tirto.id - Saat menyampaikan pidato di hadapan ribuan warga Kepulauan Seribu pada HUT Golkar ke-52 di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menilai kepemimpinan duo Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat mampu menyejahterakan masyarakat setempat. Salah satunya adalah budidaya ikan berkualitas ekspor yang terbukti meningkatkan pendapatan rakyat dengan 80 persen diperuntukan bagi nelayan dan sisanya dikembangkan kembali untuk peningkatan modal kerja.
"Masyarakat Kepulauan Seribu juga dapat merasakan transportasi antarpulau yang nyaman, terjangkau dan murah yang disediakan Pemerintahan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok," cetus Novanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (5/11/2016).
Atas prestasi itu, dia mengajak semua masyarakat dan kader Golkar Pulau Seribu untuk mendukung dan memenangkan pasangan petahana itu. Dia mengajak masyarakat memperjuangkan pasangan Ahok-Djarot agar terpilih kembali melanjutkan program-programnya menyejahterakan rakyat, termasuk warga Kepulauan Seribu.
"Bagi masyarakat Kepulauan Seribu, Pemerintahan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok memiliki kebijakan yang terbukti mensejahterakan rakyat. Karena itu, mari kita dukung dan menangkan Ahok Djarot di Pilgub DKI 2017," kata Novanto
Novanto juga mengapresiasi aparat keamanan yang telah sigap dan cepat mengamankan demonstrasi 4 November yang mengarah rusuh pada malam harinya. Novanto berterimakasih kepada para ulama, kyai dan tokoh agama yang mengawal demonstrasi aman dan tertib itu hingga pukul 18.00 WIB.
"Partai Golkar mendukung langkah yang diambil pemerintah dan aparat keamanan untuk bertindak tegas kepada pihak-pihak yang melanggar aturan dalam demonstrasi kemarin," kata Novanto seraya menghimbau seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Sebagaimana dikutip Antara, hadir dalam acara HUT Partai Golkar di Kepulauan Seribu itu adalah Yorrys Raweyai, Roem Kono, Robert Kardinal, Tantowi Yahya, Agun Gunanjar Sudarsa, Ace Hasan Syadzily dan Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi.
Penanganan Dilakukan Cepat dan Transparan
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar gelar perkara kasus dugaan penistaan dan penghinaan agama oleh Ahok dilakukan secara terbuka. Hal ini diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Kantor Presiden Jakarta, Sabtu (5/11/2016) malam, setelah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo.
"Beliau (Presiden) memerintahkan kepada saya untuk masalah penanganan kasus dugaan penodaan agama dengan terlapor Saudara Basuki Tjahaja Purnama harus dilakukan dengan langkah-langkah yang cepat dan transparan," kata Tito.
Dalam konferensi pers yang digelar mendadak ini, Tito mengaku mendapatkan perintah langsung dari Presiden agar gelar perkara ini dibuka kepada publik. "Presiden memerintahkan agar gelar perkara dibuka saja kepada media, buka saja kepada publik," ujar Tito.
Ia melanjutkan, dengan gelar perkara secara terbuka kepada publik dan live, maka publik dapat mengetahui kejernihan kasus itu. Menurutnya, Senin depan yakni 7 November polisi akan secara resmi memanggil terlapor Basuki Tjahaja Purnama. Kapolri juga menjelaskan tentang langkah yang cepat dan transparan yang dimaksud Presiden.
Penulis: Akhmad Muawal Hasan
Editor: Akhmad Muawal Hasan
