Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengajak seluruh Kepala Dinas Sosial, Kepala Sekolah Rakyat, serta Koordinator Kab/Kota Program Keluarga Harapan (PKH) dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jateng berupaya bersama-sama menyukseskan program Sekolah Rakyat.
Gus Ipul menyerukan ajakan tersebut saat acara Konsolidasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang berlangsung di Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Bantul, DIY, pada Selasa (9/9/2025).
"Kita sudah koordinasi. Ada Kepala Sekolah, ada Kepala Dinas Sosial, sebagian dari Jawa Tengah, sebagian dari DIY. Yang ingin kita lakukan satu koordinasi, agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini terus makin solid, makin baik. Seluruh tantangannya bisa dicarikan solusi," kata Gus Ipul usai acara tersebut.
Gus Ipul juga menyatakan penyelenggaraan Sekolah Rakyat rintisan di 100 titik pertama sejak bulan Juli dan Agustus 2025 lalu sudah berjalan dengan baik.
Saat berbicara di hadapan para Kadinsos, Kepsek Sekolah Rakyat, dan Koordinator Kab/Kota Program PKH se-DIY dan Jateng, Gus Ipul menegaskan, Kemensos perlu berkolaborasi dengan banyak pihak dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
"Saya ingin mari kita punya pandangan yang sama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial ke depan. Kerja bersama itu dampaknya lebih nyata daripada sendiri-sendiri," ujar dia.
Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo Subianto sudah mematok target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan di bawah 5 persen pada 2029. Target ini realistis tetapi memerlukan kolaborasi para pemangku kepentingan untuk merealisasikannya.
"Maka itu, saya ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian, mari kita kerja sama, kolaborasi. Kekuatan kita ini pada kolaborasi," ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menambahkan, Presiden Prabowo telah memberikan tiga mandat prioritas untuk mewujudkan target pengentasan kemiskinan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya. Ketiga mandat itu berkaitan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Terkait dengan DTSEN, Presiden Prabowo melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025 telah menginstruksikan pemakaian data tunggal sebagai acuan seluruh program bantuan dan pemberdayaan dari pemerintah, baik di pusat maupun daerah.
"Maka Presiden mengingatkan mulai dari data dulu. Ketika saya dipanggil untuk dilantik jadi Menteri, dia mengatakan saya andalkan Kementerian Sosial untuk konsolidasi data, tapi yang diberi mandat untuk mengolah data adalah BPS [Badan Pusat Statistik]," jelas Gus Ipul.
DTSEN harus menjadi rujukan utama program pemerintah pusat maupun daerah agar pengentasan kemiskinan ke depan bisa lebih tepat sasaran. "Maka, Kementerian Sosial tidak lagi mengolah data dan daerah juga tidak boleh mengolah data sendiri-sendiri. Tidak boleh lagi Bupati, Gubernur punya data sendiri," kata dia.
Selanjutnya, terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Inpres Nomor 8 Tahun 2025 menetapkan program tersebut sebagai instrumen strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
"Untuk itu, saya ingin Bapak-Ibu sekalian, kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin agar penyelenggaraan sekolah rakyat ini menjadi lebih baik, sesuai dengan tujuan didirikannya sekolah rakyat," lanjut Gus Ipul.
Adapun mandat ketiga dari Presiden adalah penyaluran bansos harus tepat sasaran. Gus Ipul mengatakan, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 triliun untuk subsidi dan bansos pada tahun 2025. Namun, penyaluran bantuan terindikasi belum sepenuhnya tepat sasaran. Maka dari itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memiliki komitmen untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
