"Kami Berhasil Mematahkan Rumus Lawas Berpolitik"

tirto.id - Para pengamat politik, setidaknya yang tercermin dalam laporan Tirto, mengakui kesegaran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam melakukan diferensiasi di antara partai-partai lain—terutama yang baru.

Sayangnya, hasil quick count dari beberapa lembaga menunjukkan PSI gagal melenggang ke Senayan. Di hasil lain, para calon legislatifnya lolos di beberapa kota besar seperti DKI Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang.

Jurnalis Tirto Awal Hasan, Ryan Setiawan, Husein Abdul Salam, dan fotografer Bhagavad Sambada berkesempatan untuk berbincang dengan Ketua Umum PSI Grace Natalie di kantor DPP PSI Jakarta pada Senin (29/4/2019).

Grace memaparkan ketidaksepakatannya dengan analisis bahwa PSI gagal ke Senayan karena tidak konsisten menjalankan strategi volunterisme atau dianggap lemah menjalankan kampanye darat. “Yang ngomong tidak berdasarkan data,” katanya.

Grace menjelaskan ada risiko-risiko yang memang mesti PSI hadapi karena menjalankan sikap atau kebijakan yang terkesan terlalu berani atau menantang arus. Salah satunya: kesan melawan arus konservatisme Islam yang sedang menguat dalam beberapa tahun terakhir.

Ia tak lupa menyinggung alasan partainya tidak akan berkoalisi dengan PKS hingga jawaban jika Joko Widodo menawarinya duduk di salah satu pos pemerintahan periode 2019-2024.

Bagaimana pengalaman mengikuti pemilu pertama?

Sangat melelahkan, karena pileg dan pilpres bersamaan, juga karena pengalaman pertama. Untuk waktu yang sangat lama orang-orang tahunya cuma pilpres. Pileg di bawah radar, dan saat tahu pun bingung calegnya siapa saja. (PSI) baru intens satu-dua minggu jelang pemilu. Sebelumnya banyak yang bertanya-tanya PSI itu apa, calegnya siapa.

Ini hasil dari “blusukan” ke masyarakat. Mereka tahunya pileg masih jauh hari, tidak bareng pilpres. Ini pernah kita sampaikan ke KPU. Cuma, kan, KPU punya batasan. Ini memperberat kerja kita di lapangan.

Pengamat menilai ada beberapa faktor kegagalan PSI ke Senayan, salah satunya karena ketiadaan figur nasional.

Kita berhasil mematahkan berbagai teori yang selama ini dianggap sebuah rumus dasar. Bahwa, misalnya, politik figur. Justru di daerah kelihatan sudah kelihatan dapat (suara) nih, meski PSI memang mengakui tidak memiliki figur nasional.

Tapi kita sepakati figur nasional itu seperti apa. Menurut saya mesti orang yang dikenal minimal 50 persen masyarakat Indonesia. Saya ingat survei lama yang menyatakan sebenarnya sedikit orang yang memenuhi kriteria itu.

Misalnya Bu Mega (Megawati Soekarnoputri), Pak JK (Jusuf Kalla), ketum-ketum partai lah ya. Tapi, Anas Urbaningrum juga masuk, meskipun keterkenalannya bersifat negatif. Survei ini memang keluar zaman kasus Partai Demokrat. Itu segelintir saja di negara ini.

Kita memang tidak punya itu karena kita justru ingin keluar dari pakem politik figur itu. Kalo kita lihat organisasi-organisasi modern, termasuk di dunia bisnis misalnya, kan, harus keluar dari figur pendiri. Harus punya sustainibility. Sementara tokoh itu tidak abadi. Mereka bukan Avengers. Mereka pada suatu hari mesti pensiun. Terus gimana dong organisasinya?

Ini eksperimen, memang. Sekarang politik kita, kan, masih generasi pertama, masih generasi pendiri semua, sudah senior sekali. Kita membangun partai tanpa memainkan politik figur. Ini yang kita lakukan, dan sudah kelihatan hasilnya.

Di Jakarta, misalnya, kita juara empat (PSI menempati posisi keempat untuk perolehan suara pileg DKI Jakarta versi quick count beberapa lembaga survei). Semarang, Surabaya, Malang, dan beberapa kota lain. Bahkan di Aceh juga kemungkinan dapat kursi.

Jadi figur nasional penting tapi popularitasnya tidak menjamin perolehan suara?

Figur memang membantu, tapi enggak selalu. Coba kita lihat, Hanura misalnya. Padahal partai lama, orang sudah mengenal partainya Wiranto, OSO (Oesman Sapta Odang). Kan, nyungsep tuh. Atau PKS, figurnya siapa?

Golkar secara organisasi bagus, meski ketumnya Pak Airlangga (Hartarto) barangkali kurang memenuhi kriteria figur nasional yang disebut tadi mesti dikenal minimal 50 persen masyarakat Indonesia. Mungkin justru lebih terkenal Setnov (Setya Novanto). Mungkin orang kenal Akbar Tandjung tapi, kan, itu dulu banget.

