tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) mengklaim penyaluran bantuan sosial (Bansos) telah melebihi 80 persen per Selasa, 29 November 2022. Bansos yang telah disalurkan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) triwulan keempat, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) per 3 Bulan (Oktober, November, Desember), dan BLT BBM Tahap II per 2 bulan (November, Desember).
Bahkan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mencapai 90 persen. Data tersebut diketahui dari penyaluran bansos di Kantor PT Pos Indonesia untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Untuk PKH per hari ini sudah sekitar 9,4 juta KPM dari 10 juta KPM tersalurkan seluruh Indonesia. Kemudian BLT BBM realisasi penyaluran per hari ini mencapai 89,10 persen khusus DKI Jakarta,” kata Sekretaris Jendral Kemensos, Harry Hikmat melalui keterangan tertulisnya, Rabu (30/11/2022).
Lalu untuk BPNT/Sembako dengan target 18,8 juta KPM telah mencapai 80,40 persen khusus di DKI Jakarta. Harry menuturkan, indeks bantuan PKH tergantung komponen, seperti balita, anak sekolah, ibu hamil, lansia dan penyandang disabilitas.
Besaran BPNT yaitu Rp200 ribu/bulan, sehingga total yang diterima KPM per 3 bulan Rp600 ribu. Sedangkan untuk BLT BBM yaitu Rp150 ribu per bulan sehingga total diterima per 2 bulan Rp300 ribu.
Harry menjelaskan Kemensos menggandeng PT Pos Indonesia dalam penyaluran bantuan sosial ini dengan beberapa alasan. Pertama, hasil evaluasi penyaluran-penyaluran sebelumnya menunjukkan bahwa PT Pos Indonesia mampu menyalurkan bantuan dengan cepat dan bisa mengurangi hambatan dalam penyaluran.
“Kedua, PT Pos Indonesia memiliki kantor cabang yang merata di seluruh Indonesia. Hampir setiap kecamatan memiliki kantor pos termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Ini memudakan akses KPM dalam mengambil bantuan sosial,” ucapnya.
PT Pos Indonesia juga memberikan layanan door to door untuk penyerahan bantuan langsung ke rumah-rumah KPM yang tidak bisa hadir ke kantor pos, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan KPM yang sedang sakit.
Ketiga, PT Pos Indonesia menggunakan sistem yang sudah teruji. “Mereka memiliki sistem untuk mengecek apakah KTP elektronik tersebut telah masuk data penerima bantuan dan mendeteksi bahwa yang hadir merupakan pemilik KTP elektronik tersebut,” ujarnya.
Harry juga menegaskan bahwa Data KPM bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah dipastikan padan oleh Dukcapil.
"Ini amanah Ibu Menteri langsung. Beliau sangat antusias betul untuk memastikan semua bantuan yang disalurkan oleh pemerintah itu betul-betul sampai dan dibuat mudah," tuturnya.
Sejalan dengan hal itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan mendukung penuh upaya Kemensos terkait data penerima bansos.
Zudan mengklaim sejak KTP Elektronik diluncurkan pada 2011 tidak ada data ganda. Ia memastikan satu penduduk hanya punya satu NIK. Jika ada data ganda, pihaknya akan melakukan penelusuran.
Selain itu, pemerintah juga memberikan akses bagi masyarakat yang layak menerima bansos namun belum memiliki NIK. Kemensos bekerjasama dengan Ditjen Dukcapil akan membuatkan NIK kepada yang bersangkutan agar bisa menerima bansos.
"Jika ada yg butuh bansos tapi belum ada NIK akan kita buatkan NIK," kata Zudan.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Gilang Ramadhan
