tirto.id - Awal April 2019 Charta Politika Indonesia merilis riset yang menunjukkan elektabilitas sebesar 2,2 persen untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Angkanya lebih tinggi dibandingkan yang tercantum dalam rilis lembaga survei lain.
Hasil tersebut menempatkan PSI di peringkat ke-10. Mereka mengungguli Partai Perindo, misalnya, yang sama-sama berstatus sebagai partai baru, tapi memiliki lebih banyak saluran kampanye melalui media massa.
Mengingat survei memiliki margin of error lebih kurang 2,19 persen, Muslimin selaku Direktur Riset Charta Politika mengatakan PSI punya kesempatan untuk lolos ke parlemen. “Dengan catatan partai ini mampu mengambil sisa suara (partai-partai besar),” imbuhnya.
Tapi prediksi hanya berakhir sebagai prediksi. Performa PSI di Pemilu Legislatif 2019 yang diselenggarakan pada Rabu (17/4/2019) tidak seperti yang diharapkan pengurus dan simpatisan. Setidaknya demikian menurut hasil perhitungan quick count dari sejumlah lembaga survei.
PSI hanya mendapat perolehan suara di kisaran 2 persen. Kandidat partai berlogo tangan yang menggenggam bunga mawar itu pun terancam tidak lolos ke Senayan karena tidak mencapai ambang batas parliamentary threshold sebesar 4 persen.
Meski baru berdasarkan quick count, PSI secara resmi mengakui kekalahan mereka melalui pernyataan ketua umum Grace Natalie di laman resmi PSI.
Mula-mula Grace menyatakan kegembiraan karena pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka dukung, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, unggul menurut hasil quick count.
Grace kemudian menyatakan PSI menghormati keputusan rakyat, tidak menyesal, dan berterima kasih kepada kurang lebih 3 juta orang yang percaya pada PSI di tengah “apatisme politik.” Ia berjanji akan terus menyuarakan perjuangan partai serta mengajak konsolidasi dan rekrutmen lanjutan.
“Saya meminta kawan-kawan pengurus dan caleg tidak putus asa—dan tetap menjaga suara kita. Meskipun kandas melewati parliamentary threshold di level nasional, tapi saya yakin bahwa akan banyak kawan-kawan yang berpeluang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan kabupaten kota. Ini adalah modal politik yang harus kita rawat.”
Inkonsistensi Volunterisme
Aditya Perdana, direktur eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIPOL UI, bersepakat bahwa strategi partai baru seperti PSI adalah dengan merebut ceruk pemilih yang ada. Ceruk ini telah terbentuk di pemilu-pemilu sebelumnya, tapi bukan monopoli partai-partai besar.
Aditya menyebutnya sebagai pemilih non-tradisional, atau yang tidak punya ikatan panjang dengan salah satu partai, sehingga mudah berpindah dukungan. PSI berupaya menggaetnya dengan menawarkan isu dan posisi yang berseberangan dengan partai lain.
Strategi itu adalah hasil pembacaan situasi yang cukup baik, kata Aditya. Tapi ia kemudian melihat ketidak konsistenan dalam kampanye PSI.
“Awalnya menggembor-gemborkan diri sebagai partai berbasis volunterisme, tapi kemarin kita bisa lihat iklannya makin banyak, artinya modalnya pasti banyak. Menurut data satu penelitian yang rilis akhir tahun lalu PSI jadi salah satu partai yang paling rajin beriklan di televisi,” katanya melalui sambungan telepon, Senin (22/4/2019).
Hasil monitoring iklan TV Adstensity yang dilaporkan Bisnis.com pada Senin (22/4/2019) memang menyatakan PSI adalah partai dengan iklan terbanyak di televisi. Iklan PSI muncul sebanyak 1.277 kali di TV dengan total belanja iklan senilai Rp42,82 miliar.
Meski iklan di televisi adalah sesuatu yang normal, langkah PSI tetap menimbulkan pertanyaan bagi Aditya karena statusnya sebagai partai baru.
“Berdasarkan diskusi dengan banyak orang partai, menurut saya kontribusi anggota terhadap partai tergolong rendah. Jadi tetap harus disokong dengan modal dari orang-orang berduit. Istilahnya bohir-bohir,” jelas pria lulusan University of Hamburg itu.
“Mendirikan partai di Indonesia tidak mudah. Tantangannya banyak. Termasuk bagaimana menghidupkan cabang di berbagai provinsi, sampai ke tingkat kabupaten dan kota. Biayanya mahal. Tidak bisa bergantung sepenuhnya pada konsep volunterisme,” imbuhnya.
Lemah Mesin di Akar rumput
Arya Budi, peneliti sekaligus dosen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) FISIP UGM, turut menyebut air campaign yang terlalu sering sebagai salah satu faktor kegagalan PSI. Air campaign adalah kampanye yang dijalankan melalui iklan televisi, media sosial, dan “saluran udara” lain.
“Sehingga PSI kehilangan fokus untuk ground campaign atau kampanye darat. Kampanye model ini sudah biasa dilakukan oleh mesin-mesin partai mapan, sehingga hasilnya mereka jauh lebih unggul,” ujarnya melalui wawancara telepon, Senin (22/4/2019).
Arya melihat PSI sebagai partai yang “lahir dari atas”, sehingga kurang mampu merepresentasikan pemilih di akar rumput.
Ia membandingkannya dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang lahir pada tahun 1998, tak lama setelah Orde Baru tumbang. Keduanya tercatat mampu meraih suara yang cukup signifikan karena merepresentasikan suara pemilih dari kelompok Islam modernis dan tradisionalis.
