Gus Ipul Paparkan Realisasi Anggaran dalam Raker DPR

tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), memaparkan realisasi belanja Kementerian Sosial yang telah mencapai angka signifikan per Juni 2025.

Paparan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI untuk membahas laporan keuangan Kementerian Sosial tahun 2024, realisasi anggaran 2025, serta rencana kerja dan pagu indikatif 2026.

“Realisasi belanja non-bansos tercatat lebih dari Rp1 triliun atau sekitar 33,37 persen, sementara belanja bantuan sosial telah terealisasi sebesar lebih dari Rp40 triliun atau 53,50 persen,” ujar Gus Ipul, Kamis (10/7/2025).

Gus Ipul mengatakan, arah kebijakan belanja Kementerian Sosial untuk tahun anggaran 2026 akan difokuskan pada tema pembangunan nasional.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan tematik APBN, terutama dalam memperkuat sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial.

“Kementerian Sosial akan mengambil peran melalui pelaksanaan Sekolah Rakyat,” tegasnya.

Selain itu, Gus Ipul juga menyoroti pentingnya efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) ke depan. Dalam hal ini, Gus Ipul menyampaikan tiga strategi utama bansos, yaitu:

1. Melanjutkan program-program bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar, PBI JKN, dan program rehabilitasi sosial.
2. ⁠Memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta memperkuat sinergi program dan kelembagaan, termasuk digitalisasi penyaluran bantuan.
3. Mendorong bantuan sosial yang adaptif dan berkelanjutan dengan prinsip keadilan, inklusivitas, serta percepatan graduasi dari penerima bantuan menuju kemandirian melalui integrasi dengan program pemberdayaan.

Dalam rapat tersebut, Gus Ipul juga memaparkan tren anggaran kementerian. Jika pada 2011 anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp108 triliun, pagu indikatif tahun 2026 tercatat sebesar Rp76.038.882.787.000 atau mengalami penurunan sekitar 4,47 persen dibandingkan pagu anggaran 2025 yang sebesar Rp79 triliun lebih.

Adapun rincian postur anggaran tahun 2026 terdiri dari:

1. Program Perlindungan Sosial: Rp75 triliun lebih
2. Program Dukungan Manajemen: Rp768 miliar lebih

Kemudian, Gus Ipul menjelaskan bahwa pagu indikatif 2026 masih belum mencakup kebutuhan belanja mendesak, seperti penanganan bencana, bantuan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, bantuan anak yatim-piatu, serta program pemberdayaan masyarakat. “Untuk itu, kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,9 triliun,” urainya.

Tambahan anggaran tersebut dialokasikan, antara lain untuk:

1. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial: Rp5 triliun lebih
2. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial: Rp4 triliun lebih
3. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial: Rp5 triliun lebih
4. Sekretariat Jenderal: Rp5 triliun lebih
5. Inspektorat Jenderal: Rp51 miliar lebih

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis