Gubernur Bali Dorong Percepatan Pemasangan PLTS Atap

tirto.id - Untuk mendukung kemandirian energi berbasis sumber terbarukan dan ramah lingkungan, Gubernur Bali, Wayan Koster, mendorong percepatan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap. Dalam skema pemasangan PLTS atap itu, pengguna tidak perlu membeli panel secara mandiri. Pasalnya, PLN Icon Plus akan menangani seluruh prosesnya, mulai dari penyediaan, pemasangan, hingga perawatan.

“Saya harus bergerak cepat dan segera bertindak. Saya ingin Bali menjadi contoh dalam transisi energi di Indonesia dan PLTS atap adalah salah satu cara paling realistis dan cepat. Karena, Bali benar-benar perlu mandiri energi agar tidak terjadi blackout seperti sebelumnya,” kata Koster di acara Sosialisasi Skema Pemasangan PLTS Atap oleh Tim Percepatan PLTS Atap, Kamis (15/05/2025).

Sebagai informasi, Bali sempat mengalami pemadaman listrik massal (blackout) pada Jumat (02/05/2025) sore. Indikasi penyebab dari pemadaman listrik tersebut adalah adanya gangguan pada kabel bawah laut Jawa-Bali dari PLTU Paiton di Jawa Timur. PLTU tersebut menyuplai 350 Megawatt (MW) ke Pulau Dewata.

Koster menargetkan pemasangan PLTS atap secara menyeluruh di Provinsi Bali, mulai dari kantor pemerintahan daerah, hotel, vila, sekolah, kampus, pasar, hingga pusat-pusat perbelanjaan. Pemasangan tersebut akan dilakukan secara bertahap sampai 2029. Sementara itu, target kapasitas terpasang untuk tahun ini dipatok 100 MW.

“Tentu enggak bisa serta-merta sekalian. Yang siap dulu, dicek dulu bangunannya, segala macam. Paling enggak, kalau bisa tahan dulu, bisa 100 MW,” jelasnya.

Politikus dari PDIP tersebut juga menyambut baik perubahan kebijakan PT PLN yang menyerap seluruh daya dari PLTS atap tanpa batasan. Semula, PLTS atap hanya diserap maksimum 20 persen.

“Bahkan, PLN menugaskan anak perusahaannya, PT PLN Icon Plus, nanti untuk pemasangan panelnya. Tidak beli, disediakan plus biaya pasangnya. Enggak ada biaya beli panel, pemasangan, plus ngerawat juga. Hasilnya semua diserap,” ungkap Koster.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Kadisnaker ESDM) Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, mengatakan sudah sebagian instansi pemerintah di Bali yang memakai PLTS atap, termasuk Kantor Disnaker ESDM. Namun, untuk pemakaian menyeluruh, terdapat tantangan yang harus dicermati, seperti struktur atap bangunan.

“Kita tahu bangunan gedung-gedung pemerintahan, khususnya di Provinsi Bali, umur bangunannya lebih dari 10 tahun. Namun, ada alternatif juga. Contoh, dimanfaatkan sebagai penunjang parkir, semacam kanopi. Kemudian yang gedung-gedung baru kebanyakan dengan cor beton,” terang Setiawan pada wartawan seusai acara.