tirto.id - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah mempercepat pemerataan pembangunan di daerah dan desa dengan meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur dasar seperti jaringan air minum sampai ke rumah-rumah warga.
"Melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Pemerintah juga mendorong pergerakan ekonomi daerah dengan peningkatan prosentase kemantapan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan mendukung irigasi pertanian," kata Presiden Jokowi pada Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI, di depan Sidang Bersama DPD dan DPR RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Menurut Presiden, komitmen pemerataan ekonomi juga diwujudkan melalui peningkatan Dana Desa, yang pada tahun 2017 ini besarnya Rp60 triliun.
"Dengan dana desa ini, Pemerintah mendorong percepatan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi desa," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan bahwa pembangunan yang dijalankan bersama bukan hanya untuk yang tinggal di kota-kota tapi untuk seluruh anak bangsa, baik yang tinggal di pedesaan, daerah-daerah pinggiran, pulau-pulau terdepan, maupun kawasan perbatasan.
"Kita ingin rakyat-rakyat di perbatasan merasakan kehadiran Negara melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Motaain dan Motamasin-NTT, Skouw-Papua, Entikong-Kalimantan Barat, Aruk-Kalimantan Barat, dan Nanga Badau-Kalimantan Barat. PLBN adalah beranda terdepan Indonesia yang kita harapkan memunculkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru sehingga pembangunan menjadi lebih merata di seluruh pelosok negeri," kata Presiden.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Oesman Sapta mengatakan bahwa, pemerintah perlu benar-benar memastikan adanya tata kelola dana desa yang menyeluruh sekaligus dengan pengawasannya.
"Kami juga mencatat bahwa penyaluran dana desa dalam tiga tahun ini telah mencapai Rp127 triliun. Ini merupakan jumlah yang sangat besar," kata Oesman Sapta dalam Pidato Pengantar Ketua DPD dalam Sidang Bersama DPR-DPD RI di Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Demi hilangnya kesenjangan antara daerah bercirikan daratan dengan kepulauan, Oesman mengutarakan harapannya agar pemerintah memberi perhatian lebih terhadap pembangunan di daerah kepulauan melalui kerangka regulasi, dalam bentuk UU tentang Pemerintahan Daerah Kepulauan.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Setya Novanto meyakini bahwa penyaluran dana desa yang merupakan salah satu program andalan pemerintah dinilai akan mampu menggerakkan perekonomian nasional.
"Saya yakin dana ini akan mampu menggerakkan roda perekonomian desa," kata Setya Novanto.
Baca juga: DPD RI Imbau Pemerintah Awasi Tata Kelola Dana Desa
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
