tirto.id - Presiden Joko Widodo mengajak pemerintah Malaysia bekerjasama dengan Indonesia untuk melawan "kampanye hitam" terhadap industri kelapa sawit di kedua negara.
"Kita harus bersatu melawan kampanye hitam terhadap kelapa sawit," kata Jokowi dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Mohamad Najib Tun Razak di Kuching, Malaysia, Rabu (22/11/2017) seperti dikutip Antara.
Jokowi mengklaim upaya melawan "kampanye hitam" itu demi hajat hidup petani sawit Indonesia dan Malaysia. Dia mencatat di Indonesia ada 17 juta orang yang hidupnya, baik langsung maupun tidak, bergantung kepada kelapa sawit.
"Ini menyangkut hajat hidup petani-petani kecil baik yang berada di Indonesia maupun Malaysia," kata Jokowi.
Jokowi juga menyampaikan bahwa kedua negara memiliki kerja sama baru yang sangat strategis yaitu penguatan kemitraan untuk kelapa sawit melalui pembentukan Council of Palm Oil Producing Countries/Dewan Minyak Sawit Memproduksi Negara (CPOPC).
Selama di Malaysia, Presiden Jokowi menghadiri Annual Consultation atau konsultasi tahunan ke-12 RI-Malaysia, demikian dilansir laman Sekretariat Kabinet. Dalam konsultasi tahunan ini, Presiden Jokowi dan PM Najib Razak membahas empat hal utama, yakni penguatan kerja sama ekonomi, perlindungan WNI dan ketenagakerjaan, isu perbatasan serta isu pertahanan dan keamanan.
Kerja sama Indonesia dengan Malaysia menghadapi tantangan di industri kelapa sawit menjadi salah satu dari 33 kesepakatan yang disepakati pemimpin dari kedua negara.
Jokowi sudah pernah mengeluarkan pernyataan soal "kampanye hitam" sawit ini di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-UNI EROPA di Manila, Filipina, pada 14 November 2017. Saat itu, dia mendesak diskriminasi terhadap produk kelapa sawit Indonesia di Eropa dihentikan.
Baca Juga: Larangan Sawit Indonesia ke Eropa Tak Hanya Soal Lingkungan
Industri kelapa Sawit di Asia Tenggara memang mendapatkan sorotan tajam, khususnya di Eropa. Pada April 2017 lalu, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit, dengan sorotan utama Asia Tenggara, khususnya Indonesia.
Parlemen Uni Eropa menilai industri sawit menciptakan masalah deforestasi, degradasi habitat satwa, korupsi, pekerja anak dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Resolusi itu secara khusus menyebut industri sawit Indonesia sebagai salah satu pemicu masalah-masalah itu. Resolusi itu juga mendesak Komisi Uni Eropa menerapkan skema sertifikasi tunggal bagi produk sawit impor demi menghentikan dampak buruk industri ini.
Baca Juga: Afrika Perlu Belajar dari Efek Industri Sawit di Indonesia
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
