Menuju konten utama

Gangguan Listrik 3 Hari di Aceh, Masalah Teknis atau Sistemik?

Rio mengingatkan pihak PLN untuk tidak lepas tanggung jawab ganti rugi kepada konsumen.

Gangguan Listrik 3 Hari di Aceh, Masalah Teknis atau Sistemik?
Suasana Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh di Desa Seuneubok, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Senin (10/3/2025). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/rwa.

tirto.id - Zikri belum sepenuhnya tuntas memangkas rambut konsumennya saat gejala listrik padam mulai melanda Aceh. Mulanya pada Senin (29/9/2025) sore, lampu di barbershop-nya mulai remang-remang. Bunyi mesin pangkas rambut mulai pelan dan hawa panas dari alat pengering rambut mulai tak keluar.

“Saya kira token yang habis. Itu (lampu) redup-redup terus sampai setengah satu dini hari langsung padam total. Saya pas nyukur lagi model fade. Masih sebelah kiri yang dicukur, yang kanan masih tebal,” kata pria berumur 25 tahun itu saat dihubungi Tirto, Kamis (2/10/2025).

Adapun Aceh, sejak Selasa (30/9/2025) sekira pukul 00.30 dini hari, memang gelap gulita karena pemadaman listrik secara massal oleh PLN. Ada sebanyak 15 wilayah administratif kabupaten/kota di Aceh atau lebih dari setengah keseluruhan wilayah Provinsi Aceh, yang terdampak pemadaman listrik selama berhari-hari.

Mulai dari Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Langsa, Aceh Tamiang, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Besar, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan.

Saat gejala pemadaman berlangsung, konsumen pangkas rambut Zikri masih ada tiga orang. Konsumen terpaksa menunggu hingga malam hari karena pengerjaan dilakukan perlahan menyesuaikan daya listrik yang turun naik. Saat keesokan hari listrik padam total, dia mengaku kebingungan karena tidak ada pemberitahuan apapun dari pihak PLN setempat.

Dengan mengandalkan sinyal internet seadanya, yang terdampak pemadaman, dia baru mengetahui bahwa pemadaman terjadi massal dari status-status temannya di media sosial. Di saat yang sama, barbershop-nya yang berlokasi di Syiah Kuala ini pun terpaksa tutup hingga dua hari beruntun sehingga mau tak mau menanggung risiko kehilangan pendapatan.

“Kami terima booking-an pun enggak bisa kasih kepastian ke konsumen. Barbershop kami ada 5 kursi. Kerugian 1-2 juta rupiah selama dua hari. Saya juga bingung bagaimana bayar gaji harian karyawan empat orang,” kata dia.

Sampai hari kedua, barulah Zikri tahu penyebab listrik padam, seiring pemberitaan media massa yang mengonfirmasi pihak PLN. Tapi selama itu pula, Zikri yang tinggal di barbershop-nya mesti berjibaku untuk keperluan sehari-hari. Dia terpaksa menumpang mandi ke kosan kawannya yang tidak terkena pemadaman.

“Pemadaman listrik berhari-hari jarang, tapi sebelumnya kalau mau pemadaman lama, biasanya ada pemberitahuan (dari PLN) dan diinfokan estimasi waktu menyala kapan. Tapi ini enggak ada. Jadi kebanyakan masyarakat berpikir, apa ini ada efek politik dengan Sumut,” kata dia, yang merujuk kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang menghentikan truk dengan plat BL asal Aceh saat melintas di wilayah Langkat, Sumut, dua hari sebelum pemadaman.

Pihak PLN setempat memastikan penyebab pemadaman karena Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan 3 gagal sinkron ke sistem. General Manager PLN UID Aceh, Mundhakir mengklaim terdapat ratusan personel PLN yang terlibat memperbaiki masalah teknis ini. Sampai akhirnya pada Kamis (2/10/2025) dini hari, jaringan listrik disebut telah normal mengalir.

”Sesaat setelah gangguan terjadi, kami bergerak cepat dengan menerjunkan 839 personel ke lapangan yang bekerja 24 jam untuk memulihkan kembali sistem kelistrikan,” kata Mundhakir, Kamis, dilansir dari Antara.

Mundakhir mengatakan, selama pemadaman listrik, tempat-tempat vital pelayanan publik seperti rumah sakit hingga fasilitas pemerintahan dijaga pasokan listriknya sehingga tidak terdampak. “Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang sempat dirasakan pelanggan, sekaligus apresiasi atas kesabaran dan pengertian seluruh masyarakat Aceh selama proses pemulihan berlangsung,” ujarnya.

Alarm PLN

Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo, menekankan bahwa kejadian pemadaman listrik di Aceh menjadi alarm soal keandalan infrastruktur jaringan PLN. Alasan adanya gangguan teknis mesti dijelaskan terbuka kepada publik oleh PLN, terlebih konfirmasi pemadaman massal dilakukan di belakangan hari.

“Apapun reason-nya harus ada bukti kuat. Kalau tidak ada, ya konsumen harus mempertanyakan alasan PLN sampai jelas. Harusnya ada tim independen yang lakukan investigasi. Misal ada pihak dari Kementerian ESDM yang juga verifikasi alasan PLN,” kata Rio kepada Tirto, Kamis (2/10/2025).

