Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memimpin rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Kamis (2/10/2025). Agenda ini menjadi momentum penting uji coba sistem digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang berbasis transparansi dan partisipasi publik melalui portal Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Dalam keterangannya usai rapat, Gus Ipul menekankan bahwa pendekatan baru ini memungkinkan masyarakat ikut aktif dalam menentukan data penerima manfaat. “Selama ini pemerintah lebih banyak berinisiatif, kita menerima laporan-laporan dari bawah. Nah sekarang kita ingin memperluas partisipasi masyarakat, memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melakukan usul atau menyanggah,” ujarnya.
Perlinsos yang dikembangkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) telah diuji coba tiga bulan terakhir dengan cakupan awal program Kementerian Sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai. Sistem ini memanfaatkan teknologi biometrik dan pengenalan wajah untuk memverifikasi identitas calon penerima.
Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas DEN, Tubagus Nugraha, menyebut mekanisme ini memangkas jalur birokrasi. “Nanti ada panel ahli, dengan dari Kementerian Sosial, BPS, dan semua KL yang terlibat, akan menentukan pensasaran untuk menentukan eligibility kelompok penerima manfaatnya. Dan itulah yang sedang kami kerjakan semua, dan per hari ini memang sudah dari target 320 ribu pendaftar, kita sudah mencapai 260 ribu,” jelasnya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, digitalisasi bansos berperan penting dalam memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Kolaborasi digitalisasi bansos ini buat kami ini adalah sangat penting karena dalam rangka kita memodernisasi pemutahiran dan juga pengelolaan DTSEN. Kemudian bisa terus mengembangkan, meningkatkan akurasi dari DTSEN sehingga nanti penyaluran dari Bansos akan lebih tepat sasaran,” kata Amalia.
Wakil Menteri PAN-RB Purwadi Arianto menegaskan peran kementeriannya adalah memastikan orkestrasi lintas lembaga berjalan baik. “Menteri PAN-RB berusaha untuk mengkolaborasi peran masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah dalam rangka satu data. Nanti kita akan rapat selanjutnya untuk mendesain keberlangsungan kegiatan ini di tempat lain,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan dukungannya atas uji coba yang dilaksanakan di wilayahnya. “Kami berterima kasih Banyuwangi dijadikan model untuk kegiatan ini dan kami siap mensukseskan program ini. Jika ini berhasil, maka masyarakat yang sangat diuntungkan karena bansos tepat sasaran, tepat manfaat dan akutabilitasnya terjaga,” kata Ipuk.
Rapat KPTDP kali ini juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wamen Bappenas Febrian A Ruddyard, perwakilan kementerian terkait, serta lebih dari 20 lembaga negara termasuk BSSN, Bank Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, hingga Perum Peruri.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
