Masuk tirto.id
tirto.id - Fenomena warga miskin yang belum terdata sehingga luput dari intervensi negara menjadi sorotan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat menerima audiensi sejumlah kepala daerah dan legislator DPRD di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, pada Selasa (12/5/2026).
Kelompok yang disebut oleh Gus Ipul sebagai "the invisible people" tersebut kemungkinan masih banyak di masyarakat. Mereka belum tersentuh layanan maupun bantuan sosial (bansos) karena tidak tercatat dalam sistem data pemerintah.
"Bisa jadi dia tetangga kita, bisa jadi tidak jauh dari kita. Tapi penderitaannya tidak tampak karena mereka tidak pernah menyampaikan apa yang jadi kebutuhan mereka," ujar dia.
Gus Ipul mencontohkan kisah Al-Jabbar, seorang anak berusia 12 tahun asal Jakarta yang belum pernah mengenyam pendidikan meski tinggal tidak jauh dari pusat pemerintahan.
Menurut dia, kasus serupa juga ditemukan di berbagai daerah, terutama wilayah kepulauan dan kawasan dengan akses layanan sosial terbatas.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah memperkuat pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar warga miskin dan rentan tidak lagi terlewat dari bantuan maupun program pemberdayaan.
Audiensi tersebut dihadiri oleh Bupati Batang Muhammad Faiz Kurniawan, Bupati Jombang Warsubi, Bupati Solok Jon Firman Pandu, Bupati Simeulue Mohammad Nasrun Mikaris, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, dan Wakil Bupati Kebumen Zaeni Miftah.
Selain mereka, hadir pula Wakil Ketua DPRD NTT Kristien Samiyato Pati, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Istiningsih, Kepala Dinas Sosial Pangandaran Trisno, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda.
Adapun Gus Ipul menemui para pejabat daerah itu bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Kepala Biro Umum Kemensos Salahuddin Yahya, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Joko Widiarto, serta sejumlah staf khusus dan tenaga ahli Menteri Sosial.
Berbagai Persoalan Warga Miskin di Daerah
Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPRD NTT, Kristien Samiyato Pati, memaparkan berbagai tekanan sosial yang dihadapi oleh masyarakat di wilayahnya. Mulai dari kekeringan ekstrem, dampak perubahan iklim, kemiskinan, hingga kasus kematian para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT.
"Kami datang bukan meminta belas kasihan, tapi kami datang ingin memastikan negara hadir lebih kuat dan lebih adil bagi masyarakat di wilayah kepulauan Nusa Tenggara Timur," kata Kristien.
Ia menyoroti kasus PMI asal NTT yang kerap dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia. Banyak keluarga, lanjutnya, kesulitan memulangkan jenazah PMI karena keterbatasan biaya.
"Negara tidak boleh berhenti hadir di bandara debarkasi. Negara harus hadir sampai tahap terakhir, memastikan mereka pulang secara bermartabat ke kampung halamannya," ujar dia.
Kristien juga meminta penguatan rehabilitasi sosial bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), afirmasi pemutakhiran data sosial untuk wilayah kepulauan, serta penguatan lumbung sosial di daerah rawan kekeringan.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Istiningsih menyoroti penonaktifan hampir 10 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Kota Mataram. Ia pun menanyakan mekanisme reaktivasi peserta PBI-JK sekaligus pengawasan terhadap validitas data penerima bansos.
"Bagaimana pengawasan terhadap proses pencoretan yang hampir 10 ribu masyarakat Kota Mataram ini dari kepesertaan BPJS PBI agar tidak terjadi kesalahan data lagi," kata dia.
Ia juga mendorong pengawasan terhadap penyalahgunaan bansos untuk judi online serta pemenuhan kebutuhan rumah singgah bagi Pemerlu Atensi Sosial di Kota Mataram.
Menanggapi hal itu, Gus Ipul menegaskan penonaktifan peserta PBI-JK tidak berarti pengurangan kuota bantuan kesehatan. Sebagian peserta dinonaktifkan sebab kuota bantuan dialihkan kepada warga lain di daerah sama yang lebih membutuhkan.
"Kalau ada yang dinonaktifkan 10 ribu di tempat Ibu, itu artinya ada 10 ribu warga baru di tempat Ibu yang dapat. Jadi bukan dikurangi, dialihkan kepada yang paling membutuhkan," jelasnya.
Gus Ipul Minta Daerah Terus Dukung Sekolah Rakyat
Forum audiensi juga menyoroti progres pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Beberapa kepala daerah melaporkan perkembangan pelaksanaan program ini kepada Gus Ipul.
Kabupaten Jombang menjadi salah satu daerah dengan progres pembangunan paling maju. Adapun Kabupaten Batang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah permanen.
Daerah lain seperti Solok, Simeulue, Kepulauan Aru, Kebumen, Tulungagung, Pangandaran, dan Garut juga melaporkan progres persiapan program. Mulai dari lahan yang disiapkan, pemenuhan syarat dokumen teknis, hingga penjangkauan calon siswa.
Gus Ipul berharap pemerintah daerah terus mendukung pelaksanaan program ini agar proses pembangunan Sekolah Rakyat maupun penjangkauan siswa dapat berjalan optimal.
Menurut dia, jumlah siswa Sekolah Rakyat ditargetkan terus meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Saat ini sudah ada sekitar 15 ribu murid dan akan bertambah lagi menjadi 46 ribu pada tahun ajaran baru 2026. Jumlahnya direncanakan naik lagi menjadi 150 ribu siswa pada 2027 dan mencapai lebih dari 400 ribu pada 2029.
"Target Presiden, satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat dan setiap provinsi sekurang-kurangnya dua gedung permanen," ujarnya.
Ia mengingatkan Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran umum. Rekrutmen calon siswa dilakukan dengan penjangkauan langsung terhadap anak-anak yang benar-benar membutuhkan dan telah terdata dalam DTSEN.
"Tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada susupan. Yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang ada di DTSEN dan benar-benar hasil penjangkauan," tegasnya.
Gus Ipul sekaligus meminta pemerintah daerah memperkuat kapasitas operator data desa karena akurasi data menjadi kunci keberhasilan penyaluran bansos maupun pelaksanaan Sekolah Rakyat.
"Nasib kita tergantung pada operator data desa. Karena yang meng-input itu operator data desa," kata dia.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
