Menuju konten utama

DPR Desak Percepatan Pemulihan Pendidikan di Daerah Bencana

Rehabilitasi sekolah di tiga provinsi Sumatra tidak boleh menjadi proses lambat yang tersandera birokrasi.

DPR Desak Percepatan Pemulihan Pendidikan di Daerah Bencana
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/7/2025). tirto.id/Nabila Ramadhanty Putri Darmadi.

tirto.id - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta pemerintah—yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)—agar melakukan percepatan langkah pemulihan pendidikan pascabencana di Sumatra.

Hetifah juga meminta pemerintah memastikan seluruh kebijakan benar-benar berpihak kepada anak-anak dan masa depan mereka.

“Anak-anak dan generasi muda di Sumatera sudah kehilangan banyak hal akibat bencana. Jangan biarkan mereka kehilangan juga hak pendidikannya. Negara memiliki kewajiban moral, hukum, dan kemanusiaan untuk memastikan pendidikan mereka tetap berjalan,” ucap Hetifah kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

Hetifah menyebut Komisi X DPR RI bersama pemerintah telah membahas dan menyepakati langkah-langkah yang harus dilakukan terkait masalah pendidikan di tiga provinsi Sumatra yang terdampak bencana.

Berdasarkan paparannya, bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga wilayah tersebut telah melumpuhkan layanan pendidikan secara luas. Data sementara menunjukkan sebanyak 2.798 sekolah terdampak, 5.421 ruang kelas rusak, serta lebih dari 600 ribu siswa yang terganggu proses belajarnya.

Sementara itu, lanjutnya, sebanyak 60 perguruan tinggi terdampak. Aktivitas belajar mengajar turut terhenti akibat kerusakan fasilitas serta situasi darurat di lingkungan kampus.

“Situasi ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa ketahanan pendidikan Indonesia terhadap bencana masih sangat rendah. Dalam kondisi darurat seperti ini, prioritas utama negara adalah memastikan proses belajar dapat kembali berlangsung secepat mungkin, meskipun melalui ruang darurat, tenda, atau balai desa,” ungkapnya.

Hetifah juga menekankan rehabilitasi sekolah tidak boleh menjadi proses lambat yang tersandera birokrasi.

“Komisi X DPR RI mendesak koordinasi kuat antara Kemendikdasmen, Kemdiktisaintek, BNPB, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah agar pemulihan pendidikan berjalan cepat, terarah, dan berkelanjutan,” ucap politisi Partai Golkar itu.

Baca juga artikel terkait BENCANA atau tulisan lainnya dari Nabila Ramadhanty

tirto.id - Flash News
Reporter: Nabila Ramadhanty
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fadrik Aziz Firdausi