Inflasi Pangan Agustus 2026: Beban Ganda Stabilisasi Harga

tirto.id - Alarm kenaikan harga komoditas pangan kembali berdengung. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi periode Agustus 2026 yang sebesar 0,21 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan 3,19 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa inflasi kelompok tersebut memberikan andil masing-masing sebesar 0,17 persen mtm dan 1,13 persen yoy. Dengan kata lain, ia menyumbang lebih dari sepertiga inflasi sepanjang Agustus lalu—bahkan mencapai 81 persen jika dilihat secara bulanan.

Sementara jika dilihat berdasarkan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK), kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,57 persen secara bulanan. Secara tahunan, inflasi kelompok tersebut mencapai 3,86 persen.

Tak hanya berdasarkan kelompok pengeluaran, tekanan harga pangan juga terlihat dari komponen pembentuk inflasi. Komponen harga bergejolak (volatile food) tercatat mengalami inflasi sebesar 0,88 persen bulanan, berbalik tajam dari kondisi Juli ketika volatile food justru mengalami deflasi 1,68 persen. Sedangkan secara tahunan, inflasi komponen ini meningkat menjadi 4,06 persen, lebih tinggi dari 2,52 persen pada bulan sebelumnya.

Jika diperinci, tutur Ateng, besarnya inflasi komponen volatile food dipicu oleh harga sejumlah komoditas pangan seperti daging ayam ras, beras, cabai rawit, daging sapi, hingga cabai merah.

Tekanan Datang Lebih Awal

Peneliti pada Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, mengatakan bahwa meski secara umum inflasi Agustus terkendali di angka 3,19 persen—masih dalam rentang target Bank Indonesia (BI) 2,5 plus minus 1 persen—, pembalikan arah pada komponen volatile food perlu diwaspadai.

Kekhawatiran itu muncul karena tekanan harga pangan kembali menguat setelah sempat mereda pasca-Lebaran. Pola semacam ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi pada tahun ini kenaikannya terjadi lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada Agustus 2025, misalnya, volatile food masih mengalami deflasi 0,61 persen secara bulanan, meski secara tahunan inflasinya mencapai 4,47 persen. Tekanan kemudian meningkat hingga mencapai 6,21 persen secara tahunan pada Desember 2025, sebelum kembali anjlok menjadi 1,14 persen pada Januari 2026 seiring membaiknya pasokan komoditas hortikultura pada masa panen.

Pola serupa kembali terlihat pada 2026. Setelah Lebaran, inflasi volatile food tercatat 3,37 persen secara tahunan pada April, turun dari 4,24 persen pada Maret. Namun, tekanan kembali menguat dan melonjak menjadi 6,24 persen pada Mei, lalu sedikit mereda menjadi 5,58 persen pada Juni. Pada Juli, inflasi pangan turun lebih jauh menjadi 2,52 persen seiring masuknya masa panen komoditas hortikultura, sebelum kembali meningkat menjadi 4,06 persen pada Agustus.

“Itu juga bersamaan dengan tingkat inflasi inti atau core inflation yang juga naik cukup signifikan. Angkanya udah cukup tinggi,” kata Deni kepada Tirto, Selasa (1/9/2026).

Menurut Deni, inflasi pangan terjadi karena beberapa sebab. Selain karena faktor El Nino, ekspektasi bahwa akan ada hasil panen yang berkurang dan juga peningkatan inflasi karena komoditas-komoditas impor (imported inflation) juga menjadi penyebab lonjakan inflasi pangan.

“Misalnya harga kedelai, harga gula dan segala macam yang juga mahal gara-gara harga rupiah … nilai tukar rupiah yang melemah akibat konflik di Timur Tengah,” jelas dia.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa lonjakan inflasi volatile food juga dapat disebabkan oleh kebijakan pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG). Deni menilai, kembali beroperasinya MBG pasca libur sekolah membuat permintaan terhadap sejumlah bahan pangan kian meningkat. Kondisi inilah yang kemudian memicu kenaikan harga dari banyak komoditas pangan, termasuk daging ayam ras hingga cabai rawit.

Selain itu, inflasi harga bergejolak juga terjadi karena kebijakan perberasan nasional, terutama setelah pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atau Harga Patokan untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani senilai Rp6.500 per kilogram.

Kondisi yang dirancang agar Perum Bulog—yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah—bisa mendapatkan suplai beras dari mana dan dengan kualitas apa saja ini membuat pasokan di penggilingan swasta maupun masyarakat kian mengetat.

