Iran Susun Mekanisme Baru Pungutan di Selat Hormuz

tirto.id - Pemerintah Iran tengah merancang mekanisme baru untuk mengontrol lalu lintas maritim melalui rute khusus di Selat Hormuz. Jalur perairan strategis tersebut nantinya tidak lagi bebas diakses, karena Teheran berencana memberlakukan tarif khusus atas pelayanan keamanan navigasi yang mereka sediakan.

"Dalam proses ini, hanya kapal komersial dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapatkan manfaat darinya,” tulis Ebrahim Azizi, Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, di platform media sosial X pada Sabtu (16/5/2026) seperti dilansir Antara.Sambil menyatakan bahwa Teheran akan segera mengumumkan rencana tersebut secara resmi, Azizi menambahkan: “Rute ini akan tetap tertutup bagi operator dari apa yang disebut sebagai Project Freedom.”Langkah sepihak Iran ini berakar dari rentetan konflik bersenjata ketika Amerika Serikat dan Israel menggempur Iran pada 28 Februari lalu. Serangan itu memicu aksi balasan masif dari Teheran yang menargetkan Israel serta sekutu-sekutu AS di kawasan Teluk, hingga berujung pada penutupan total Selat Hormuz.Meski sempat tercapai kesepakatan gencatan senjata pada 8 April melalui mediasi Pakistan, perundingan lanjutan di Islamabad gagal mencapai kesepakatan damai permanen. Ketegangan kembali meningkat sejak 13 April setelah AS menerapkan blokade laut yang menyasar aktivitas pelayaran maritim Iran di selat tersebut.Merespons blokade itu, Presiden AS Donald Trump pada awal Mei mengumumkan program “Project Freedom” yang menjanjikan pengawalan militer bagi kapal-kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz.

Kendati Iran berulang kali menegaskan bahwa semua pelayaran di jalur tersebut wajib mengantongi izin Teheran, Trump belakangan mengumumkan penangguhan inisiatif pengawalan tersebut.

Reaksi Keras dari Uni Eropa

Kebijakan pembatasan dan pungutan biaya oleh Iran ini langsung memicu reaksi keras dari negara-negara Barat. Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur internasional yang harus dibuka kembali tanpa adanya pungutan maupun aturan diskriminatif.Saat berpidato dalam Forum Eropa-Teluk di kawasan resor Costa Navarino, Yunani, Sabtu, Meloni menyatakan bahwa jalan keluar yang berkelanjutan untuk krisis di Selat Hormuz harus bersandar pada prinsip-prinsip hukum internasional.“Yang pertama adalah pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan atau pembatasan diskriminatif, karena kemakmuran tidak hanya kawasan Mediterania dan Teluk, tetapi juga seluruh dunia bergantung pada kebebasan navigasi,” kata Meloni.Ia menambahkan bahwa Italia siap memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keamanan pelayaran internasional di kawasan tersebut jika situasi dan kondisi di lapangan sudah memungkinkan.Menurut Meloni, Italia dapat membangun kontribusi tersebut berdasarkan pengalaman operasi misi Uni Eropa Aspides dan Atalanta yang sebelumnya sukses mengamankan jalur perdagangan di Laut Merah dan Samudra Hindia.Di samping masalah jalur perdagangan, Meloni juga memanfaatkan forum tersebut untuk memberikan peringatan keras kepada Teheran terkait ambisi militernya. Ia menegaskan bahwa Iran sama sekali tidak boleh memperoleh atau mengembangkan senjata nuklir karena hal itu berpotensi besar mengancam stabilitas keamanan negara-negara tetangganya di kawasan Teluk.