Evaluasi Setahun Gibran: Saat Wapres Lebih Banyak di Pinggir

tirto.id - Situs dengan domain "lapormaswapres.id" itu tampak sangat sederhana. Cuma terdapat dua opsi klik untuk pengunjung situs: tatap muka atau pesan WhatsApp. Keduanya adalah jenis pilihan metode yang tersedia bagi masyarakat apabila hendak memanfaatkan kanal aduan publik besutan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

Ketika Tirto mengakses situs tersebut, Rabu (22/10/2025), menu tatap muka itu memberikan detail umum bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan program Lapor Mas Wapres secara langsung di Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih Nomor 14, Jakarta Pusat.

Misalnya, layanan Lapor Mas Wapres buka di hari kerja jam 08.00 pagi hingga 14.00 siang, kecuali Jumat yang buka sampai jam 14.30 siang. Warga yang datang melapor juga wajib berpakaian rapi, membawa kelengkapan identitas, dan hanya menerima 50 aduan per hari.

Salah satu poin menarik lain yakni pelapor dilarang mengambil gambar/video dan membuat konten selama proses pelaporan berlangsung di Kantor Setwapres.

Sementara ketika Tirto mencoba menu pelaporan WhatsApp, langsung diarahkan ke pesan langsung dengan nomor penerima 0811-1704-2204 dengan nama Lapor Mas Wapres. Saat mengirimkan pesan, chat otomatis memberikan menu pilihan kirim laporan, cek laporan, dan kirim data pendukung. Dicoba satu demi satu, seluruh layanan yang tersedia masih aktif.

Program Lapor Mas Wapres (LMW) yang dibentuk Gibran pada November 2024 lalu atau cuma selang sebulan usai dilantik sebagai wakil dari Presiden RI Prabowo Subianto, sempat menjadi sorotan publik. Ketika itu, Senin, 11 November 2024, Lapor Mas Wapres menerima 55 aduan langsung di hari pertama diluncurkan.

View this post on Instagram

A post shared by tirto.id (@tirtoid)

Namun program yang lekat dengan Gibran ini perlahan lenyap dari sorotan. Di situs resmi Wapres RI, informasi terakhir tentang program ini dirilis pada Juni 2025. Dalam rilis tersebut, diklaim bahwa program Lapor Mas Wapres telah menindaklanjuti 7.590 pengaduan laporan masyarakat dengan berbagai jenis persoalan dari berbagai daerah.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, memandang program Lapor Mas Wapres terbukti belum mampu membangun simpati dan empati publik terhadap kinerja Gibran. Dalam survei terbaru IPO yang dirilis dalam rangka satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kepuasan publik terhadap Gibran sangat rendah dibandingkan Prabowo.

Selain program Lapor Mas Wapres, Dedi menilai manuver Gibran melalui program bantuan sosial (bansos) Istana Wapres juga belum berhasil. Sebaliknya, muncul desas-desus yang memunculkan isu disharmoni antara Prabowo dan Gibran imbas dua program Wapres itu.

“Program Lapor Mas Wapres dan bagi-bagi sembako yang dilakukan Gibran tidak terbukti membangun simpati dan empati publik, bahkan dari sisi popularitas program tersebut juga minim mention publik. Justru sebaliknya, publik membaca ada disharmoni antara Wapres dan Presiden,” ujar Dedi kepada wartawan Tirto, Rabu (22/10/2025).

Survei ini dilakukan menggunakan metode stratified multistage random sampling (SMRS) dalam proses pengambilan sampel. Survei dilakukan pada 9 sampai 17 Oktober 2025, dengan melibatkan sebanyak 1.200 responden yang tersebar secara proporsional dalam skala nasional. Margin of error dari survei ini mencapai 2,9 persen, dengan tingkat akurasi data sebesar 95 persen.

Tirto sudah berupaya menghubungi pihak Istana Wakil Presiden untuk menanggapi hasil survei IPO yang menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja Gibran sekaligus menanyakan kelanjutan dari program Lapor Mas Wapres.

Namun, permintaan wawancara yang dikirimkan Tirto lewat Plt Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, Staf khusus Wapres Suwardi, serta Staf khusus Wapres Tina Talisa tak mendapat tanggapan. Pesan yang dilayangkan ke WhatsApp ketiganya tertanda centang dua abu-abu alias hanya terkirim.

Dedi Kurnia Syah menambahkan, hasil selisih angka cukup jauh antara kepuasan terhadap Presiden dan Wapres, dapat dibaca bahwa Prabowo memang mendominasi banyak aspek. Ini hal yang wajar karena posisi Gibran hanya sebagai pembantu presiden.