“Permasalahannya adalah Bulog bilang kan cadangannya cukup, tapi kan yang di pasar jadi enggak ada gitu. Makanya, harganya naik, terutama misalnya beras premium. Kalau kita lihat, beras premium itu kan bahkan ada beras premium yang diekspor pemerintah ke Malaysia gitu, di saat di masyarakat atau di pasaran beras premium itu lagi nggak ada,” jelas Deni.

Pemerintah memang telah melakukan berbagai cara untuk menstabilkan harga pangan, mulai dari melalui kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga pemberian bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin. Sayangnya, cara tersebut tidak cukup karena di sisi lain masih banyak kebijakan pemerintah yang justru memberikan tekanan pada harga pangan.

Kondisi ini membuat pemerintah menghadapi beban ganda dalam menjaga stabilitas harga pangan: menahan kenaikan harga untuk melindungi daya beli, sekaligus memastikan kebijakan yang ditempuh tidak mengganggu ketersediaan pasokan. Sebab, upaya menekan harga di tingkat konsumen akan sulit efektif jika pasokan di pasar justru mengetat.

“Makanya menurut saya selain kebijakan-kebijakan itu, pemerintah harus juga melakukan tindakan-tindakan yang lain. Misalnya, cadangan beras kalau emang dibilang beras itu swasembada dan cadangan beras Bulog cukup, ya harus sesegera mungkin disalurkan agar harga berasnya terkendali,” sambung Deni.

Gangguan Rantai Pasok

Namun, kenaikan harga pangan pada Agustus tak serta-merta menunjukkan pemerintah gagal menjaga stabilitas pangan secara keseluruhan. Kondisi tersebut juga memperlihatkan adanya celah dalam sistem stabilisasi yang selama ini lebih kuat untuk komoditas tertentu, terutama beras.

Pengamat pertanian dari Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, mengatakan bahwa tingginya inflasi pangan Agustus tak bisa dilepaskan dari gangguan pada rantai pasok unggas. Pasalnya, pangkal masalah dari mengetatnya pasokam ayam ras adalah kenaikan biaya pakan ternak—yang berpengaruh besar terhadap ongkos produksi—serta disparitas harga antarwilayah yang lebar.

Lonjakan permintaan akibat kembali dimulainya program MBG, yang tak dapat diiringi dengan kemampuan peningkatan pasokan secara instan, juga turut menjadi faktor mengerek harga ayam ras di tingkat konsumen hingga Rp40.000 per kilogram.

“Ayam pedaging itu adalah komoditas yang nggak bisa disimpan lama, butuh cold storage memadai, produksinya berjeda sekitar sebulan, dan permintaannya sekarang lagi naik karena MBG aktif lagi setelah libur,” kata Eliza saat dihubungi Tirto, Selasa (1/9/2026).

Persoalan ayam ini, menurut Eliza, harusnya menyadarkan pemerintah soal kerentanan yang lebih luas dalam sistem pangan. Sebab, ketika program negara mengerek permintaan melalui program berskala besar, kapasitas produksi, penyimpanan, dan distribusi yang tidak dapat mengimbanginya akan langsung berdampak menjadi kenaikan harga.

Masalah Struktural dan Solusinya

Secara umum, Eliza menilai setidaknya ada empat persoalan struktural yang membuat sistem pangan mudah mengalami gejolak. Pertama, produksi masih bergantung pada musim dan ketersediaan air, terutama untuk hortikultura. Kedua, stok strategis pemerintah terkonsentrasi pada beras, sementara komoditas protein seperti ayam dan ikan serta hortikultura seperti cabai belum memiliki mekanisme penyangga yang sebanding.

Ketiga, disparitas harga antarwilayah masih lebar akibat biaya logistik dan infrastruktur distribusi yang belum efisien. Keempat, informasi dan daya tawar dalam rantai pangan masih timpang dan seringkali menyebabkan peternak kecil dan konsumen—pihak paling terdampak—memiliki posisi lemah dalam menentukan harga.

“Jadi akarnya adalah shock kecil menjadi harga besar karena sistem tidak menyerap gejolak di tengah,” ujar Eliza.

Faktor cuaca menambah risiko tersebut. El Nino, menurut Eliza, dapat menekan produksi komoditas hortikultura di sejumlah sentra, tetapi persoalan tersebut berbeda dengan gangguan pada rantai pasok unggas. "Shock Agustus bersifat musiman pada cabai, tetapi persoalan struktural pada unggas seperti struktur industri, pakan, disparitas wilayah,” kata Eliza.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia menyarankan pemerintah membangun sistem peringatan dini pangan hingga tingkat kabupaten yang menggabungkan informasi mengenai perkiraan panen, cuaca, stok, harga produsen, harga konsumen dan kebutuhan MBG.

