Masuk tirto.id
tirto.id - Ketika bencana melanda, logistik menjadi nyawa bagi korban. Namun, penyaluran bantuan ke daerah-daerah terisolir, seperti yang kini terjadi di berbagai wilayah Sumatra, seringkali terbentur pada keterbatasan akses darat.
Sehingga, mobilisasi bantuan lewat jalur udara sangat dibutuhkan. Selama ini, pemerintah mengandalkan backbone armada militer untuk distribusi bantuan, namun kapasitasnya kerap tak mencukupi untuk menjangkau seluruh titik yang membutuhkan. Sementara, korban bertaruh dengan waktu untuk bisa tetap selamat.
Di sinilah peran pesawat charter sipil menjadi krusial. Sayangnya, mekanisme pencarian dan penyewaan pesawat ini masih bersifat reaktif dan tambahan semata dalam suasana krisis. Hal ini kerap membuat proses distribusi bantuan terhambat karena negosiasi dimulai dari nol.
Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI), Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim mendesak perlunya perubahan paradigma. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah memiliki skema kontinjensi nasional yang mengikat operator charter dalam sistem "standby untuk bencana".
Dengan sistem yang terencana, penyaluran bantuan diharapkan bisa lebih cepat, tepat sasaran, dan terukur. Mengingat kondisi di Sumatra yang ditandai dengan jalan darat terputus dan daerah terisolasi, penggunaan pesawat charter tak bisa serampangan.
Menurutnya, diperlukan jenis pesawat yang sesuai dengan medan dan misi. "Jenis pesawat untuk bencana seperti di Sumatra biasanya kombinasi," ujarnya kepada Tirto, Kamis (9/12/2025).
Pertama, pesawat kargo besar seperti Boeing 737 untuk mengangkut bantuan massal dari Jakarta ke hub utama seperti Medan, Banda Aceh, atau Padang. Kedua, pesawat dengan baling-baling turboprop sedang seperti ATR 72 untuk shuttle antarkota di dalam Sumatra.
Namun, sambungnya, yang paling penting untuk menjangkau daerah terpencil adalah pesawat kategori ketiga, yaitu pesawat perintis yang dapat lepas landas dan mendarat di lintasan pacu jarak pendek.
"Pesawat kecil STOL (Short Take-Off and Landing) seperti Caravan, Porter, atau Twin Otter untuk menjangkau landasan pendek atau daerah yang infrastrukturnya terbatas. Ini sangat krusial kalau jalan darat putus," jelas Chappy.
Selain itu, helikopter juga berperan untuk last mile delivery ke desa yang benar-benar terisolir.
Diborong Industri Tambang
Meski kebutuhan jenis pesawat telah teridentifikasi, ketersediaannya di saat darurat menjadi persoalan lain. Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu mengungkapkan bahwa armada charter nasional sehari-hari banyak terikat kontrak jangka panjang dengan sektor tambang dan migas.
"Pertanyaannya, apakah pesawat-pesawat untuk dicarter ini tersedia? Jawabannya: ada, tetapi terbatas. Banyak armada charter kita sehari-hari sudah terikat kontrak dengan tambang dan migas, jadi untuk mengalihkan ke misi bencana perlu keputusan politik yang cepat dan koordinasi yang kuat," paparnya.
Mekanisme sewa sendiri, meski terlihat sederhana, dipenuhi variabel teknis. Mulai dari negosiasi rute, berat logistik, kondisi landasan, hingga perhitungan biaya yang kompleks mencakup jam terbang, reposisi pesawat, bahan bakar, dan handling.
Chappy menjelaskan, biaya sewa sangat bervariasi. Pesawat kecil seperti Cessna Caravan bisa puluhan juta rupiah per jam. ATR 72 berkisar Rp30-60 juta per jam. Sementara Boeing 737 kargo bisa mencapai Rp80-120 juta rupiah per jam.
"Angka-angkanya sangat variatif, dan biasanya masih bisa dinegosiasikan kalau kontraknya beberapa hari atau minggu," tambahnya.
Untuk mengatasi inefisiensi ini, Chappy Hakim menawarkan solusi yang lebih sistematis. Dia menekankan bahwa peran pesawat sipil adalah sebagai pelengkap armada militer yang menjadi tulang punggung.
"Pesawat charter sipil seharusnya diposisikan sebagai pelengkap untuk mengisi celah kapasitas, terutama di rute-rute yang tidak sempat terjangkau TNI AU setiap hari," ujarnya.
Solusi jangka panjangnya adalah membangun rencana kontinjensi nasional. Menurutnya, pemerintah harus memiliki pesawat-pesawat carteran yang sudah dikontrak dan siap digunakan sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
"Idealnya, ke depan pemerintah punya rencana kontinjensi nasional yang sudah mengikat beberapa operator charter domestik dalam skema 'stand by untuk bencana' dengan skema pembayaran yang jelas," tegas Chappy.
Skema ini, menurutnya, akan mengubah respons bencana dari reaktif menjadi proaktif. Pemerintah dapat membuat Nota Kesepahaman (MoU) atau kerangka kerja sama dengan operator tertentu yang memiliki armada sesuai kebutuhan bencana, seperti pesawat STOL.
Dengan skema pra-negoisasi, ucapnya, ketika bencana terjadi seperti di Sumatra saat ini, pemerintah tinggal mengaktifkan perjanjian yang sudah ada. "Jadi ketika Sumatra atau wilayah lain dilanda bencana besar, kita tidak lagi sibuk mencari pesawat di tengah krisis, tetapi cukup menyalakan sistem yang sudah disiapkan sejak awal," imbuhnya.
