Jokowi: Pemerintah Pangkas Regulasi Penghambat Ekonomi

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim bahwa Pemerintah telah memotong berbagai regulasi yang selama ini menghambat perekonomian Indonesia. Menurut dia, 15 Paket Kebijakan Ekonomi yang dijalankan sejak tahun 2015 juga telah menunjukkan hasil.

Hal itu, kata Jokowi, bisa dilihat dengan semakin meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap ketangguhan ekonomi Indonesia.

"Pemerintah telah memangkas berbagai regulasi dan pita birokrasi panjang yang selama ini telah membelenggu ekonomi Indonesia, terutama melalui 15 Paket Kebijakan Ekonomi," kata Presiden pada Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI, di depan Sidang Bersama DPD dan DPR RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Jokowi melanjutkan, dalam peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB), posisi Indonesia meningkat dari peringkat 106 pada tahun 2016, menjadi peringkat 91 pada tahun 2017. Begitu pula peringkat "investment grade" atau layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional yang kredibel, yaitu Standard and Poor's Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody's.

Menurut Jokowi, di dalam survei bisnis oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), posisi Indonesia naik ke peringkat 4 sebagai negara tujuan investasi prospektif.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya peningkatan daya saing bangsa."Kita akan menjadi bangsa maju yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia apabila kita memiliki daya saing," kata dia dikutip dari Antara.

Jokowi bahkan menekankan, “salah satu penggerus daya saing kita adalah korupsi. Ini musuh kita bersama.”

Selain mengajak menjadikan korupsi sebagai musuh bersama, Jokowi juga meminta untuk terus menguatkan sistem dan basis data perpajakan nasional.

Untuk itu, Jokowi meminta untuk mengantisipasi perubahan dunia yang sangat cepat dan serba digital. "Kita terus meningkatkan efisiensi dan daya saing nasional dengan terobosan digital di kerja-kerja birokrasi, pelayanan rakyat, pengembangan UMKM, cara kerja ekonomi nasional dan penyaluran bantuan sosial dan subsidi non-tunai," ujarnya.