Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menerima audiensi Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, dan Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, pada Jumat (8/5/2026).
Dalam pertemuan itu, Gus Ipul menegaskan tiga prioritas Kemensos: pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bansos tepat sasaran, dan penyelenggaraan program Sekolah Rakyat.
Terkait pemutakhiran data, Gus Ipul meminta kedua bupati tersebut memastikan prosesnya berjalan dengan transparan. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, transparansi data harus diwujudkan melalui pemutakhiran secara berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, desa, dinas sosial, hingga bupati.
"Kata Presiden Prabowo, ini kita jujur saja. Tidak apa-apa, data penduduk miskinnya tambah, asal benar-benar miskin. Daripada kita sok kecil presentasinya tapi kenyataannya miskinnya banyak," ujar Gus Ipul.
Para bupati, lanjutnya, mempunyai peran strategis karena paling memahami kondisi warganya. Ia meminta pemerintah daerah secara rutin menyerahkan pembaruan data ke BPS untuk diverifikasi dan divalidasi.
"Tugasnya Pak Bupati yang penting bawa data ke BPS secara rutin lewat Dinsos," jelasnya.
Dalam pertemuan, Kepala Pusdatin Kemensos Joko Widiarto memaparkan hasil pemantauan terkait keaktifan pembaruan data di dua daerah tersebut.
Di Kabupaten Lampung Utara, pengajuan usulan dan pembaruan data tertinggi berasal dari wilayah Kotabumi. Sementara di Lampung Barat, Sukau menjadi wilayah dengan pemutakhiran data yang paling menonjol.
Penyaluran Bansos dan Target Graduasi
Data Kemensos menunjukkan realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Lampung Utara pada 2025 mencapai Rp374,75 miliar untuk 114.981 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Adapun pada triwulan I 2026, bantuan sembako sudah didistribusikan kepada 77.865 KPM di Lampung Utara dengan total nilai Rp46,71 miliar. Untuk penyaluran bantuan PKH pada periode yang sama sudah mencapai Rp30,89 miliar dan menjangkau 41.559 KPM.
Hingga kini, di Kabupaten Lampung Utara sudah ada 174 pendamping PKH, 17 Tagana, 18 TKSK, dan tiga pendamping rehabilitasi sosial.
Untuk Lampung Barat, total penyaluran bansos pada 2025 mencapai Rp134,39 miliar dengan penerima manfaat sebanyak 44.395 KPM.
Pada Triwulan I 2026 lalu, 28.075 KPM di Lampung Barat telah menerima penyaluran bantuan sembako dengan total nilai Rp16,84 miliar. Sebanyak 14.037 KPM di daerah ini juga mendapatkan bantuan PKH senilai Rp10,17 miliar pada periode tersebut.
Program Kemensos di Lampung Barat tercatat didukung oleh 65 pendamping PKH, 27 Tagana, 15 TKSK, dan satu pendamping rehabilitasi sosial.
Melihat data-data di atas, Gus Ipul mematok target graduasi 600 KPM dalam setahun di Lampung Barat. Target ini mempertimbangkan jumlah pendamping PKH di daerah ini.
Kemudian, di Lampung Utara yang memiliki 174 pendamping, ditargetkan ada 1.700 keluarga penerima bansos yang tergraduasi setiap tahun.
Gus Ipul meminta pemerintah daerah di dua kabupaten tersebut berkolaborasi dengan para pendamping PKH untuk mendorong graduasi penerima bansos dengan target yang terukur.
"Pokoknya Pak Bupati kita dorong. Berapa keluarga yang bisa kita buat mereka graduasi," kata Gus Ipul.
Ia menegaskan prinsip "bansos sementara, berdaya selamanya" mesti diwujudkan. Dengan begitu, bantuan sosial menjadi jembatan untuk mengantarkan warga miskin menjadi mandiri secara ekonomi.
Rencana Pembentukan Sekolah Rakyat
Pertemuan Gus Ipul dengan kedua bupati juga membahas Sekolah Rakyat. Di Provinsi Lampung, saat ini sudah ada tiga Sekolah Rakyat rintisan. Ketiganya adalah SRMA 32 Lampung Selatan, Sekolah Rakyat Terintegrasi 34 Lampung Timur, dan Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 Bandar Lampung.
Di Lampung Selatan dan Lampung Timur, pembangunan gedung permanen untuk Sekolah Rakyat saat ini sedang berlangsung.
Untuk usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Lampung Selatan dan Lampung Timur hingga kini belum bisa terealisasi karena masih terkendala administrasi lahan.
Meskipun begitu, Gus Ipul memastikan Kemensos akan mengawal prosesnya begitu lahan memenuhi syarat dan lolos penilaian teknis Kementerian Pekerjaan Umum.
"Memang tantangan kita di penyediaan lahan. Tapi saya ingin cepat-cepat ini, mumpung anggarannya ada," katanya.
Mengenai rekrutmen siswa, Gus Ipul menekankan Sekolah Rakyat hanya untuk anak dari keluarga paling tidak mampu. Program ini diprioritaskan untuk anak-anak keluarga miskin yang tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah.
"Jadi Pak Bupati, ambil yang miskin betul. Jangan ada KKN. Jangan ada titipan. Yang kita ambil titipan Tuhan. Bukan titipan kerabat," tegasnya.
Sebagai informasi, saat menemui dua bupati tersebut, Gus Ipul didampingi oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal, Kepala Pusdatin Joko Widiarto, dan Kepala Biro Umum Salahuddin Yahya.
Dari Lampung Utara, Bupati Hamartoni Ahadis datang bersama Asisten Bidang Pemerintahan Mat Soleh, Kepala Dinas Sosial Imam Hanafi, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dirgantara, dan Kabag Protokol RA Habibie.
Sementara Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, ditemani oleh Kepala Dinas Sosial Aliyurdin, Kepala BKAD Sumadi, Kepala Dinas PUPR Mia Miranda, dan Kepala Dinas Pendidikan Tati Sulastri.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