Pengamat juga ada yang bilang kampanye darat PSI kurang oke.

Nah yang ngomong itu tidak berdasarkan data. Selama empat tahun lebih kami jalan. Sosialisasi kita memang paling kenceng di media sosial. Berdasarkan analaytical tool, engagement kita paling tinggi dibanding parpol-parpol lain. Itu sosialisasi saja, karena paling murah dan mudah dibaca. Kelihatan orang suka atau resisten, dsb.

Pergerakan kita di darat tentu berbarengan dengan masa sosialisasi atau masa kampanye dimulai. Anak-anak kita blusukan. Kita tahu berapa persisnya rumah yang sudah mereka datangi, kita kontrol semua, sampai ada dokumentasinya, dan data pemilik rumahnya.

Jadi tidak bisa main klaim “saya sudah ke 10 ribu rumah”, misalnya, tapi tak ada datanya. Kita memanfaatkan e-canvassing (piranti lunak untuk kampanye politik) dan semuanya wajib setor foto dan kita punya tim sendiri untuk cross-check data kiriman caleg.

Soal volunterisme bagaimana?

Ada pengamat yang bilang soal konsistensi volunterisme partai tapi tetep ngiklan. Itu apa hubungannya? Enggak terkait sama sekali. Volunterisme, kan, orang yang mau partisipasi, sementara iklan adalah media sosialisasi. Enggak connect.

Secara peraturan semua orang boleh menyumbang. Yang jadi masalah setelah nyumbang minta macam-macam, ada pesanan untuk menguntungkan kepentingan bisnis penyumbang, baru jadi masalah.

Kampanye kami menghasilkan pendukung, yang kemudian menghasilkan fundraising, dan akhirnya kita punya dana untuk bisa beriklan. Makanya PSI baru intens beriklan sekitar bulan Februari kalau enggak salah.

Mengapa ke iklan juga? Berdasarkan riset medsos punya keterbatasan. Meski engagement-nya PSI tinggi medsos, jarak satu tahun dari pemilu masyarakat Indonesia yang kenal dengan PSI baru 30 persenan.

Untuk iklan kita hitung biayanya, lalu cari donor. Juga sambil jualan merchandise, bikin dinner-dinner. Di tengah apatisme akut masyarakat dalam kegiatan politik, fundraising kita makin lama makin bagus. Awalnya kita perlu modal untuk itu, lama-lama tidak perlu, ada pendonor yang bikin acara sendiri. Kita bahkan pernah ngumpulin Rp1 miliar lebih dari acara yang kita enggak keluar modal.

Catatan dari kami itu ternyata kita kekurangan waktu. Sosialisasinya kurang dari dua tahun. Sebelumnya bangun infrastruktur dari nol, selama tiga tahun lebih.

Survei setahun belakangan menunjukkan partai baru agak sulit meraih elektabilitas. Itu memengaruhi perubahan kebijakan di PSI sendiri?

Kita sih selalu optimis. Cuma dari awal, kan, untuk memenuhi ambang batas cukup empat persen. Sehingga kami sengaja menyasar kaum yang lebih rasional, kritis dan berpendidikan, yang bisa mencerna gagasan PSI. Sekali mereka suka, enggak akan pindah, meski agak susah meyakinkannya.

Kita, kan, enggak main politik sembako atau money politics. Kalo kita mau ngerjain grass root, sementara di grass root tipe suaranya berubah-ubah sesuai misal siapa yang datang terakhir, kita cannot afford it.

Jika ada yang bilang PSI hadir di era menguatnya arus Islam-politik yang konservatif dan menantangnya? Anda sepakat?

Sepakat, kok. Terkesan melawan arus karena PSI satu-satunya yang berani ngomong. Sesuai survei IDN Research Institute, 19,5 persen millenial kita mendukung khilafah. Survei LIPI juga menyatakan banyak responden yang setuju penerapan perda syariah.

Kita melihat politik identitas ini, populisme Islam ini, menguat sejak gerakan 212. Tapi sebenarnya banyak orang yang resah sebab dinilai bukan Indonesia yang beragam, sementara tiba-tiba ada kelompok yang eksklusif, yang kalo tidak sejalan dengan cara mereka akan dibilang kafir.

Kami mencoba untuk merepresentasikan orang-orang yang resah itu. Saat kami kampanye, terutama di daerah perkotaan, orang merespons dengan baik apa yang PSI perjuangkan.

Tapi jika sikap perlawanan dianggap jadi faktor kegagalan PSI, di Aceh justru kita ada kemungkinan lolos. Di Depok atau Bekasi yang juga kuat (arus konservatisme Islamnya), PSI juga dapat dukungan. Ini soal edukasi ke masyarakat aja, bahwa PSI tidak anti agama, tapi kalau agama jadi alat politik.

