Gibran Minta Lapor Mas Wapres Tak Berhenti dan Disempurnakan

Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta program Lapor Mas Wapres tidak berhenti di tempat, melainkan terus dilanjutkan dan disempurnakan agar birokrasi lebih cepat, akurat, dan adaptif menghadapi dinamika masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar melalui Sekretariat Wakil Presiden, Senin (9/6/2025).

"Pak Wapres minta agar program ini tidak stagnan, tapi terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Penyempurnaan sistem dan prosedur sangat penting agar birokrasi bisa lebih cepat merespons, lebih akurat dalam menangani, dan lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat," katanya seperti dikutip Antara.

Muktabar menjelaskan, Lapor Mas Wapres telah menindaklanjuti 7.590 aduan masyarakat sejak diluncurkan pada 11 November 2024. Laporan tersebut muncul dari berbagai sektor, seperti pendidikan, keuangan, pertanahan, dan bantuan sosial.

Sejauh ini, beberapa kasus telah diselesaikan, sementara sebagian lainnya masih dalam proses verifikasi atau menunggu kelengkapan dokumen.

Secara terperinci, sebagian besar laporan disampaikan melalui kanal WhatsApp (72,05 persen) sebab preferensi masyarakat terhadap akses yang mudah dan bisa diakses dari mana saja.

Sedangkan 27,95 persen laporan lainnya disampaikan secara langsung melalui kanal tatap muka setelah pelapor melakukan registrasi di laman resmi lapormaswapres.id.

Meski menunjukkan hasil positif, Muktabar menilai pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam koordinasi antar lembaga.

Penanganan laporan yang melibatkan kolaborasi Setwapres dengan instansi terkait, seperti Kementerian ATR/BPN, OJK, Kemensos, dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, juga perlu dilanjutkan dengan tetap menjunjung akuntabilitas dan kepekaan terhadap pelapor.

Karena itu, Gibran mendorong agar tata kelola laporan masyarakat melalui Lapor Mas Wapres terus disempurnakan.

"Pak Wapres menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto untuk menciptakan good governance dan good corporate governance melalui pelayanan publik yang responsif dan inklusif," katanya.