tirto.id - Upaya eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk tetap mempertahankan eksistensinya di kancah politik nasional dijalankan dengan berbagai cara. Salah satunya mengklaim dipecat dari angkatan bersenjata hanya karena getol mengimbau publik—dan juga prajurit yang ia pimpin—untuk menonton kembali film Pengkhianatan G30S/PKI karya Arifin C. Noer.
Selain itu, ia juga kerap melontarkan beragam isu-isu yang berpotensi ramai diperbincangkan: dari mulai menyebarkan narasi menakutkan mengenai komunisme dan neoliberalisme, munculnya bahaya proxy war, hingga kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Belakangan ia bergabung ke Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)—bersama Din Syamsuddin, Rocky Gerung, dan oposisi lain—dan kembali menggaungkan narasi serupa. Bersama deklarasi KAMI, ia bahkan menyebut kalau Indonesia saat ini sudah menyimpang dari cita-cita nasional pada 18 Agustus lalu di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai tim komunikasi yang ada di balik Gatot paham betul bahwa isu-isu yang digaungkan akan mudah 'digoreng' oleh para buzzer dan pendukung pemerintah. Ini tidak buruk, justru makin membuat nama Gatot sebagai politikus dikenal luas.
Ia melihat apa yang dilakukan Gatot tak masuk ke dalam kategori post power syndrome meski apa yang dia bicarakan saat masih jadi tentara sama seperti sekarang. Gatot telah menjadi individu politik yang tak bisa lagi dilekatkan dengan angkatan bersenjata.
Menurutnya, langkah Gatot setidaknya dapat dibaca sebagai upaya mempertahankan popularitas dengan harapan di kemudian hari bisa dikonversi menjadi elektabilitas.
“Ini jelas merupakan peluang yang sangat dipahami oleh Gatot dan timnya. Tinggal nimbrung saja tanpa harus lelah membuat isu yang bisa menjamin eksistensi,” kata Fahmi saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (2/10/2020).
Ragam isu-isu seperti proxy war, kebangkitan PKI, Indonesia yang sudah menyimpang dari cita-cita nasional—beserta isu-isu turunannya—memang seperti “ibarat bara yang dipertahankan agar tetap menyala.”
Bahkan tak menutup kemungkinan Gatot jualan isu SARA yang rentan menyebar hoaks. Ini pernah ia lakukan pada Maret silam, saat COVID-19 mulai merebak di Indonesia. Akun Instagram-nya sampai disensor oleh pihak berwenang.
Oleh karena itu, ia menyayangkan para penguasa, pejabat publik, dan elite politik yang sedang berada di kubu pemerintah seperti diam saja dan tak ada niat untuk mengedukasi publik untuk mendapat kebenaran. “Padahal ada banyak hal sumir, dangkal, provokatif, dan setidaknya bukan ancaman faktual yang terus disebarkan oleh Gatot.”
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebenarnya telah merespons manuver Gatot, terutama terkait isu kebangkitan PKI. Namun itu belum cukup. “Menurut saya komentar itu juga tidak lebih baik,” katanya.
Dosen komunikasi politik Universitas Padjajaran Kunto A. Wibowo mengatakan isu PKI adalah salah satu bahan jualan paling rasional jika ingin menggaet basis massa muslim—khususnya kalangan 212 dan KAMI. Isu itu, kata Kunto, akan selalu bisa direproduksi oleh Gatot kapan pun.
“Karena itu sangat dekat, beresonansi, dan relevan dengan kelompok Islam yang kuat,” kata Kunto kepada wartawan Tirto, Jumat. “Untuk memancing orang datang, mereka akan memakai jargon-jargon PKI atau isu-isu yang menjual.”
Membahayakan
Isu-isu yang diambil Gatot, yang selalu mengarah ke ancaman nasional, memang menguntungkan baginya. Namun di sisi lain itu bisa merugikan banyak pihak, termasuk warga sipil, karena memicu konflik horizontal, kata Kunto.
“Kalau perut lapar, ya, inginnya bacokan saja. Ini yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah, terutama aparat keamanan. Jangan sampai karena warga sedang susah, lalu ada gesekan politik elite, akhirnya bisa memercik api hingga tersulut konflik horizontal,” katanya.
Dosen komunikasi politik dari Universitas Brawijaya Anang Sujoko pun mengatakan hal serupa. Salah dua contohnya terjadi di Surabaya dan TMP Kalibata beberapa waktu lalu. Di Kalibata, massa yang bersama Gatot terlibat cekcok dengan massa yang memprotes kedatangan Gatot.
Di di Surabaya, Rengasdengklok, dan Lombok pun kedatangan Gatot disambut penolakan. Cekcok serupa seperti tinggal menunggu waktu.
“Isu-isu yang diangkat bisa jadi akan menjadi pemicu baru polarisasi horizontal, karena ini masih dianggap imbas dari Pilpres 2019,” kata Anang saat dihubungi wartawan Tirto, Jumat pagi.
Bahkan untuk isu non-politis pun Gatot dan KAMI membahayakan warga. Deklarasi KAMI pada 18 Agustus kemarin melanggar protokol kesehatan yang justru membahayakan masyarakat karena potensial terpapar Corona, padahal mereka bermaklumat ingin menyelamatkan dan memperjuangkan hak warga. Pelanggaran protokol ini bahkan disorot oleh Satgas COVID-19.
“Perlu ada upaya menjunjung tinggi protokol kesehatan. Keinginan politik harusnya tetap di bawah keselamatan nyawa manusia. Artinya perlu sikap yang lebih bijak dari hanya sekedar keinginan politis,” kata Anang.
“Sebaiknya KAMI diarahkan ke pembangkitan partisipasi masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19,” tambahnya.
Penulis: Adi Briantika & Haris Prabowo
Editor: Rio Apinino
