tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan dirinya dan menteri boleh melakukan kampanye saat pemilu asal tidak menggunakan fasilitas negara. Hal itu disampaikan Jokowi merespons sindiran Calon Wakil Presiden Mahfud MD, yang menyebut menteri di Kabinet Indonesia Maju hadir dalam debat Pilpres beberapa waktu lalu.
"Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak! Boleh! Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Jokowi mengatakan, menteri merupakan pejabat publik yang juga pejabat politik.
"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa begini enggak boleh, begitu enggak boleh? Berpolitik enggak boleh? Boleh! Menteri juga boleh! Itu saja. Yang mengatur itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ucap Jokowi.
Jokowi tidak akan merekomendasikan para menteri untuk mundur bila ingin berkampanye. Menurutnya, semua itu berlandaskan aturan.
"Semua pegangan aturan, kalau aturan boleh silakan, kalau tidak boleh tidak. Presiden tidak boleh berkampanye, boleh berkampanye, memihak juga boleh," tutur Jokowi.
Jokowi mengatakan perihal para menteri kampanye terhadap pasangan calon tertentu di Pilpres 2024 merupakan hak pribadi masing-masing.
"Dilakukan atau tidak dilakukan itu individu masing-masing yang penting tidak menggunakan fasilitas negara," tukas Jokowi.
Sebelumnya, Mahfud menyoroti menteri di Kabinet Indonesia Maju yang tak ada kaitan kerjanya dengan politik, tetapi ikut salah satu tim sukses.
Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam acara bertajuk 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Mahfud mengaku tak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik meskipun merangkap sebagai Menko Polhukam dan cawapres.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Anggun P Situmorang