“Mulai dari popularitas, pengawalan hingga pencetusan program populis, itulah sebab fokus publik juga dominan ke Presiden bukan ke Wapres,” ujar Dedi.

Tipis Peran Gibran di Lingkar Utama Prabowo

Selain ketidakberhasilan manuver Gibran lewat program-program populis, rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini disinyalir juga akibat posisinya yang jauh dari lingkar utama Presiden Prabowo.

Gibran tampak memang lebih banyak blusukan ke daerah-daerah untuk memantau program pemerintah di satu tahun pertama Kabinet Merah Putih ini. Ia tercatat sempat berkunjung ke Papua, Maluku, Sumatera Selatan, Palembang, hingga Batam. Teranyar, ketika berkunjung ke Maluku Utara, Kamis (16/10/2025) pekan lalu, Gibran dianugerahi gelar adat dari Kesultanan Ternate.

Gaya terjun langsung menemui masyarakat lewat cara blusukan ini memang mengingatkan masyarakat dengan gaya dari ayahnya, Jokowi. Agenda ke daerah biasanya dilakoni Gibran dalam memantau keberlangsungan program utama pemerintahan Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, hingga Sekolah Rakyat.

Gibran juga cukup sering mengajak masyarakat bertemu di Istana. Misal bertemu langsung perwakilan pengemudi ojek online, bertemu tokoh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), hingga yang teranyar, ia mengajak santri bertemu dalam rangka menyambut Hari Santri 2025.

Sebaliknya, kehadiran Gibran dalam agenda utama Presiden Prabowo justru terlihat minim. Hal ini menimbulkan spekulasi publik bahwa Gibran memang tidak dilibatkan dalam urusan strategis politik Presiden Prabowo. Paling terasa, momen ketidakhadirannya serta kabar tak dilibatkannya Wapres dalam keputusan politik pemerintah seputar reshuffle kabinet.

Dedi menilai, hal itu mempengaruhi rendahnya kepuasan publik terhadap peranan Wapres.

“Ketidakhadiran Wapres di banyak agenda Presiden menjadi pemantik rendahnya kepuasan pada Wapres. Akan baik jika Wapres Gibran mengikuti jejak Wapres terdahulu, bagaimana Jusuf Kalla, Boediono, hingga Ma'ruf Amin, dekat secara fisik dengan Presiden,” ujar dia.

Gibran "Diparkir"?

Sementara itu, analis sosio-politik Helios Strategic Institute, Musfi Romdoni, melihat aspek utama yang membuat tingkat kepuasan publik antara Wapres dan Presiden jomplang adalah tugas Gibran yang tidak jelas. Sejak awal, kata Musfi, program Lapor Mas Wapres sudah tak tepat. Program ini hanya meniru program yang pernah dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Musfi bahkan pernah melongok langsung ke Kantor Setwapres, peminat program Lapor Mas Wapres semakin sepi. Masyarakat hanya terlihat datang pada masa-masa awal program Lapor Mas Wapres diluncurkan.

“Lapor Mas Wapres ini kan tidak kita lihat signifikansinya. Sudah ada berapa laporan yang diselesaikan? Bagaimana kemudian menyaring banyaknya laporan yang masuk itu,” ujar dia kepada wartawan Tirto, Rabu (22/10/2025).

Terkait minimnya peranan Gibran dalam keputusan politik Presiden, Musfi menilai langkah itu memang lumrah. Misalnya kabar bahwa Wakil Presiden tidak dilibatkan dalam reshuffle. Ia menilai langkah tersebut sesuatu yang tepat dilakukan oleh Prabowo.

“Bahkan dalam Undang-undang, secara harfiah dapat dikatakan fungsi Wakil Presiden itu seperti 'ban serep'. Wakil Presiden baru aktif ketika Presiden berhalangan,” ujar Musfi.

Agar peranan Gibran lebih efektif dan terasa nyata, Musfi menilai perlu ada demarkasi dan penempatan yang jelas terkait penugasan Gibran sebagai Wakil Presiden. Dulu Jokowi dan Jusuf Kalla melakukan pembagian peran, kata Musfi, JK diminta mengurus diplomasi konflik dan hubungan luar negeri pemerintahan.

Sedangkan pengajar Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, menyatakan bahwa perbedaan tingkat kepuasan publik antara Presiden dan Wakil Presiden bukan fenomena aneh. Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, kekuasaan eksekutif secara konstitusional memang bersifat tunggal di tangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

Wakil Presiden, Titi menjelaskan, hanya menjalankan fungsi subordinatif dengan membantu Presiden dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Karena itu, persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan lebih banyak terasosiasi dengan figur Presiden sebagai chief executive, bukan Wakil Presiden yang tidak memiliki kewenangan otonom signifikan.

