tirto.id - Setiap tanggal 13 Desember, Indonesia memperingatinya sebagai Hari Nusantara. Peringatan Hari Nusantara 2020 akan digelar secara luring dan daring karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19.
Tema Hari Nusantara 2020 yang diangkat yakni "Penguatan Budaya Bahari Demi Peningkatan Ekonomi Era Digital". Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, tema tersebut terinspirasi dari Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957.
“Kita sama-sama tahu bahwa Hari Nusantara ini diinspirasi dari peran besar Pak Djuanda dalam rangka untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan pada debat-debatnya di PBB,” ujarnya saat memimpin Rapat Teknis Persiapan Hari Nusantara 2020, dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, dikutip dari Kominfo.go.id.
Selain meneruskan semangat perjuangan Deklarasi Djuanda yang harus tetap dikobarkan, Peringatan Hari Nusantara tahun ini juga membuka ruang yang seluas-luasnya atas peran aktif dan peran serta di sektor bahari atau ekonomi bahari dan digitalisasi bahari Indonesia saat ini.
“Acara-acara ini dilaksanakan dengan tujuan yang utama adalah demi meningkatkan kesadaran maritim kita, karenanya daya jangkau acara diharapkan untuk disaksikan atau diakses oleh sebagian luas masyarakat,” jelasnya.
Peringatan Hari Nusantara 2020 akan digelar secara luring terbatas di E-Convention Hall Ancol, Jakarta Utara, Minggu, 13 Desember 2020 dan secara daring melalui tayangan di sejumlah media televisi dan kanal Youtube Kemkominfo.
"Atas dasar Keppres No. 126 Tahun 2001 tentang Peringatan Hari Nusantara, Peringatan Hari Nusantara dilaksanakan setiap tahun, dan mengingat kondisi pandemi COVID-19 masih melanda Tanah Air, maka tahun ini peringatan dilakukan secara e-konvensional full digital hybrid," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam webinar rangkaian Peringatan Hari Nusantara 2020 di Jakarta, dikutip dari Antara.
Berikut link Youtube Kominfo untuk mengikuti perayaan Hari Nusantara 13 Desember 2020:
Sejarah Hari Nusantara
Menurut Luhut, Sejarah Hari Nusantara dimulai dengan deklarasi Perdana Menteri Indonesia Djuanda Kartawidjaja pada 13 Desember 1957 mengenai batas laut Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda.
Saat deklarasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta, kawasan perairan Indonesia masih didasarkan Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) yang merupakan produk hukum Hindia Belanda. Dalam peraturan itu, batas teritorial laut Indonesia hanya 3 mil dari garis pantai.
"Kehadiran perairan internasional yang ada di antara pulau-pulau Indonesia tersebut menjadi pemisah Indonesia dan mengancam keamanan dan keutuhan negara Indonesia karena di antara pulau-pulau ada laut internasional," kata Luhut.
"Sementara di dalam UUD 1945, tidak ada pembahasan mengenai batas wilayah Indonesia. Bila konsep hukum laut TZMKO dipakai, Indonesia bisa mengalami kerugian politik dan ekonomi."
Deklarasi Djuanda, yang disahkan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia, wilayah laut Indonesia yang semula sebesar 1 juta kilometer persegi menjadi 3,1 juta kilometer persegi.
Setelah mengerahkan berbagai upaya, akhirnya deklarasi tersebut diakui dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982).
"Melalui UNCLOS 1982, kawasan Indonesia bertambah menjadi 5,8 juta kilometer persegi yang terdiri dari laut teritorial dan perairan pedalaman seluas 3,1 juta kilometer persegi dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2 juta kilometer persegi," jelas Luhut.
Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU 17 tahun 1985 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Atas sejarah itu, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember 1999 sebagai Hari Nusantara.
Dua tahun kemudian, pada tanggal 11 Desember 2001 Presiden RI Megawati Soekarnoputri, melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001, menetapkan bahwa tanggal 13 Desember dinyatakan sebagai "Hari Nusantara", dan resmi dinyatakan sebagai hari perayaan nasional yang diperingati setiap tahun.
Empat tujuan Hari Nusantara adalah:
- Merubah mindset bangsa Indonesia mengenai ruang hidup dan ruang juang dari matra darat menjadi matra laut (matra darat dan matra laut berimbang);
- Menjadikan bidang kelautan sebagai arus utama (Mainstream) pembangunan nasional;
- Menghasilkan model pembangunan terintegrasi bagi kepulauan terluar dan atau terpencil;
- Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mampu mengelola potensi sumber daya alam laut untuk kesejahteraan masyarakat dan disegani dunia.
Fokus Hari Nusantara 2020
Perayaan Hari Nusantara pada 13 Desember 2020 dapat menjadi momentum untuk fokus mengatasi ketidakmerataan sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.
"Pemerintah memiliki alokasi anggarannya, bergantung kepada political will (kemauan politik), mau menghadirkan kesetaraan pembangunan atau justru membiarkan ketidakmerataan," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim di Jakarta, dikutip dari Antara.
Abdul Halim mengingatkan bahwa sejarah yang melatarbelakangi Hari Nusantara adalah Deklarasi Djuanda, sebuah deklarasi yang lahir dilatarbelakangi oleh semangat laut sebagai ruang yang mempersatukan, bukan memecah belah.
Untuk itu, ujar dia, sudah seharusnya berbagai kebijakan yang berpotensi memecah belah seperti pengkaplingan wilayah pesisir dan laut segera dievaluasi.
Ia berpendapat sejumlah program yang bisa digunakan dalam rangka mengatasi ketidakmerataan di sektor kelautan nasional tersebut antara lain adalah modernisasi sumber daya manusia dan armada perikanan.
Editor: Agung DH
