Menuju konten utama

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Lagi Kelola APBD dengan Pola Lama

"Saya minta 60 persen anggaran di sini, ini barangnya akan kelihatan kalau bapak/ibu berani menentukan seperti itu," kata Presiden Jokowi.

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Lagi Kelola APBD dengan Pola Lama
Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Setpres.

tirto.id - Presiden Joko Widodo meminta agar pengelolaan APBD jangan lagi menggunakan pola-pola lama melainkan fokus pada program-program yang sedang dijalankan termasuk infrastruktur.

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat memberikan pengarahan kepada para gubernur, bupati, dan walikota seluruh Indonesia di Istana Negara Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Ia mengatakan bahwa politik anggaran memang penting tapi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jangan lagi menggunakan pola lama.

"Pola lama seperti apa? Yang saya pelajari dari walikota, gubernur itu mirip-mirip artinya apa? Kalau ada anggaran Rp1 triliun misalnya di APBD satu kabupaten langsung dibagi ke dinas-dinas, tahun depannya naik 10 persen menjadi Rp1,1 triliun, yang kenaikan Rp100 miliar dibagi 10 persen dinas ini, kebanyakan seperti itu," jelas Jokowi, seperti diberitakan Antara.

Presiden juga mendapati fakta sebagian besar yang menentukan pengelolaan dana tersebut justru Kepala Dinas Keuangan, Badan Keuangan Daerah dan Bappeda.

"Yang nge-drive itu lebih banyak di kepala dinas keuangan berarti sekarang badan keuangan daerah dan Bappedanya bukan harusnya yang menentukan, saya ingin gubernur, bupati, walikota, saya ingin infrastruktur," katanya.

Jokowi ingin dalam dua tahun ke depan proyek-proyek infrastruktur di daerah rampung.

"Saya minta 60 persen anggaran di sini, ini barangnya akan kelihatan kalau bapak/ibu berani menentukan seperti itu," katanya.

Presiden mencontohkan penganggaran 10-20 proyek revitalisasi atau pembangunan pasar di daerah maka ia berharap kepala daerah langsung memerintahkan dan menetapkan targetnya.

Menurut dia, lebih ideal jika seorang kepala daerah meninggalkan "legacy" yang baik.

"Jangan diecer-ecer. Itu tugas saudara-saudara mengendalikan kalau tidak bisa mengendalikan artinya Bapak itu tidak kuat, tidak strong, bisalah saya yakin bisa asal niat kita baik," katanya.

Hal itu juga kata Presiden yang dilakukan di tingkat pusat termasuk dalam hal APBN, BUMN, yang dirancang untuk fokus pada infrastruktur.

Baca juga artikel terkait APBD atau tulisan lainnya dari Maya Saputri

tirto.id - Bisnis
Reporter: Maya Saputri
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri