tirto.id - Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate menanggapi rencana Partai Gerindra hendak masuk ke partai koalisi Pemerintah. Menurutnya, saat ini koalisi pendukung pemerintah sudah besar, berbeda dengan kondisi di tahun 2014.
"Kekuatan parlemennya lebih dari kebutuhan mayoritas karena dia sudah 60 persen lebih," kata Johnny di Jakarta Selatan pada Jumat (19/7/2019).
Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memang didukung 10 partai. Lima di antaranya menguasai DPR RI dengan 346 kursi atau 60,02 persen sementara 5 partai lainnya menduduki DPRD.
Johnny pun mengingatkan, karena koalisi pun sudah gemuk artinya Jokowi memiliki banyak pilihan untuk mengisi kabinet. Belum lagi Jokowi juga didukung oleh relawan, sejumlah kelompok pengusaha, dan kelompok milenial.
"Persoalannya Pak Jokowi saat ini memiliki begitu banyak alternatif. Berbeda situasinya kalau koalisinya kecil jumlahnya terbatas, itu kan sulit," ujarnya.
Kendati begitu, Johnny mengembalikan lagi keputusan soal koalisi dan kabinet kepada Jokowi. Menurutnya, Jokowi pasti mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar atas setiap keputusannya
Sebelumnya, Gerindra menggelar rapat tertutup anggota Dewan Pembina Partai Gerindra di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, pada hari ini. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan dalam rapat itu, Prabowo mengatakan ada kemungkinan partainya masuk ke pemerintahan, namun bukan untuk sekadar bagi-bagi kursi menteri.
"Kalau ke dalam [pemerintahan] itu tidak langsung bagi-bagi kursi, tetapi dengan tukar-menukar konsep. Kalau konsep kami diterima, artinya kan baru ketahuan berapa jumlah orang [menteri] yang diperlukan untuk menjalankan konsep tersebut. Kalau itu semua diakomodir, artinya di dalam. Kalau pun di luar ya, dengan kritik membangun," kata Dasco saat dihubungi, pada Jumat (19/7/2019).
Dasco mencontohkan konsep yang ditawarkan Partai Gerindra seperti kemandirian pangan dan ketahanan energi.
"Pokoknya itu jadikan satu konsep. Kalau konsep mandiri-mandiri itu kemudian diterima, lalu kan nanti akan dihitung bidangnya berapa orangnya berapa, kan begitu. Mungkin juga bisa dielaborasi berapa yang sudah ada, berapa yang belum ada orangnya," ujar Dasco.
Jika mengacu ucapan Dasco, persoalan terkait dengan kemandirian pangan dan ketahanan energi berada di bidang Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Alexander Haryanto
