BP Taskin Monitoring dan Evaluasi Bencana Sumatera Barat

tirto.id - Bencana banjir Sumatera yang terjadi baru-baru ini menjadi perhatian serius pemerintahan Prabowo. Presiden menginstruksikan kepada seluruh jajaran kabinet atau Kementerian Lembaga untuk berkonsentrasi kepada daerah yang dilanda bencana, serta menghentikan seluruh kegiatan yang bersifat seremonial. Tidak terkecuali Badan percepatan pengentasan kemiskinan Republik Indonesia (BP Taskin) mengikuti dan menjalankan instruksi Presiden tersebut.

Dalam menjalankan instruksi Presiden tersebut, BP Taskin berupaya sedemikian rupa untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai perpres 163. Di mana, tugas dan fungsi BP Taskin dalam hal kebencanaan adalah mendokumentasi, menghitung dampak kemiskinan paska bencana. Keterlibatan BP Taskin tentu bukan pada fase tanggap darurat, melainkan pada tahap paska tanggap darurat. Fase paska tanggap darurat tersebut, tentu diikuti dengan kegiatan kolekting informasi dan data terkait kerusakan fasilitas umum dan harta benda dari warga yang terdampak.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pimpinan BP Taskin, yaitu Kepala badan Budiman sudjatmiko dan Wakil Kepala Badan Iwan Sumule menginstruksikan kepada jajaran untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka mengumpulkan data serta informasi di ketiga Propinsi yang tertimpa bencana yaitu, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera barat.

Di Sumatera Barat, BP Taskin mengirimkan 3 orang tenaga ahli (tenaga profesional). Tenaga ahli tersebut adalah Samson, Agung Nugroho dan Fachria.

Kedatangan 3 orang tenaga ahli tersebut berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di level Propinsi dan Kabupaten atau kota. Pemilihan daerah untuk dilakukan kunjungan tersebut adalah daerah yang masuk kategori menuju normal, dimana sesuai dengan tujuan serta tugas dan fungsi BP Taskin.

Tim BP Taskin Sumatera Barat bertemu dan berkoordinasi dengan Gubernur Mahyeldi. Gubernur menyampaikan kebutuhan perbaikan jaringan listrik dan telekomunikasi serta alat berat untuk normalisasi sungai akibat endapan lumpur paska banjir. Tidak lupa penanganan pemenuhan kebutuhan dasar.

Tim juga bertemu dengan wakil ketua DPRD Propinsi Sumatera barat Nanda satria, dimana Nanda menyebutkan pentingnya Mengenai Bencana di Sumatra Barat, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat agar segera mengambil Langkah kongkrit, taktis dan terukut dalam penggunaan Belanja Tidak terduga (BTT) guna mempercepat penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda diberbagai wilayah di Sumbar.

Dan, sekaligus memberi contoh di Kota Padang, bahwa banjir besar yang melanda Kota padang dalam beberapa hari terakhir tidak hanya merendam ribuan rumah warga dan memutus akses jalan, tetapi juga memunculkan ancaman serius terhadap sanitasi lingkungan di Wilayah terdampak, khusus di Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, dikawasan Pasar Baru Lokasi tersebut mengenai sanitasi yang cukup parah.

Koordinasi terakhir di level provinsi dilakukan bersama dengan Kalaksa BPBD Sumatera Barat Era Sukma untuk melakukan pengumpulan data terkait bencana. Termasuk meminta masukan dan arahan daerah kabupaten atau kota yang dapat dikunjungi sesuai dengan tujuan kedatangan tim BP Taskin.

Paska pertemuan dengan pemangku pentingan di level provinsi, tim kemudian melanjutkan pertemuan dengan BPBD Kota Padang serta kunjungan ke daerah terdampak di Kota Padang untuk melihat langsung kondisi. Daerah yang dikunjungi di Kota Padang tersebut adalah Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan Pauh. Pada kunjungan lapangan tersebut tim didampingi langsung oleh camat masing-masing.

Demikian juga dengan Kabupaten Padang Pariaman, tim langsung diterima oleh Bupati Padang Pariman Jon Kennedy Azis dan seluruh jajaran Kepala dinas. Tidak terkecuali Emri sebagai Kalaksa BPBD Kabupaten Padang Pariaman. Pasca pertemuan tersebut, tim juga melakukan kunjungan lapangan didaerah kecamatan VII Koto yang langsung didampingi Camat Zulfikar.

BP Taskin memiliki fungsi utama untuk melakukan orkestrasi kepada seluruh kementerian atau Lembaga terkait untuk melakukan kerja-kerja konkrit dalam penanganan paska bencana. Terutama kaitannya dengan percepatan pengentasan kemiskinan. Target Presiden Prabowo untuk kemiskinan ekstrim 0% pada 2026 mesti terwujud, meskipun tantangan baru terkait bencana tentu menjadi perhatian serius. BP Taskin berupaya sedapat mungkin, dampak kebencanaan tidak mempertinggi angka kemiskinan ekstrim didaerah bencana sumatera barat.

BP Taskin optimis penurunan angka kemiskinan 4,5 % pada 2029 sesuai arahan Presiden Prabowo pun dapat terwujud dengan optimalisasi tugas dan fungsi BP Taskin serta Kerjasama kementerian atau Lembaga terkait.

(INFO KINI)