Masuk tirto.id
tirto.id - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, mengaku tidak tahu terkait surat permintaan bantuan penanganan bencana Aceh kepada dua lembaga di bawah PBB yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children's Fund (UNICEF).
"Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh," kata Mualem usai menerima simbolis bantuan kemanusiaan dari Kemensos di halaman kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (16/12/2025).
Juru Bicara Pemprov Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan lebih lanjut bahwa terjadi kesalahpahaman. Surat yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh bukan kepada PBB, melainkan kepada UNDP dan UNICEF.
"Ada salah pemahaman, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB, tapi yang terbangun seakan-akan Gubernur kirim surat ke PBB, itu lembaga yang sudah ada. Karena mereka juga ada program di Aceh," kata Muhammad MTA.
Ia menjelaskan bencana Aceh masih berstatus tingkat provinsi, pemerintah pusat dalam hal ini melakukan supervisi dan menjadi prioritas.
Muhammad MTA menjelaskan pula, bencana di Aceh masuk skala provinsi. Oleh sebab itu, Pemprov Aceh memandang perlu melakukan langkah-langkah penting. Salah satunya, mengundang beberapa lembaga yang konsen terhadap penanganan kebencanaan, termasuk program pemulihan pasca-bencana.
Maka melihat pengalaman saat bencana tsunami Aceh, lembaga seperti UNDP dan IOM UNICEF, jadi mitra strategis Indonesia. Bahkan, masih banyak program kemitraan di seluruh Indonesia.
Pemprov Aceh yang menjadi pilar utama penanganan bencana pun melakukan dan mengundang lembaga tersebut tetap eksis di Aceh. Menilik pengalaman terdahulu saat bencana pernah menimpa Aceh. UNICEF misalnya, masih ada program pendampingan perlindungan anak di Aceh sampai April.
"Kami berharap mereka tetap punya program, terutama pemulihan pasca-bencana untuk bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia, untuk tetap memiliki program itu, UNDP juga seperti itu," ucapnya.
Kata Muhammad MTA, UNDP pernah terlibat pada penanganan tsunami dan sekarang masih di Indonesia. Diharapkan pasca-bencana ini Lembaga tersebut bisa membantu pemerintah, baik pusat yang melakukan supervisi dengan program prioritas penanganan kebencanaan di Aceh, maupun Pemprov Aceh bisa masuk untuk membantu.
Tetapi yang dibangun kemudian, menurut Muhammad MTA, seakan-akan Gubernur Aceh melangkahi Presiden Prabowo dengan mengirim langsung surat ke PBB. Sehingga, masalah ini menimbulkan pro kontra.
Muhammad MTA mengakui masih ada kekurangan, baik dari Pemprov Aceh maupun Pemerintah Indonesia. Tapi dia meyakinkan, dalam bencana besar ini Pemprov Aceh masih berpikir secara menyeluruh untuk penanganan ekstra. Mengingat bencana hidrometeorologi di Aceh berdampak luar biasa.
Muhammad MTA pun membeberkan pihaknya telah dihubungi oleh Tim Komunikasi Presiden. Dia mengatakan, Langkah Pemprov Aceh disambut positif.
"Apalagi mereka (UNDP-UNICEF) mitra strategis pemerintah dalam program pembangunan Indonesia, pendampingan anak-anak," kata Muhammad MTA.
Sebelumnya, Pemprov Aceh meminta keterlibatan dua lembaga internasional di bawah PBB untuk membantu menangani pasca-bencana banjir bandang dan longsor di Tanah Rencong.
Menurut pernyataan tertulis dari Pusat Informasi PBB (UNIC), UNDP Indonesia telah menerima permintaan resmi dari Aceh pada 14 Desember 2025.
Saat ini UNDP tengah melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada pihak-pihak nasional yang terlibat dalam pemulihan dini (early recovery).
Kemudian juga disampaikan, UNICEF telah menerima surat dari Pemprov Aceh dan saat ini sedang meninjau bidang-bidang dukungan yang diminta melalui koordinasi dengan otoritas terkait.
Hal itu dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas, dimana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah.
