tirto.id - Angel atau Kyal Sin adalah satu dari puluhan demonstran yang tewas karena kekejaman militer Myanmar. Demonstran menentang kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar dan melakukan lebih banyak unjuk rasa mengecam kudeta militer pada Jumat (5/3/2021).
Utusan khusus Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan Dewan Keamanan untuk bertindak karena sekitar 50 pengunjuk rasa tewas dan sejumlah lainnya terluka karena kerasan militer terburuk dalam pekan ini.
Meningkatnya kekerasan telah memberi tekanan pada komunitas dunia untuk bertindak menahan junta, yang merebut kekuasaan pada 1 Februari dengan menggulingkan pemerintahan terpilih partai Aung San Suu Kyi.
Protes besar-besaran terhadap kekuasaan militer telah terjadi setiap hari di banyak kota besar dan kecil. Pasukan keamanan meningkatkan tindakan keras mereka dengan lebih banyak menggunakan kekuatan yang mematikan dan penangkapan massal.
Setidaknya 18 pengunjuk rasa ditembak dan dibunuh pada hari Minggu dan 38 pada hari Rabu, menurut Kantor Hak Asasi Manusia PBB. Lebih dari 1.000 orang telah ditangkap, kata Asosiasi Bantuan Independen untuk Tahanan Politik.
Demo berlanjut di kota-kota terbesar di Yangon dan Mandalay dan di tempat lain pada hari Jumat (5/3/2021). Para demonstran harus menghadapi kekerasan polisi dan militer.
Di Mandalay, Zaw Myo, seorang pria berusia 26 tahun ditembak mati saat ia dan penduduk lainnya berusaha melindungi demo yang dilakukan oleh sekelompok insinyur.
Utusan khusus PBB Christine Schraner Burgener mengatakan dalam pengarahannya di pertemuan tertutup Dewan Keamanan bahwa persatuan dewan dan tindakan "kuat" sangat penting "dalam mendorong penghentian kekerasan dan pemulihan lembaga-lembaga demokrasi Myanmar."
“Kita harus mengecam tindakan militer,” katanya dalam pengarahannya, seperti yang dirilis oleh PBB. “Sangat penting bahwa dewan perlu tegas dan koheren dalam memberi tahu pasukan keamanan dan berdiri teguh dengan rakyat Myanmar, mendukung hasil pemilu November. "
Schraner Burgener mengulangi seruan sebelumnya kepada komunitas internasional untuk tidak "memberikan legitimasi atau pengakuan kepada rezim ini yang telah merebut kekuasaan dan tidak ada apa pun kecuali kekacauan yang terjadi sejak itu."
Penyebab Demo Myanmar dan Alasan Kudeta Militer
Pasukan keamanan Myanmar telah membunuh sejumlah demonstran yang memprotes kudeta militer. Junta baru telah memenjarakan jurnalis - dan siapa pun yang mengungkap kekerasan yang terjadi di Myanmar.
Pergeseran dari demokrasi yang baru lahir ke kudeta lain, membuka kemungkinan jika sejarah panjang kekerasan militer negara itu berulang, segala sesuatunya bisa berubah lebih buruk.
Para pengunjuk rasa terus memenuhi jalan-jalan meskipun puluhan orang tewas karena kekerasan militer Myanmar. Video terbaru menunjukkan pasukan keamanan menembak seseorang dari jarak dekat dan mengejar serta memukuli demonstran dengan kejam.
Militer, bagaimanapun, memiliki keunggulan dengan senjata canggih, jaringan mata-mata, kemampuan untuk memutus jaringan telekomunikasi, dan pengalaman berperang selama puluhan tahun dari konflik sipil di perbatasan negara.
“Kami berada pada titik krisis. Komunitas internasional perlu menanggapi dengan lebih tegas, atau situasi ini akan merosot menjadi anarki dan kekerasan total," kata Bill Richardson, mantan duta besar AS untuk PBB dengan pengalaman panjang bekerja dengan Myanmar, mengatakan kepada The Associated Press.
Sebelum kudeta terjadi, Myanmar telah mendekam di bawah pemerintahan militer selama lima dekade yang menyebabkan isolasi internasional dan sanksi yang melumpuhkan.
Ketika para jenderal melonggarkan cengkeraman mereka dalam dekade terakhir, komunitas internasional mencabut sebagian besar sanksi dan menggelontorkan investasi.
Kudeta ini didasari pada klaim militer tentang adanya kecurangan daftar pemilih dalam pemungutan suara, meskipun komisi pemilihan mengatakan tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut.
Myawaddy TV milik militer mengumumkan, pengambilalihan tersebut terjadi karena kegagalan pemerintah untuk menindaklanjuti tuduhan kecurangan tersebut. Militer juga mengatakan pemerintah gagal untuk menunda pemilihan karena pandemi virus corona.
Militer mempertahankan tindakannya benar secara hukum, menggunakan konstitusi yang memungkinkan militer untuk mengambil alih pada saat-saat darurat. Namun, juru bicara partai Suu Kyi dan banyak pihak luar mengatakan tindakan ini adalah kudeta.
Masyarakat Myanmar yang mendukung demokrasi menolak kudeta militer dan mulai melakukan unjuk rasa. Para demonstran ini kemudian mendapat kekerasan dari militer saat melakukan unjuk rasa damai, puluhan demonstran tewas, sebagian besar karena ditembak mati.
Editor: Agung DH
