Masuk tirto.id
tirto.id - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Gusdur, Rokhmin Dahuri, mengungkap alasan di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto membubarkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Rokhmin menyebut, keputusan itu dilandasi minimnya kontribusi kementerian tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Tahu enggak alasan Pak Prabowo meniadakan Kemenko Maritim dan Investasi? Karena tidak ada kontribusi ekonomi,” kata Rokhmin dalam seminar nasional dan bedah buku Optimalisasi Valuasi Ekonomi Sumber Daya Kelautan untuk Mendukung Swasembada Pangan Nasional yang disiarkan YouTube TVR Parlemen, Rabu (25/6/2025).
Menurut Rokhmin, selama ini program yang diusung Kemenko Marves hanya sebatas isu lingkungan, seperti penanganan sampah plastik dan pelestarian terumbu karang, tanpa menjadikan ekonomi biru (blue economy) sebagai pilar utama pembangunan kelautan.
“Program Kemenko Maritim kemarin itu dua saja: sampah plastik dan terumbu karang. Tapi blue economy-nya enggak dikembangkan. Maka Pak Prabowo bilang ke saya: ‘Bubarkan saja, tidak ada kontribusi ekonominya’,” ungkap anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP itu.
Sebagai informasi, Kemenko Marves sebelumnya dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan pada era Presiden Joko Widodo. Kini, Luhut ditunjuk sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, sementara fungsi koordinasi sektor kemaritiman dan investasi dikonsolidasikan ke kementerian koordinator dan lembaga lain.
Dalam kesempatan sama, Rokhmin juga memaparkan bahwa potensi sektor kelautan Indonesia sangat besar, namun selama ini belum dimanfaatkan optimal. Ia mencontohkan peluang dari budidaya udang yang bisa menyumbang hingga 10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia bila digarap serius.
“Kalau kita bisa manfaatkan sekitar 70 persen wilayah pantai untuk budidaya udang, maka kita bisa memperoleh 100 miliar dolar AS. Itu sekitar 10 persen dari PDB kita saat ini,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dominasi Ekuador sebagai produsen udang terbesar dunia, padahal panjang garis pantai negara itu hanya sekitar 2.000 km, jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia yang mencapai 100 ribu km.
Selain udang, Rokhmin menyoroti potensi besar dari industri bioteknologi kelautan yang dinilai bisa melampaui nilai ekonomi sektor digital. Berdasarkan studi Korea Selatan, sektor ini memiliki nilai ekonomi empat kali lipat dari industri teknologi informasi (IT), karena memanfaatkan keragaman hayati laut sebagai bahan dasar untuk farmasi, kosmetik, biomaterial, hingga pangan.
“Indonesia memiliki biodiversity laut terbesar di dunia. Tapi kita masih anak tiri. Karena tidak bisa contribute secara ekonomi,” kata Rokhmin sembari menegaskan bahwa Komisi IV DPR akan mendorong peningkatan anggaran kelautan dan perikanan setara dengan masa pemerintahannya dulu di era Presiden Abdurrahman Wahid.
Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa Tiongkok kini bahkan telah berhasil mengembangkan teknologi budidaya padi di laut. Rokhmin menyayangkan absennya visi serupa di Indonesia, padahal potensi maritim nasional sangat besar.
“10 tahun lalu saya diundang sebulan di Qing Dao Ocean Institute, sekitar dua jam terbang dari Beijing, ternyata orang-orang Cina , Pak, sekarang sudah mampu membudidayakan padi bagus di lautan. Itu yang saya inginkan waktu saya berdiskusi dengan Bang Akbar Tanjung dan saya dipanggil Gus Dur sebelum dilantik sebagai menteri. Ini gigantic Pak. Cuma visi enggak ada,” ujar pakar di bidang kelautan dan perikanan tersebut.
Editor: Dwi Aditya Putra
