tirto.id - Letjen Doni Monardo rencananya dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hari ini, Rabu (2/1/2019). Doni akan menggantikan Laksamana Muda (Purn) Willem Rampangilei yang sudah menjabat sejak 7 September 2015.
Namun, pelantikan Doni ditunda lantaran Presiden Jokowi harus kunjungan kerja ke Lampung. Hingga laporan ini ditulis, pihak Istana Negara belum memberi klarifikasi soal jadwal pelantikan Doni usai penundaan.
Terlepas dari penundaan itu, Doni bakal menjadi Kepala BNPB ketiga setelah Mayjen (Purn) Syamsul Maarif (2008-2015) dan Laksamana Muda (Purn) Willem Rampangilei (2015-2019).
Pemerhati militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai sepak terjang Doni di dunia militer memang tak perlu diragukan. Doni dinilai punya pengalaman yang cukup baik selama berkarier di militer.
Doni merupakan jebolan Akademi Militer tahun 1985. Pria kelahiran 10 Mei 1963 itu menjadi anggota Kopassus (1986-1998) dan bertugas di beberapa wilayah konflik seperti Timor Timur dan Aceh.
Tahun 1999-2001, Doni ditugaskan di Batalyon Raider sebelum ditarik sebagai Paspampres sampai 2004. Tahun 2006, ia dipindahkan ke Makassar sebagai anggota Kostrad.
Selanjutnya, Doni dipromosikan menjadi Dan Grup A Paspampres hingga 2010 pada masa Presiden SBY. Ia kemudian dirotasi menjadi Danrem 061 Surya Kencana Bogor (2010-2011), lalu ditugaskan sebagai Wadanjen Kopassus (2011-2012).
Doni kemudian naik jabatan menjadi Danpaspamres (2012-2014). Selanjutnya ia sempat menjadi Danjen Kopassus (2014-2015), sebelum menjabat sebagai Pangdam XVI/Pattimura hingga 2017. Berikutnya ia menjabat Pangdam III/Siliwangi (2017-2018).
Jabatan yang terakhir diduduki Doni sebelum ditunjuk mejadi Kepala BNPB adalah Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) sejak 14 Maret 2018.
"Kalau soal kompetensi, ya, saya pikir Pak Doni Monardo secara profesional punya kompetensi. Sangat layak dan sangat punya kapasitas untuk memegang posisi itu," kata Fahmi kepada Tirto, Selasa malam (1/1/2019).
Namun, Fahmi mempertanyakan apakah Presiden Jokowi menjadikan faktor tersebut sebagai pertimbangan utama dalam milih Doni sebagai Kepala BNPB, ataukah ada faktor lain.
"Presiden ketika menunjuk Doni Monardo apakah sepenuhnya mempertimbangkan hal itu? Atau ada pertimbangan lain seperti pertimbangan politis. Bisa saja," ujar Fahmi.
"Jokowi sedang berupaya merangkul Pak Doni dan mengandalkan beliau untuk memperluas pengaruh di lingkungan keluarga besar TNI. Artinya kalau kita bilang perwira-perwira pada masa SBY tidak diberi tempat hari ini, itu salah," kata Fahmi.
Fahmi berharap, rotasi Doni tidak berkaitan dengan upaya menarik TNI ke ranah politik. Ini disampaikannya karena ada kecenderungan para kontestan pemilu berupaya menarik anggota TNI untuk terjun ke dalam politik. Ia berharap prajurit TNI tetap berpegang teguh menjaga netralitas.
"Tinggal kita lihat saja nanti ke depan bagaimana Panglima TNI berkomitmen menjaga netralitas dari institusi yang dia pimpin," jelas Fahmi.
2 Ribuan Bencana Tiap Tahun
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menerangkan jabatan Kepala BNPB bukan tugas mudah. Ini terutama karena Indonesia termasuk negara dengan tingkat bencana yang tinggi.
"Bencana itu multidisiplin, multisektor, dan kompleks, apalagi Indonesia berada di daerah ring of fire, daerah tropis, kepulauan, dan sebagai laboratorium bencana,” kata Sutopo dalam keterangan tertulis, Selasa (1/1/2019).
Menurut Sutopo, angka bencana di Indonesia rata-rata mencapai 2.500 setiap tahun. Dalam kurun 2018, BNPB mencatat 2.426 bencana alam terjadi di Indonesia dengan jumlah korban meninggal 4.231 jiwa. Data itu belum termasuk tsunami Selat Sunda dan longsor di Sukabumi yang terjadi di penghujung tahun.
Korban meninggal tsunami Selat Sunda hingga 31 Desember 2018 bertambah menjadi 437 orang. Sedangkan korban meninggal akibat longsor di Sukabumi hingga Rabu pagi (2/1/2019) tercatat 15 orang.
Tak hanya jumlahnya yang banyak, Kepala BNPB harus menyelesaikan banyak pekerjaan rumah. Pekerjaan tersebut antara lain relokasi dan penanganan pengungsi erupsi Gunung Sinabung, rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di NTB dan Sulawesi Tengah, penanganan darurat dan pascabencana tsunami Selat Sunda, meningkatkan mitigasi bencana dan pengurangan risiko bencana.
Oleh karena itu, Sutopo mengatakan, Kepala BNPB harus paham soal koordinasi, komando, dan penanggulangan bencana baik pra-bencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Semua itu diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PDF) serta PP Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PDF).
"Untuk itu perlu dukungan semua pihak termasuk unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha," imbuh Sutopo.
====
KOREKSI
Pada Kamis 3 Desember 2018 pukul 11.00 WIB, naskah ini mengalami perubahan isi. Kami memberikan koreksi terkait penyataan nara sumber Khairul Fahmi soal pertimbangan utama presiden dalam milih Doni sebagai Kepala BNPB. Kami memohon maaf atas kekeliruan ini.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abul Muamar
