Masuk tirto.id
tirto.id - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) 2025 melalui PT Pos Indonesia (Persero), khususnya ke wilayah terdampak bencana di Sumatera, sempat terkendala.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris mengatakan, sejumlah kantor mereka sempat tidak beroperasi penuh, terutama di Langsa dan Sibolga.
Meski demikian, kini operasional kantor-kantor tersebut secara bertahap kembali berjalan. Adapun penyaluran BLT Kesra 2025 di wilayah-wilayah terdampak bencana dilakuan dengan skenario layanan khusus.
“Memang beberapa kantor kami juga terdampak. Terakhir posisi hari Senin (1/12) itu Langsa dan Sibolga belum bisa aktif penuh, tetapi sekarang sudah mulai beroperasi dan kami sudah mulai membayarkan,” kata Haris seperti dikutip Antara, Kamis (4/12/2025).
Haris menjelaskan, penyaluran BLT Kesra melalui PT Pos dilakukan dengan tiga pola, yakni pembayaran di kantor pos, pembayaran di komunitas (kantor desa, kelurahan, atau sekolah), serta pengantaran langsung kepada penerima yang lansia, sakit, atau penyandang disabilitas.
BLT Kesra 2025 dialokasikan untuk 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan sekitar 18 juta KPM disalurkan melalui PT Pos dan sisanya melalui bank-bank Himbara.
Dari alokasi yang disalurkan lewat pos, sekitar 12 juta data KPM sudah diterima, dan lebih dari 10 juta telah dibayarkan atau setara 85,74 persen.
Haris memperinci, alokasi BLT Kesra untuk Sibolga sebanyak 5.537 KPM dengan penyaluran awal sekitar 1.200 KPM sebelum bencana, atau 20 persen dari total alokasi.
Sedangkan di Langsa, dari alokasi sekitar 42.000 KPM, telah tersalurkan sekitar 10.595 KPM atau 24,59 persen per 1 Desember 2025.
Ia menegaskan, PT Pos hanya membayarkan bantuan kepada penerima yang sudah ditetapkan pemerintah berdasarkan data Kementerian Sosial yang divalidasi pemerintah daerah.
Verifikasi di lapangan dilakukan melalui surat pemberitahuan berkode QR untuk memastikan ketepatan sasaran.
Terkait rencana penyaluran langsung di lokasi pengungsian, Haris menyebut opsi tersebut masih dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk menghindari potensi masalah sosial di titik pengungsian dan memastikan akuntabilitas penyaluran.
“Kami harus memastikan bantuan sampai kepada KPM yang memang tercantum dalam data dan tetap bisa dipertanggungjawabkan, sambil terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari skema terbaik bagi kawasan bencana,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya menargetkan penyaluran BLT Kesra yang datanya sudah diterima dapat diselesaikan hingga 11 Desember 2025, dengan catatan proses verifikasi lokal berjalan lancar.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
