tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil para aparatur sipil negara (ASN) yang masih terjebak pada urusan surat pertanggungjawaban (SPJ). Hal itu disampaikan Jokowi setelah menemukan kegiatan di suatu sekolah yang kepala sekolah hingga guru bekerja larut malam hanya untuk mengurusi SPJ.
"Saya pernah ke daerah saya liat kok kepala sekolah dan guru kerja sampe malam-malam urusan apa, saya cek, SPJ!!! bukan urusan menyiapkan merencanakan kegiatan belajar mengajar, tapi urusannya SPJ," kata Jokowi dalam acara Rakernas Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Jokowi mengakui setelah mendapati fenomena tersebut langsung meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengubah sistem pertanggungjawaban. Harapannya agar ASN tidak menyiapkan SPJ.
Lebih lanjut, dia juga meminta para ASN mengubah orientasi dalam bekerja. Dia menilai SPJ penting dalam berbagai kegiatan tetapi jangan sampai memberatkan dengan berbagai macam persyaratan. Dia mengakui syarat tersebut bisa beranak pinak ketika di tingkat daerah.
"SPJ wajib iya, tapi jangan sampai prosedur 43 step. Itu belum anankya. Karena dari pusat 43, begitu provinsi, kota, bisa sampai 120an beranak pinak, bener ndak? siapa yang bilang enggak benar tunjuk jari saya beri sepeda," kata Jokowi.
Jokowi menilai sistem ASN di Indonesia tidak benar jika berorientasi pada SPJ. Orientasi birokrasi daerah harusnya fokus pada masalah peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan target minimal 6 persen, mencegah inflasi di atas 3 persen dan kemiskinan.
"Kalau inflasi tidak bisa dibawah 3 berarti enggak kerja. Tiga, kemiskinan. Ini yang dibutuhkan memang itu. Bukan kejebak pada rutinitas harian yang SPJ, SPJ, SPJ, prosedur, prosedur, prosedur," kata Jokowi.
Sementara itu, Jokowi menilai, Menpan RB Azwar Anas harus segera merumuskan sistem baru setelah revisi Undang-Undang ASN disahkan. Harapan bisa dilakukan untuk menghadapi perkembangan zaman.
"Itu pak Menpan harus dirumuskan setelah UU ASN jadi sehingga kita berubah," imbuhnya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Intan Umbari Prihatin
