Jokowi: Potensi Bursa Karbon Indonesia Capai Rp3 Ribu Triliun

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan nature based solutions (solusi berbasis alam). Menurutnya, Indonesia adalah negara yang memiliki potensi hingga 60 persen dalam pemenuhan pengurangan emisi karbon berasal dari sektor alam.

"Di catatan saya, ada kurang lebih 1 gigaton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap dan jika dikalkulasikan potensi bursa karbon kita bisa mencapai Rp3 ribu triliun, bahkan bisa lebih," kata Jokowi saat memberikan sambutan peluncuran pasar karbon di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Jokowi menilai, angka tersebut bisa menjadi kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal tersebut juga sejalan dengan gagasan dunia yang menuju kepada ekonomi hijau. Ia mengingatkan, ancaman perubahan iklim seperti banjir, kekeringan hingga polusi semakin besar sehingga harus direspons serius.

"Ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan dan kita tidak boleh main-main dengan ini," kata Jokowi.

Jokowi pun memberikan sejumlah arahan setelah peluncuran pasar bursa karbon. Pertama, Jokowi berambisi pasar karbon Indonesia menggunakan rujukan dunia.

"Saya minta jadikan standar karbon internasional sebagai rujukan. Manfaatkan teknologi untuk transaksi sehingga efektif dan efisien," kata Jokowi.

Kedua, Jokowi menekankan adanya target, linimasa dalam pengembangan pasar karbon dalam negeri dan pasar luar negeri. Ia pun meminta Indonesia segera masuk ke pasar dunia internasional.

Ketiga, Jokowi ingin pengaturan pasar karbon sukarela perlu segera dilakukan. Kemudian harus ada upaya memfasilitasi pasar karbon sesuai praktik internasional namun tidak mengganggu target Indonesia.

Oleh karena itu, Jokowi yakin pasar karbon bisa membawa perubahan besar dan menjadi pemain besar dunia.

"Saya sangat optimis Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia, asalkan langkah-langkah konkret tersebut digarap secara konsisten dan bersama seluruh pemangku kepentingan, baik oleh pemerintah, swasta, masyarakat dan bersama-sama stakeholder lainnya," kata Jokowi.