Operator Potensial dan Kerangka Pembiayaan
Indonesia memiliki sejumlah operator yang relevan dengan misi kemanusiaan. Chappy menyebut beberapa nama, antara lain Susi Air yang terkenal dengan armada Caravan dan Porter untuk daerah terpencil, Pelita Air Service, Airfast Indonesia, Derazona, dan BBN Airlines Indonesia yang mengoperasikan Boeing 737 kargo.
Desakan untuk menggunakan pesawat kecil STOL bukan sekadar teori. Di tengah krisis banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, maskapai perintis Susi Air telah menyiagakan tiga pesawat khusus carteran untuk misi kemanusiaan.
Pemilik Susi Air, Susi Pudjiastuti, menjelaskan ketiga pesawat dikirim langsung dari Pangandaran, Jawa Barat, dan telah disewa oleh BUMN seperti Pertamina dan PLN untuk distribusi logistik di wilayah terdampak.
"Beberapa hari ini di-charter Pertamina, PLN untuk bawa BBM pakai drum, jerigen, tabung LPG, genset juga untuk BNPB," ujar Susi kepada Tirto.
Pesawat-pesawat tersebut menjadi solusi vital untuk mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) dalam drum, tabung elpiji, dan genset ke daerah-daerah terisolir yang aksesnya terputus. Operasi pun berfokus pada rute-rute seperti Medan-Takengon, Padang-Sibolga, dan Banda Aceh-Takengon.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) ini, menekankan spesialisasi operasi ini untuk pengangkutan barang seperti BBM dan elpiji yang tergolong dangerous goods (barang berbahaya).
Penerbangan barang-barang berbahaya ini memerlukan penanganan khusus dan tidak bisa digabung dengan penumpang, sehingga penggunaannya pun terbatas.
"Kalau bawa dangerous good tidak bisa dengan penumpang. Muatan (maksimal) 1 ton," jelasnya.
Selain itu, operasional pesawat juga dibatasi waktu. Untuk alasan keamanan, pesawat perintis yang dioperasikan Susi Air hanya bisa terbang di saat matahari masih terbit.
“Kita tidak bisa terbang malam. Hanya sunrise sampai sunset. Maksimal pesawat kita terbang sehari 5 sampai dengan 6 jam saja,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sistem sewa pesawat dapat dilakukan dengan durasi minimum dua jam, tergantung rute dan kesepakatan, dengan dukungan teknis seperti antar-jemput mobil dan forklift untuk kargo.
“Charter minimum 2 jam atau tergantung rute dan kesepakatan, antar jemput mobil sampai ke pesawat, catering. Kalau cargo perlu forklift atau tidak, dll. Teknis sama call center biasanya dan operasional kita,” ujarnya.
Kasus Susi Air adalah contoh penting bagaimana pesawat-pesawat berbadan mungil sangat dibutuhkan di situasi bencana. Namun ketersediaan armada sejenis disaat darurat secara nasional dapat memicu persoalan lain.
Untuk itu, agar memutus inefisiensi birokrasi dan mempercepat mitigasi tanggap bencana, Chappy Hakim menawarkan solusi yang lebih sistematis dengan membangun rencana kontinjensi nasional yang melibatkan operator seperti Susi Air.
"Idealnya, ke depan pemerintah punya rencana kontinjensi nasional yang sudah mengikat beberapa operator charter domestik dalam skema 'stand by untuk bencana' dengan skema pembayaran yang jelas," ucap Chappy.
Skema ini, tambahnya, akan mengubah respons bencana dari reaktif menjadi proaktif. Pemerintah dapat membuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan operator yang memiliki armada khusus STOL dan berpengalaman menangani dangerous goods.
Dengan skema pra-negoisasi, ketika bencana terjadi, pemerintah tinggal mengaktifkan perjanjian yang sudah ada.
"Jadi ketika Sumatra atau wilayah lain dilanda bencana besar, kita tidak lagi sibuk mencari pesawat di tengah krisis, tetapi cukup menyalakan sistem yang sudah disiapkan sejak awal," imbuhnya.
Namun, dia menekankan bahwa penggunaan pesawat carteran ini hanya sebagai penambal celah dari armada militer nasional yang tidak bisa menjangkau wilayah - wilayah tertentu di lokasi bencana.
"Pesawat charter sipil diposisikan sebagai pelengkap untuk mengisi celah kapasitas, terutama di rute-rute yang tidak sempat terjangkau TNI AU setiap hari," ujarnya.
Adapun, dari sisi pembiayaan, skema standby juga memungkinkan efisiensi anggaran. Chappy menjelaskan bahwa untuk dana APBN/APBD penanggulangan bencana, aturannya mengacu pada pengadaan dalam kondisi darurat.
"Dimungkinkan penunjukan langsung dengan justifikasi kedaruratan, bukan tender panjang seperti proyek biasa," jelasnya.
Dengan kerangka kerja yang sudah disiapkan sebelumnya, proses penunjukan langsung ini bisa berjalan lebih cepat dan transparan, karena parameter harga dan layanan sudah disepakati terlebih dahulu dalam masa normal.
Baginya, desakan untuk memiliki skema standby pesawat charter ini bukan hanya tentang efisiensi logistik, tetapi juga soal menyelamatkan nyawa. Dalam situasi bencana, setiap jam yang terbuang untuk birokrasi dan negosiasi dapat berarti hilangnya kesempatan evakuasi atau tertundanya bantuan bagi korban yang terisolasi.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
