tirto.id - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), memastikan penyesuaian anggaran tak akan mengganggu kinerja kementeriannya pada 2025, terutama dalam pelayanan publik.
Pernyataan Gus Ipul berkaitan dengan rencana Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan penyesuaian anggaran rekonstruksi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
"Kaidah dalam melakukan efisiensi adalah tidak mengganggu pelayanan publik," kata Gus Ipul saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Kamis (13/2/2024).
Dia juga menegaskan, efisiensi tidak akan memangkas anggaran bantuan sosial (bansos) yang disalurkan secara langsung ke masyarakat.
Selain itu, lanjut Gus Ipul, penyesuaian tersebut tidak mengurangi anggaran operasional yang melekat pada bansos, gaji pegawai, hingga honor pendamping pada tahun berjalan.
Gus Ipul pun menjamin kualitas dan semangat kerja Kemensos bakal tetap tinggi meskipun ada efisiensi anggaran.
Secara total, postur anggaran Kemensos tahun 2025 mencapai Rp79.588.005.512.000. Dari anggaran Rp79,5 triliun itu, mayoritas teralokasikan buat Program Perlindungan Sosial yang nilainya sebesar Rp78.422.641.676.000.
Sementara itu, anggaran senilai Rp1.165.363.836.000 sisanya dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen.
Sesuai penjelasan Gus Ipul, Program Perlindungan Sosial tahun 2025 mencakup bansos di Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Lalu, Dukungan Manajemen terdiri atas gaji dan tunjangan, pengawasan, serta layanan kesekretariatan.
Adapun efisiensi anggaran Kemensos 2025 mencapai Rp1.326.795.000.000. Kemudian, ada penyesuaian anggaran rekonstruksi menjadi Rp 970.001.812.000.
"Selisih efisiensi penyesuaian anggaran rekonstruksi adalah Rp356.793.188.000," ujar Gus Ipul.
Anggaran tersebut, menurut Gus Ipul, semula akan dialokasikan untuk bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) pada belanja barang, pengerahan petugas Perlinsos Penanggulangan Bencana, biaya operasional pemberdayaan komunitas adat terpencil dan kewirausahaan sosial, pemeliharaan peralatan mesin dan gedung bangunan, hingga belanja modal untuk 66 Satker.
"Mohon dukungan dari Komisi VIII DPR RI, agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat terlaksana dengan baik," pungkas Gus Ipul.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
