Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, meminta pemerintah mendapat mandat dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelum mengirimkan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza.
"Yang pertama mandatnya ini berdasarkan apakah kita menggunakan mandat dari BBB atau berdasarkan kesepakatan itu adalah sebuah butir-butir yang memberikan otoritas untuk pengiriman pasukan," kata Dave kepada wartawan di kawasan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
Dave pun menekankan, pasukan yang dikirim lintas-wilayah harus mengetahui tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas.
Dave pun mendesak agar para pasukan yang akan bertugas juga harus mendapatkan perlengkapan serupa senjata sebelum menjalani tugas perdamaian di Gaza.
"Karena pengiriman pasukan itu kan harus melintasi berbagai macam wilayah, harus jelas tupoksinya apa, fungsinya sebagaimana dan juga perlengkapan persenjataannya, apa yang mesti dibawa," katanya.
Dengan persiapkan yang matang, Dave meyakini para prajurit bukan hanya membantu perdamaian, melainkan dapat pula membantu proses rehabilitasi, dan menjadi tenaga pendidik bagi masyarakat di Gaza.
"Sehingga perlahan tali pasti kehidupan normal bisa benar-benar terlaksana," pungkasnya.
Politikus Partai Golkar ini juga menyebut bahwa persoalan mandat dari PBB merupakan urusan pemerintah. "Kita serahkan kepada pemerintah untuk memberikan timeline-nya seperti apa," pungkasnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengaku siap mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Hal ini ia nyatakan usai tiba dari Mesir untuk mengikuti kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Mesir.
Menurut Prabowo, ia ditanyai sejumlah negara mediator antara Israel dengan Palestina terkait kesiapan Indonesia terhadap konflik Palestina, yakni Amerika Serikat (AS), Turki, Qatar dan Mesir.
"Mereka bertanya, bagaimana kesiapan Indonesia, kami katakan kami siap, kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap," ucapnya di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (14/10/2025).
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Andrian Pratama Taher
