IKN Jadi Ibu Kota Politik, NasDem: Yang Penting Tidak Mubazir

tirto.id - Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menanggapi Peraturan Presiden (Perpres) soal penetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

Saan tak mempersoalkan pengubahan status IKN itu. Terpenting, bagi NasDem, IKN tak mubazir.

“Nanti kita lihat lah, kan, ini masih 2028, kan? Kalau NasDem berpikirnya yang penting IKN itu tidak mubazir, tidak mangkrak, bisa berfungsi dan sudah memberikan alternatif-alternatif,” kata Saan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Saan menyoroti anggaran yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan IKN. Dia berharap anggaran tersebut tidak terbuang sia-sia.

“Bahkan sudah jauh memberikan alternatif supaya apa yang sudah dibangun tidak mubazir, karena sudah mengeluarkan anggaran negara yang begitu besar,” ucap Saan.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Regulasi yang diundangkan per 30 Juni 2025 itu mengatur tentang status Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang dipastikan menjadi Ibu Kota Politik pada 2028.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028," demikian bunyi Perpres dalam lampirannya dikutip pada Jumat (19/9/2025).

Dalam perpres tersebut, pemerintah menargetkan terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan IKN dan sekitarnya, yakni luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya yang terbangun mencapai 800-850 hektare (ha); Persentase pembangunan gedung/ perkantoran di Ibu Kota Nusantara mencapai 20 persen; Persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen; Cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen; dan Indeks aksesibilitas dan konektvitas kawasan lbu Kota Nusantara menjadi 0,74.