PSI Arya amati berusaha merepresentasikan ceruk pemilih yang tidak memiliki basis ideologis, tapi basis generasi, lebih tepatnya generasi muda.
Persoalannya, generasi muda di Indonesia sebenarnya telah terbagi-bagi di banyak partai, baik dalam ikatan non-formal maupun melalui organisasi sayap pemuda. Sebagai massa yang luas tapi sekaligus cair, Arya melihatnya sebagai langkah yang rentan.
“Semua partai sama-sama menggarap pemilih usia muda, yang jumlahnya memang cukup besar dalam pemilu kemarin. Ceruk ini diperebutkan ke sana-kemari, lintas ideologi, saingannya partai-partai besar pula. Gerindra diisi anak muda. PAN, Golkar, PDIP juga.”
Faktor kegagalan ketiga, PSI tidak memiliki stok figur yang kuat di level nasional yang berguna sebagai magnet. Beberapa tokoh calegnya belum terlalu populer. Sementara menurut Arya politik Indonesia masih terpersonalisasi, sehingga masyarakat masih condong kepada tokoh ketimbang partai.
Ia kembali membandingkan PSI dengan Partai Demokrat yang sah berdiri pada 2003 dan mampu meraup tujuh persen suara pada Pileg 2004 karena sosok Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian juga Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang melenggang ke parlemen tak lama setelah lahir karena terbantu ketokohan Prabowo Subianto dan Wiranto.
Melawan Arus Islam Politik
Faktor kegagalan keempat, PSI hadir di tengah menguatnya arus Islam politik di Indonesia. Arus tersebut bersifat konservatif, dan PSI memilih untuk menantangnya melalui penolakan terhadap praktik poligami hingga penerapan perda syariat (dan perda berbasis keagamaan lain).
Kedua isu tersebut sempat menjadi sensasi pada akhir 2018 hingga awal tahun 2019. Grace Natalie menegaskan kader dan pengurus partai untuk tidak mempraktikkan poligami, sampai ada tiga kadernya yang mengundurkan diri sebab tidak sepakat dengan sikap tersebut.
“Di saat partai nasionalis seperti PDIP menampilkan sisi Islaminya dengan mengaktifkan ormas sayap Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), PSI justu melawan arus. Menurut saya terlalu berani. Tidak akhirnya berselancar, tapi hanyut,” kata Arya.
Sementara dalam isu perda syariat, beberapa tokoh nasional ada yang sepakat dan ada yang kontra. Grace mengatakan alasannya untuk mencegah menguatnya politik identitas. Tapi baik Aditya maupun Arya melihatnya sebagai langkah untuk meningkatkan elektabilitas partai.
Demikian pula wacana PSI soal nasionalis gadungan. Nasionalis gadungan adalah “partai-partai yang mengaku nasionalis tapi rutin mengirim kader-kader mereka ke KPK,” kata Grace dalam pidato d acara #Festival11 PSI di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Senin (11/2/2019).
“Itu bagian dari bargain positioning. Saya pernah mengobrol dengan orang PSI bahwa yang mereka lakukan selama sisa dua bulan masa kampanye itu fokus untuk menaikkan elektabilitas partai di pileg. Soal capres sudah bisa jalan sendiri. Yang paling berat kan ‘survival’ mereka setelah pemilu,” jelas Aditya.
Dengan demikian, apakah PSI lemah di wilayah yang menjadi basis pemilih Islam-konservatif? Aditnya mengatakan tidak sesederhana itu. Mengutip hasil quick count, beberapa kandidat PSI lolos di Aceh—daerah istimewa yang menerapkan Syariat Islam.
DKI Jakarta, yang dalam dua tahun terakhir dihangatkan oleh sentimen keagamaan, PSI menjadi partai terbesar keempat.
Klaim tersebut PSI berdasarkan pada hasil quick count CSIS-Cyrus Network yang menyatakan perolehan suara untuk PSI di Jakarta sebesar 7,98 persen. Di urutan pertama ada PDIP dengan 23,05 persen, kedua ada PKS dengan 16,4 persen, dan ketiga Gerindra dengan 14,87 persen.
Antara melaporkan jika hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan perhitungan quick count, maka PSI akan menempatkan wakilnya di DPRD DKI Jakarta. Grave menyatakan kursi DPRD di ibu kota akan menjadi etalase yang sangat baik untuk menunjukkan kinerja PSI ke panggung nasional.
Grace menambahkan caleg PSI di DPRD DKI Jakarta akan melakukan siaran langsung di tiap rapat anggaran, demi transparansi. Ia menyatakan PSI tidak akan bergabung dengan partai lain yang lolos ambang batas parlemen. Agar PSI membesar sesuai harapan konstituen.
Janji-janji itulah yang bagi Aditya penting untuk direalisasikan PSI jika ingin bertahan ke depannya. “Mau tetap idealis atau justru kompromistis? Ada konsekuensinya masing-masing, dan akan menghasilkan dampak yang berbeda untuk perolehan suara partai di pemilu-pemilu selanjutnya.”
Arya melihat PSI memang terlihat menarik dan segar. Tapi ”tampil” dan menang adalah capaian yang berbeda. Ia amati PSI sukses “tampil”, tapi kemenangan masih terganjal faktor-faktor yang ia sebutkan sebelumnya serta sistem kepartaian baru yang sedang disederhanakan sehingga ambang batasnya dinaikkan.
Oleh sebab itu, jika ingin meraih hasil yang lebih baik, Arya menyarankan PSI untuk “menggandeng tokoh berpengaruh, melakukan kontekstualisasi program partai dan menggunakan mesin kampanye dengan lebih produktif di akar rumput.”
Editor: Windu Jusuf
