Kemenkes Ungkap 43,9 Juta Orang Sudah Dapat Layanan CKG

tirto.id - Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengungkapkan sebanyak 43,9 juta orang telah mendapatkan layanan cek kesehatan gratis (CKG) per Senin (20/10/2025). Jumlah tersebut dari 46,9 juta orang mendaftar CKG.

CKG merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), atau Quick Win, bersamaan dengan pengendalian Tuberkulosis (TBC), hingga pembangunan RSUD di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).

Dirinya menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan di 10 ribu puskesmas dan 125 ribu sekolah. Layanan yang diberikan berupa cek tekanan darah, gula darah, anemia, dan status gizi.

Aji menyebut program ini juga menghasilkan data penting untuk perencanaan kebijakan kesehatan nasional dan daerah.

Dari hasil CKG menunjukkan masyarakat di Indonesia banyak memiliki kesamaan masalah kesehatan akibat gaya hidup seperti obesitas sentral, diabetes, hingga hipertensi.

Orang dengan perut buncit memiliki risiko dua kali lebih tinggi terkena diabetes dan hipertensi, yang bisa berujung stroke atau penyakit jantung. Masalah gigi juga banyak ditemukan pada peserta pemeriksaan.

“Kami melihat antusiasme masyarakat yang luar biasa. Program Cek Kesehatan Gratis bukan hanya tentang pemeriksaan, tapi tentang membangun budaya peduli kesehatan di semua lapisan masyarakat,” kata Aji, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/10/2025).

Dalam laporan lainnya, Kemenkes menyebut pengendalian TBC menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Sistem Informasi TBC (SITB) per 5 Oktober 2025, penemuan kasus mencapai 621 ribu orang, atau 57% dari estimasi nasional dan 562 ribu lebih diobati (90%)

Program Terapi Pencegahan TBC (TPT) disebut telah meningkat. Tercatat pada September 2025, 143.284 orang telah menjalani TPT, naik dari 79.008 orang pada tahun sebelumnya.

Lebih dari 7.000 puskesmas kini menggunakan sistem pemantauan digital untuk memperkuat pengawasan pengobatan dan deteksi dini. Strategi door-to-door screening juga tetap dilakukan di daerah padat dan terpencil.

Di bidang infrastruktur kesehatan, pemerintah mempercepat pembangunan dan peningkatan kelas RSUD agar layanan rujukan merata di seluruh Indonesia. Rumah sakit kelas D dan D Pratama ditingkatkan ke kelas C dengan penambahan ruang operasi, rawat inap, cathlab, hemodialisa, radiologi, farmasi, dan fasilitas pendukung lainnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan RSUD di 66 kabupaten/kota, dengan 32 rumah sakit dimulai pada 2025. Hingga awal Oktober, lebih dari 22 rumah sakit sudah dalam tahap konstruksi dengan progres rata-rata di atas 50%.

RSUD Tarempa di Kepulauan Anambas menjadi proyek tercepat dengan progres 73%, disusul RSUD Bengkulu Tengah, RSUD Pongtiku (Toraja Utara), dan RSUD Maba (Halmahera Timur).

Melalui beragam program, Aji menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan yang adil.

“Tidak boleh ada warga yang tertinggal hanya karena tinggal jauh dari pusat kota. Pemerintah memastikan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal dibangun setara dengan wilayah lain,” kata Aji.