Kantor Pusat PLN

Kantor Pusat PLN. (FOTO/web.pln.co.id)

Rio mengingatkan pihak PLN untuk tidak lepas tanggung jawab ganti rugi kepada konsumen. Adapun kompensasi itu sendiri diberikan dengan mengacu Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya terkait penyaluran tenaga listrik oleh PLN.

Adapun dalam kasus pemadaman listrik massal di Aceh, besaran kompensasi dari PLN kepada konsumen yang relevan merujuk Pasal 6 A (huruf f), yang berbunyi, “500% (lima ratus persen) dari biaya beban atau rekening minimum apabila lama gangguan lebih dari 40 (empat puluh) jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik”.

Sejurus itu, PLN didesak untuk terbuka atas koreksi agar hal serupa tidak berulang atau setidaknya diminimalisir. Di sisi lain, konsumen pun bisa melakukan proses litigasi berupa gugatan class action demi memantik perbaikan kualitas pelayanan PLN di kemudian hari.

“YLKI melihat perlu adanya perbaikan secara menyeluruh atau sistemik. Baik dari instalasi, keandalan infrastruktur dan mitigasi kejadian pemadaman massal. Karena bagaimanapun konsumen sangat dirugikan,” kata dia.

Menukil data YLKI, terkait Profil Pengaduan Konsumen 2024, masalah pemadaman listrik menjadi preseden buruk yang terulang kembali. Sebanyak 42,9 persen permasalahan listrik yang diadukan konsumen adalah soal pemadaman. Di bawahnya ada aduan menyoal tagihan listrik yang melonjak.

Koordinator Publish What You Pay (PWYP), Aryanto Nugroho mewanti-wanti kinerja PLN yang tidak selaras dengan laba besar yang mereka raup tiap tahunnya. Pada 2024, perusahaan pelat merah itu meraup laba bersih Rp 17,76 triliun, dengan total pendapatan mencapai Rp 545 triliun. Bahkan, di kuartal pertama 2025, laba sudah mencapai Rp 16 triliun.

“Ini ironis karena pemadaman listrik terus berulang dengan alasan 'teknis' yang sering kali lambat diidentifikasi dan dipulihkan. Secara kritis, ini mencerminkan masalah prioritas alokasi dana: meski untung besar, investasi untuk pemeliharaan infrastruktur dan pencegahan gangguan tampaknya tidak proporsional,” kata Aryanto kepada Tirto, Kamis (2/10/2025).

Pemeliharaan jaringan listrik di Bali

Pekerja melakukan pemeliharaan jaringan listrik di Denpasar, Bali, Rabu (21/5/2025). Kegiatan yang digelar PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Selatan di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar tersebut untuk peningkatan keandalan pasokan listrik bagi pelanggan. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/bar

Menurutnya, PLN mulai tidak menggantungkan pasokan batu bara sebagai bahan baku listrik. Masalah pemadaman di Aceh yang disebabkan tidak tersalurnya energi dari PLTU menjadi gejala bahwa tak selamanya batu bara menjadi pemasok tunggal.

“Secara kritis, penggunaan batu bara yang masif di Indonesia telah menjadi 'bom waktu', karena tidak hanya rentan terhadap fluktuasi harga global dan gangguan rantai pasok, tapi juga berkontribusi pada emisi karbon tinggi yang memperburuk perubahan iklim,” kata dia.

Sehingga, katanya, pemerintah dan PLN seharusnya lebih agresif mendorong transisi ke sumber yang lebih andal dan ramah lingkungan, alih-alih terus mensubsidi batu bara yang sering kali tidak transparan dalam kontraknya. Menurutnya, alternatif energi terbarukan seperti energi matahari, angin, mikro hidro bahkan energi pasang surut atau gelombang laut bisa menjadi pengganti yang lebih andal.

Sumber-sumber ini tidak hanya mengurangi emisi karbon, tapi juga lebih tahan terhadap gangguan teknis karena bersifat terdistribusi dan modular. “Di Aceh sendiri, potensi angin dan surya bisa dimanfaatkan untuk sistem hybrid yang lebih stabil. Namun, implementasinya memerlukan kebijakan yang kuat. Dan yang penting memastikan transisi ini adil dan melibatkan masyarakat, sehingga masalah seperti pemadaman bisa diminimalisir di masa depan,” kata dia.

Adapun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang dirilis oleh PLN menunjukkan ketidaksesuaian dengan komitmen Indonesia. Komitmen yang dimaksud menyoal menghentikan seluruh pembangkit listrik berbasis energi fosil seperti yang disampaikan pemerintah dalam forum KTT G20 di Brazil pada November 2024. RUPTL tersebut masih mencakup penambahan PLTU berbasis batu bara sebesar 6,3 GW hingga tahun 2034.

Baca juga artikel terkait PLN atau tulisan lainnya dari Rohman Wibowo

tirto.id - News Plus
Reporter: Rohman Wibowo
Penulis: Rohman Wibowo
Editor: Farida Susanty