Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) melaporkan pencapaian signifikan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) pada triwulan II tahun 2025. Hingga awal Juli, total lebih dari Rp20 triliun bantuan telah disalurkan kepada jutaan keluarga penerima manfaat (KPM).
“Per hari ini, 1 Juli 2025 Kemensos telah menyalurkan Bansos PKH 8 juta lebih KPM atau sekitar 80,49 persen dari total kuota KPM, dengan nilai Rp5,8 triliun,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers di Ruang Rapat Menteri, Kantor Kemensos Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Sementara itu, bansos program sembako telah menjangkau lebih dari 15 juta KPM atau sekitar 84,71 persen dari target, dengan total nilai mencapai Rp9,2 triliun. Gus Ipul juga menyampaikan bahwa bantuan tambahan (penebalan bansos) senilai Rp200 ribu per bulan selama dua bulan telah diterima oleh 15 juta KPM, dengan total penyaluran mencapai Rp6,19 triliun.
“Sesuai arahan Presiden diharapkan Bansos Triwulan II dan penebalan ini mampu menjaga daya beli masyarakat serta menstimulus pertumbuhan ekonomi,” kata Gus Ipul
Meski tingkat penyaluran sudah tinggi, masih ada lebih dari 3 juta KPM yang belum menerima bantuan. Gus Ipul menjelaskan bahwa hambatan ini terkait dengan Perpres Nomor 63 Tahun 2017, yang mengatur penyaluran bansos secara non-tunai melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Sebelumnya, sebagian penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
Beleid tersebut hanya memberikan pengecualian kepada kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas berat, lansia non-potensial, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta warga di daerah yang tidak memiliki akses layanan perbankan.
“KPM ini tidak bisa mengakses Bank Himbara, mungkin karena lanjut usia, penyandang disabilitas (atau) kondisi yang tadi kami sampaikan, maka kemudian Kemensos menyalurkan (bansos) melalui PT POS Indonesia,” jelas Gus Ipul.
Hasil verifikasi terbaru menunjukkan sebagian KPM yang sebelumnya menerima bansos lewat PT Pos kini dialihkan ke Bank Himbara. Namun, proses migrasi penyaluran ini membutuhkan waktu karena harus melakukan pembukaan rekening kolektif (Burekol), termasuk pengumpulan identitas, pembuatan kartu, pembuatan ATM dan distribusi ke KPM.
Selain proses peralihan lembaga penyalur, keterlambatan juga dipicu oleh adanya ratusan ribu penerima baru yang belum memiliki rekening. Mereka adalah KPM yang datanya tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang kini menjadi basis penyaluran bansos menggantikan DTKS.
“KPM baru yang semestinya dia mendapatkan bansos tapi tidak mendapatkan bansos (exclusion error), maka pada triwulan II mendapatkan PKH sebanyak 629.513 KPM. Ini juga membutuhkan Burekol, membuka rekening kolektif ini memang memerlukan waktu,” kata Gus Ipul.
Hingga saat ini, KPM sedang Burekol tercatat:
- 1.315.886 KPM dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang sedang bermigrasi dari PT Pos ke Himbara.
- 629.513 KPM adalah penerima baru PKH yang sebelumnya luput dari data (exclusion error)
- 1.953.139 KPM penerima Program Sembako sedang bermigrasi dari PT Pos ke Himbara
- 770.376 KPM penerima BPNT merupakan KPM baru dari hasil validasi terbaru (exclusion error).
Ia pun meminta pengertian masyarakat atas keterlambatan ini karena proses transisi memerlukan waktu. “Kami terus berkoordinasi dengan Himbara supaya bisa segera sampai kepada penerima manfaat. Insya Allah nanti pada masa mendatang datanya makin akurat, mudah-mudahan penyaluran makin lancar,” ucapnya.
Gus Ipul juga menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan bahwa bansos tetap akan diterima oleh mereka yang telah ditetapkan sebagai penerima.
“Mohon maaf kepada KPM yang belum menerima Bansos. Namun tidak perlu khawatir karena KPM sudah ditetapkan sebagai penerima Bansos Triwulan II akan tetap dicairkan bantuannya setelah proses pembukaan rekeningnya selesai,” janji Gus Ipul.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
