tirto.id - Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, menegaskan, proyek penulisan dan penyusunan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global berjalan independen tanpa intervensi pihak manapun, termasuk Presiden.
Fadli Zon menyatakan, pemerintah, melalui Kementerian Kebudayaan, hanya menjalankan fungsi fasilitator bagi para akademisi dan sejarawan yang memegang kendali penuh atas substansi penulisan.
"Sama sekali tidak ada intervensi [dari Presiden]. Harus begini, harus begitu, tidak ada. Makanya kita berikan penulisan ini kepada ahlinya," ujar Fadli Zon saat konferensi pers seusai acara peluncuran buku di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Penyusunan karya ini melibatkan 123 penulis yang terdiri atas akademisi, sejarawan, arkeolog, filolog, hingga peneliti dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga non-perguruan tinggi.
Beberapa tim editor umum yang mengawal proyek ini antara lain Susanto Zuhdi (Universitas Indonesia), Singgih Tri Sulistiyono (Universitas Diponegoro), dan Jajat Burhanudin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
Fadil menuturkan, langkah ini diambil untuk mengisi kekosongan pemutakhiran narasi sejarah nasional yang sudah berlangsung cukup lama.
Merespons potensi pandangan miring masyarakat terkait narasi sejarah bentukan pemerintah, politikus Partai Gerindra ini menegaskan bahwa buku ini dihadirkan dengan sudut pandang Indonesia-sentris, bukan perspektif kolonial.
"Kalau dianggap propaganda, ya propaganda Indonesia. Propaganda Indonesia-sentris, bukan propaganda kolonial," tegas Fadli.
"Jadi kalau kita bilang propaganda, ya propaganda dari sisi bagaimana kita menuliskan sejarah kita sebagai negara yang sudah merdeka. Yang berbeda tentu dengan apa yang ditulis oleh bangsa-bangsa penjajah yang pernah menjajah kita," lanjutnya.
Sementara iru, dalam rangka memperluas akses pengetahuan masyarakat, seluruh jilid buku ini juga disediakan dalam format digital yang dapat diakses dan diunduh secara gratis oleh pelajar, mahasiswa, guru, dosen, hingga peneliti luas melalui platform resmi pustakabudaya.id.
Terkait transparansi penggunaan anggaran proyek penulisan buku ini, Fadli menyebut alokasi dana telah dibuka sejak tahun sebelumnya dan dipertanggungjawabkan secara terbuka di DPR RI.
"Mengenai anggaran, saya kira waktu itu sudah disampaikan. Dari tahun lalu anggaran itu transparan. Kalau tidak salah Rp9 miliar ya, dan sudah dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Penulis: Muhammad Nizar
Editor: Andrian Pratama Taher
Masuk tirto.id


































