tirto.id - Situasi politik yang memanas diharapkan tidak mempengaruhi sektor perdagangan negara tersebut sehingga menghambat laju perekonomian. Karenanya, Dana Moneter Internasional (IMF) menyerukan pada negara-negara anggotanya untuk tidak membuat kebijakan anti-perdagangan meskipun tengah menghadapi dinamika politik.
"Kebijakan pertama yang kami (IMF) sampaikan adalah jangan membahayakan, dan apa yang saya maksud dari kalimat itu adalah ketika pertumbuhan yang Anda miliki terlalu rendah, terlalu lama, dan terlalu sedikit menguntungkan, Anda tidak bisa menambah beban yang sudah ditanggung penggerak pertumbuhan, yakni perdagangan," kata Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dalam konferensi pers di Kantor Pusat IMF di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (6/10/2016).
IMF meyakini, perdagangan internasional merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan. Karena itu, dinamika dan retorika politik yang menentang perdagangan akan membahayakan kondisi ekonomi. "Saya menyebutnya malpraktik ekonomi," ujar Lagarde, seperti yang diwartakan Antara pada Jumat (7/10/2016).
Pernyataan Lagarde terkait perdagangan tidak hanya mengacu pada negara di seluruh dunia. Imbauan itu juga mengarah pada kondisi dinamika politik AS yang kini tengah menyelenggarakan pemilihan presiden. Dalam suatu kampanyenya, kandidat dari Partai Republik Donald Trump pernah mempromosikan kebijakan anti-perdagangan, yang mana hal itu dapat merusak ekonomi di negaranya.
Salah satu yang ditentang Trump adalah regionalisasi perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang beranggotakan 12 negara calon anggota, yakni Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat, dan Vietnam.
"Saya tidak memberikan komentar tentang pemilihan umum AS. Saya hanya menegaskan bahwa perdagangan selalu menjadi penggerak utama ekonomi," tegasnya.
Lebih lanjut, Lagarde mengatakan perdagangan internasional juga akan mendorong terciptanya pertumbuhan global yang inklusif, yang menguntungkan semua pemain di dalamnya. “[Perdagangan internasional] tidak hanya mengurangi ketimpangan antarnegara, namun juga mengalokasikan keuntungan secara adil di masing-masing negara,” jelasnya.
Sebelumnya telah dilaporkan bahwa Indonesia menyatakan minatnya bergabung dengan TPP saat Presiden Joko Widodo mengunjungi AS pada Oktober 2015. Namun hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
