Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk mendukung implementasi konsep Optimum Essential Force (OEF) TNI yang menjadi amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Dalam rakor tersebut, para peserta membahas arah pembangunan kekuatan pertahanan nasional dengan menitikberatkan pada strategi pertahanan di pulau-pulau besar dan pulau-pulau strategis.
Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum (Srenum) TNI memaparkan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan diarahkan pada pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) demi memperkuat kemampuan pertahanan mandiri di seluruh wilayah Nusantara.
Matra TNI AD menargetkan pembentukan 750 Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP) hingga tahun 2029, serta memfokuskan penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur.
Sementara itu, matra TNI AL berencana membentuk lima Komando Armada (Koarmada) dan 15 Komando Daerah Maritim (Kodaeral), serta meningkatkan modernisasi sarana dan prasarana kapal baru yang berbasis teknologi informasi.
Adapun matra TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satuan Radar (Satrad) hingga 2029 serta pengembangan Satuan Antariksa di bawah Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional.
Lewat konsep OEF, TNI diharapkan mampu mewujudkan kekuatan ideal yang mencakup kesiapan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam), pangkalan, serta personel yang harus disiapkan secara mutlak sebagai prasyarat utama pelaksanaan tugas pokok TNI.
Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam, Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo, mengatakan, tujuan utama kegiatan rakor tersebut adalah untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan postur pertahanan negara dengan memastikan perencanaan antar-matra berjalan saling terintegrasi.
“Melalui Rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025–2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” ujar Kresno dalam keterangan pers resmi yang diterima pada Jumat (31/10/2025).
Para peserta membahas arah pembangunan kekuatan pertahanan nasional dengan menitikberatkan pada strategi pertahanan di pulau-pulau besar dan pulau-pulau strategis. Srenum TNI memaparkan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan diarahkan pada pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) untuk memperkuat kemampuan pertahanan mandiri di seluruh wilayah nusantara.
Dalam rakor itu pula turut dibahas beberapa isu strategis lainnya seperti penguatan satuan siber dan nuklir-biologi-kimia (nubika) sebagai respons atas meningkatnya ancaman nonkonvensional, penambahan alutsista strategis termasuk kapal selam dan radar pertahanan udara, integrasi sistem pertahanan berbasis Network Centric Warfare dan peningkatan interoperabilitas antar-matra.
Mereka juga sekaligus membahas tantangan penyediaan lahan untuk pembangunan satuan dan pangkalan baru, terutama di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), serta pentingnya komunikasi publik strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap arah kebijakan pertahanan nasional.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Andrian Pratama Taher