Integrasi kebutuhan MBG dengan kalender produksi pangan, menurutnya, penting untuk memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak melalui kontrak pembelian jangka lebih panjang. Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperkuat distribusi dan penyimpanan komoditas yang mudah rusak. “Untuk cabai dan ikan, misalnya, persoalannya bukan sekadar menambah gudang biasa, tetapi membangun rantai dingin yang memadai,” tuturnya.

Intervensi juga perlu diarahkan ke daerah yang benar-benar mengalami defisit pasokan. Pemerintah tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh komoditas dan seluruh daerah. “Dalam konteks ini, kebijakan pangan perlu bergeser dari pemadaman harga setelah terjadi lonjakan menuju pengelolaan pasokan yang lebih antisipatif,” tegas dia.

Hal senada disampaikan Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede. Menurutnya, stabilisasi harga pangan nasional saat ini masih sangat bergantung pada kemampuan pasokan mengikuti perubahan permintaan. Padahal, persoalan tersebut juga perlu dilihat dalam konteks semakin besarnya permintaan yang diciptakan oleh program MBG.

Karena itu, kebutuhan ayam, telur, beras, sayur hingga ikan untuk MBG seharusnya dapat diproyeksikan beberapa bulan sebelumnya. Proyeksi tersebut kemudian dapat diterjemahkan menjadi rencana produksi, mulai dari produksi ayam, penanaman komoditas hortikultura, penebaran bibit, kontrak pembelian hingga distribusi antardaerah.

“Kalau sisi permintaan bergerak lebih cepat daripada produksi, program pemerintah sendiri tanpa sengaja menambah tekanan harga yang kemudian dirasakan seluruh rumah tangga,” tutur Josua.

Selain itu, ia juga menyoroti masih terkonsentrasinya instrumen stabilisasi pemerintah pada komoditas tertentu, terutama beras, sehingga tidak selalu dapat digunakan ketika sumber tekanan harga berpindah ke komoditas lain.

“Contohnya pada beras. Pemerintah sudah menjalankan SPHP serta bantuan pangan beras, dengan dukungan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang sangat besar, mencapai sekitar 5,25 juta ton pada akhir Juli. Ini merupakan bantalan yang kuat dan sangat penting, namun harga beras tetap meningkat,” jelasnya

Pada Agustus, rata-rata harga beras naik 1,32 persen di tingkat penggilingan, 0,80 persen di tingkat grosir dan 0,42 persen di tingkat eceran. Menurut Josua, kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah stok saja tidak cukup untuk menjamin stabilitas harga.

Lokasi stok, kecepatan distribusi dan disparitas ketersediaan antarwilayah juga menentukan apakah cadangan pangan dapat segera merespons kenaikan harga.

“Permasalahan pangan Indonesia tidak hanya beras. Pada Juli misalnya, harga cabai berhasil turun karena panen meningkat. Tapi, dokumen analisis inflasi mencatat disparitas pasokan antarwilayah masih terjadi karena distribusi belum optimal dan produksi masih terkonsentrasi di wilayah tertentu di Jawa dan Sumatera,” terang Josua.

Sistuasi Tak Mudah

Pejabat Sementara (PJs) Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, mengatakan lonjakan inflasi pangan pada Agustus menjadi perhatian bank sentral, terutama karena risiko cuaca masih membayangi hingga akhir tahun. Karena itu, BI akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

"Gerakan untuk pengendalian inflasi pangan akan berusaha untuk menjaga inflasi pangan dan juga mengantisipasi resiko cuaca yang akan mempengaruhi panen raya dipangan," ujar Destry.

Tak hanya otoritas moneter, pemerintah juga turut menaruh perhatian besar pada risiko tersebut. Pasalnya, kata Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga kuartal I 2027 tak hanya berpotensi mengganggu produksi dan distribusi pangan, melainkan juga pasokan energi.

"Gangguan terhadap produksi dan distribusi pangan serta pasokan energi berpotensi mendorong kenaikan harga hingga memerlukan langkah antisipatif yang tepat sejak dini," tutur dia.

Terlebih, tekanan inflasi juga berpotensi datang dari sisi eksternal. Purbaya menyebut ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, dan penguatan kebijakan proteksionisme dapat mengganggu rantai pasok global serta meningkatkan volatilitas harga. Dampaknya dapat merembet ke inflasi, suku bunga, dan nilai tukar domestik.