Berkarya atau Perindo tidak menyentuh isu itu (populisme Islam), sama-sama partai baru, harusnya kebalikannya PSI hasilnya. Iklan mereka juga jauh lebih banyak sejak awal hingga kampanye. Enggak usah ngomong volunterisme lah ya Perindo. Segi tokoh HT (Hary Tanoesoedibjo). Tapi toh juga tidak memenuhi parliamentary treshold. Di daerah juga hampir tidak kedengeran.

Tapi bagaimana dengan komitmen tidak akan berkoalisi dengan PKS? Politik, kan, sangat dinamis?

Ya, koalisi politik kita di pilkada cair banget. PDIP, misalnya, koalisi dengan Gerindra dan PKS di banyak daerah.

Bagi kami PKS punya agenda jangka panjang untuk mengubah NKRI. NKRI yang eksklusif untuk kelompoknya sendiri. Buat kami itu bertentangan dengan konstitusi kita, Pancasila dan UUD 1945. Oleh karenanya kami tidak akan berkoalisi dengan PKS.

Perlawanan arus konservatisme Islam itu manifestasi politik disrupsi yang pernah Sis sebut?

Politik disrupsi itu ketika PSI mau melawan korupsi dengan transparansi. Dengan membangun sistem baru misalnya, dengan contoh soal sumbangan yang bermasalah karena ada titipan. Kan, ada yang usahanya nitipin caleg. Nah, di PSI semua kandidat harus melalui tes dengan pansel independen. Media juga kita undang dalam penjurian. Kita siarkan live juga di medsos.

Dibikin berlapis, agar terpilihnya yang kualitasnya baik, rekam jejaknya oke. Setelah terpilih pun kandidat bisa kita lempar ke masyarakat untuk dinilai sendiri, misal apakah punya utang belum dibayar atau senengnya gebukin istri di rumah.

Itu yang dibebankan ke pundak para kader PSI yang lolos saat bekerja nanti di daerah-daerah?

Ya, ini yang akan kita lakukan di DPRD, yang tadinya akan dilakukan kalo masuk ke DPR, bahwa selama ini kita tidak pernah tahu proses yang terjadi di parlemen.

Soal anggaran, misalnya. Siapa yang tahu pembahasannya seperti apa, tahu-tahu sudah ada hasilnya. Mereka perdebatkan keras, atau saling “pemahaman” untuk proyek-proyek? Kita buat semuanya terbuka, orang tak bisa macam-macam karena ada sistemnya.

Menurut Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia), kinerja DPR yang sekarang adalah yang terburuk sejak reformasi. Baik dari kehadiran maupun hasilnya. Tapi 90 persen yang sekarang menjabat dicalonkan lagi oleh partainya.

Kita ingin ada aplikasi untuk dari sidang pun transparan, sehingga masyarakat selaku bos bisa kasih nilai dari para anggota dewan, dan kalo nilainya buruk bisa dipecat.

Kelolosan PSI di beberapa daerah menurut quick count sudah diduga sebelumnya?

Survei DPRD, kan, tidak pernah ada, jadi lebih tidak teraba lagi. Bagi kami bisa lolos parliamentary treshold otomatis ada yang netes ke DPRD.

Kandidat yang lolos ada jaminan untuk tidak di PAW (Penggantian Antar Waktu)?

Enggak ada. Semuanya udah tanda tangan kontrak bahwa nanti kalau dia kinerjanya buruk, akan bisa dipecat oleh partai.

Kita enggak mau mengulangi kesalahan PKS ketika memecat Fahri (Hamzah) tapi tidak bisa dan justru partai mesti membayar Fahri Rp30 miliar. Kita ingin ada reward and punishment. Kerja asal-asalan tapi tidak dipecat, dalam organisasi atau bisnis bisa rusak. Itu bikin tidak semangat mereka yang semangat kerja.

Bagaimana dengan politisi yang bisa berkali-kali mencalonkan diri dan terpilih tanpa ada pembatasan?

Asal mekanisme internalnya jalan dan kompetensi yang bersangkutan bagus. Seperti di beberapa organisasi swasta ada yang memimpin hingga puluhan tahun. Yang jadi problem sekarang orang-orang jelek, enggak jelas apa kerjaannya, kok dipertahankan terus.

Jika melihat tahun 2014 Jokowi setidaknya membagi-bagikan jatah ke para pendukungnya di partai, baik KSP, Watimpres, dan lain sebagainya—bahkan untuk partai yang tidak lolos parlemen. PSI bagaimana? Mau mengambilnya jika ditawari?

Kami enggak pernah mengajukan syarat ketika mendukung beliau karena memang kita melihat kinerjanya memang baik. Apa yang beliau putuskan, ya, kita dukung. Kalau dirasa PSI kompeten untuk membantu beliau, ya kita siap all the way. Di manapun itu, tapi PSI tidak pernah mengajukan syarat apalagi mendikte.