tirto.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyebut bahwa DPR berjanji akan mengutamakan pembayaran kepada vendor dan pelaku UMKM yang terdampak akibat kepailitan PT Istaka Karya.
Hal ini diungkapkannya usai menggelar rapat terutup dengan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo dan Dony Oskaria, berserta sejumlah perusahaan pemerintah dan swasta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).
“Jadi kita akan memutamakan para vendor-vendor dulu. Itu kesepakatan kita sehingga tidak ada lagi vendor atau UMKM yang merasa dirugikan karena pailitnya Istaka,” ujar Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2/2025).
Andre menyebut bahwa kesepakatan akan penyelesaian pembayaran utang PT Istaka Karya kepada UMKM dan vendor harus dilakukan dengan prinsip keadilan. Ia juga ingin memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat bangkrutnya perusahaan pelat merah tersebut.
“Jadi pada rapat tadi kita bersepakat dengan Kementerian BUMN dan seluruh BUMN yang punya urusan dengan Istaka (PT Istaka Karya) tadi kita bersepakat tadi untuk penyelesaiannya. Bagaimana kita mengambil keputusan dengan asas berkeadilan,” ujar politisi Gerindra itu.
Perlu diketahui, PT Istaka Karya (Persero) sudah dibubarkan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), pada Maret 2023 lalu. Perusahaan pelat merah ini telah menjadi beban berat bagi para vendor dan kontraktor yang belum menerima pembayaran. Adapun perusahaan ini masih terlilit utang mencapai mencapai Rp786 miliar dari sekitar 179 vendor.
Sebelumnya, DPR telah melakukan rapat dengan sejumlah vendor yang menjadi korban PT Istaka Karya pada Senin (24/2/2025). Aset Istaka Karya disebut sudah beralih ke kurator yang diawali pengdilan, namun belum ada penjelasan kepastian hingga saat ini.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Andrian Pratama Taher
