tirto.id - Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto menyebut pemerintah memiliki utang yang belum dibayarkan kepada perusahaan senilai Rp1,88 triliun.
"Hutama Karya sampai saat ini masih ada sisa belum terbayar Rp1,88 triliun," ujar Budi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Senayan Jakarta Selatan Rabu (1/7/2020).
Ia menjelaskan, utang tersebut merupakan dana talangan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional.
"Utang ini adalah pengeluaran dana talangan sejak tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, jadi sudah ulang tahun kelima," paparnya.
Budi menjelaskan, dana talangan yang dikeluarkan untuk pembebasan lahan ini sejak 2016 senilai Rp8,01 triliun. Kemudian yang sudah dibayar sebanyak Rp6,13 triliun. Dari Rp8,01 triliun yang dikeluarkan itu, Hutama Karya juga menanggung cost of fund sebesar Rp959 miliar. Dari angka tersebut, sebanyak Rp466 miliar sudah diganti pemerintah.
"Kami juga menanggung selisih cost of fund karena kami harus mengeluarkan cost of fund dari dana yang kami gunakan sebesar Rp 959 miliar sampai saat ini kami hanya dapat penggantian pemerintah Rp 466 miliar, sehingga masih tekor sebesar Rp 493 miliar," ujarnya.
Lebih lanjut ia berharap pemerintah segera melakukan penggantian dana talangan, mengingat kondisi keuangan perusahaan saat ini tengah dalam kondisi sulit.
"Kami berharap bisa mendapatkan dana talangan yang sudah lama kami tunggu, jadi operasional kami tidak terganggu," jelasnya.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Reja Hidayat