“Gibran sosok yang baru masuk panggung politik nasional dan kerap kali dihubungkan dengan dinasti politik dan campur tangan kekuasaan pengaruh besar ayahnya sebagai presiden sebelumnya. Keterlibatannya di pilpres pun penuh kontroversi dan rentetan kritik dari publik karena disertai pelanggaran etik berat,” ungkap Titi kepada wartawan Tirto, Rabu (22/10/2025).

Menurut Titi, tipisnya peranan Gibran dalam politik pemerintahan pada prinsipnya memang sejalan konstitusional yang menempatkan posisi Wapres bergantung pada kehendak politik Presiden. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyebut: “Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden,” tanpa memberikan rincian fungsi substantif. Artinya, peran wapres sangat ditentukan oleh delegasi kewenangan atau delegation of power dari Presiden.

Namun, Titi menegaskan tetap dibutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi kuat antara kinerja Wapres dengan komitmen dukungan dari Presiden. Karena Wapres sejatinya jabatan yang disediakan untuk membantu tugas seorang Presiden.

“Jika penilaian publik terhadap Wapres kurang baik, bisa jadi disebabkan ketidakmampuan atau kegagalan Presiden dalam memunculkan keterhubungan antara dirinya dan berbagai program yang dijalankan oleh wakil Presiden,” lanjut Titi.

Sudah Banyak Perubahan Baik

Kendati begitu, partai politik (parpol) pendukung pemerintah memandang satu tahun kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran banyak membawa perubahan baik. Termasuk, peranan dari Gibran yang diklaim sudah cukup baik melengkapi tugas Prabowo.

Misalnya sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Bidang Komunikasi Publik Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Faldo Maldini. Ia menilai, fokus pemerintah setahun ini sudah terlihat jelas berpihak kepada rakyat dan percepatan eksekusi program-program prioritas.

PSI, partai yang dinahkodai adik Gibran – Kaesang Pangarep – itu, menilai Prabowo-Gibran adalah duet kepemimpinan yang saling melengkapi. Prabowo berperan dalam mengarahkan kebijakan besar. Sedangkan Gibran memastikan di akar rumput program terlaksana dengan baik.

“Mas Gibran, tentunya sesuai arahan Bapak Presiden, turun langsung, menyerap masalah harian rakyat, dan memastikan eksekusi berjalan. Jalur cepat seperti Lapor Mas Wapres itu bukan gimik, tapi cara membuka akses penyelesaian masalah yang terhambat birokrasi,” kata Faldo kepada wartawan Tirto, Rabu (22/10).

Di sisi lain, upaya Gibran menjaga pengaruh politiknya justru tampak belum padam. Sabtu, 18 Oktober 2025, Gibran berjumpa dengan sejumlah organ relawan Prabowo-Gibran dalam naungan Aliansi Indonesia Raya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Beberapa organ relawan yang menghadiri pertemuan itu seperti Bara JP, Relawan Gatot Kaca, hingga Jaringan98.

Dilansir Antaranews, gelaran dalam rangka peringatan satu tahun pemerintahan itu diwarnai dengan pidato yang disampaikan Gibran kepada organ relawan. Ia berterima kasih kepada seluruh jaringan relawan yang memberikan dukungan dari masa kampanye hingga setahun pertama masa pemerintahan.

Gibran juga berharap para relawan terus memberikan dukungan terhadap program-program kerakyatan Pemerintah. Ia turut meminta agar relawan tidak terpancing isu negatif terkait dirinya ataupun pemerintah.

“Jangan terpancing oleh isu-isu yang negatif atau hal-hal yang sekiranya tidak produktif. Saya sendiri saja tidak pernah menanggapi," kata Gibran.

Sekjen relawan Gatot Kaca Prabowo-Gibran, Sinar Shinta, membenarkan bahwa dalam kesempatan itu Gibran berterima kasih kepada organ relawan atas dukungan di Pilpres 2024. Gibran juga berpesan, kata Shinta, agar jajaran relawan jangan pernah lelah untuk mendukung program pemerintah.

Shinta menilai hasil survei IPO yang menyatakan kinerja Presiden lebih disukai ketimbang kinerja Wapres memang menjadi sesuatu yang sudah seharusnya. Tetapi, hasil itu diklaim tidak bisa menjadi pertanda bahwa kinerja Gibran kurang menonjol.

“Selain itu, bukannya kinerja Mas Gibran yang kurang, tapi memang exposure media atas kinerjanya yang minim. Jika adapun, lebih condong mencari kesalahannya dibandingkan memberitakan kinerja baik,” ujar Shinta kepada wartawan Tirto, Rabu (22/10).