Di Balik Tingginya Kenaikan Tingkat Kemiskinan di Jawa Era Jokowi

tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan kenaikan angka kemiskinan karena COVID-19. Orang miskin di Indonesia naik dari 24,79 juta pada September 2019 menjadi 26,42 juta pada Maret 2020, alias bertambah 1,63 juta. Tingkat kemiskinan pada Maret setara 9,78% dari sebelumnya 9,22%.

Kenaikan ini sebagian besar disumbang Pulau Jawa, walaupun BPS mencatat peningkatan juga terjadi di 22 dari 34 provinsi. Tingkat kemiskinan di Pulau Jawa naik paling tinggi, yaitu di atas 0,80% poin. Secara berturut-turut, DKI Jakarta naik 1,11% poin (dari 3,42% ke 4,53%), Jawa Barat naik 1,06% poin (dari 6,82% ke 7,88%), dan Jawa Tengah 0,83% (dari 10,58% ke 11,41%).

Di luar Jawa, kenaikan tingkat kemiskinan relatif rendah. Bali hanya 0,17% poin (3,61% ke 3,78%), sementara di Kalimantan kenaikan tertinggi hanya Kalimantan Utara, yaitu 0,31% poin (6,49% ke 6,8%). Di Pulau Sumatera kenaikan tingkat kemiskinan tertinggi adalah 0,12% poin.

Di Sulawesi dan Maluku bahkan hampir seluruhnya mengalami penurunan tingkat kemiskinan. Kenaikan hanya terjadi di Sulawesi Utara 0,11% poin (7,51% ke 7,62%) dan Sulawesi Selatan 0,16% poin (8,56% ke 8,72%). Papua tercatat hanya naik 0,09% poin dan Papua Barat justru turun 0,14% poin.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Mudrajad Kuncoro menilai fenomena ini disebabkan karena besarnya porsi Jawa dalam struktur ekonomi nasional. Data BPS kuartal I (Q1) 2020, Jawa memegang porsi 59,14%. Sementara di bawahnya Sumatera dengan porsi 21,40% dari PDB nasional.

Saat COVID-19 menyebabkan kontraksi pertumbuhan di hampir sebagian besar sektor usaha, dampak terparah dialami oleh Jawa karena di sinilah pusat aktivitas ekonomi. Sejalan dengan itu kemiskinan ikut meningkat, seiring anjloknya pertumbuhan ekonomi menjadi 2,97% di Q1 2020.

Yang menarik, dominasi Jawa ini ternyata tidak berubah selama lima tahun Presiden Jokowi menjabat, kata dia. Pada 2013, porsi pulau Jawa 57,78% dan Sumatera 23,83%. Dibandingkan dengan saat ini, porsi Jawa di Q1 2020 meningkat 2% poin dan Sumatera malah menyusut 2% poin.

“Artinya tidak banyak perubahan. Tren ini tidak banyak berbeda. Malah Jawa meningkat selama Jokowi memerintah,” ucap Mudradjad saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (16/7/2020).

Timpangnya porsi ekonomi Jawa dan pulau lain sejalan dengan tak seimbangnya prioritas proyek pemerintah. Laporan semester II 2019 Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat selama 2016-2019, 89 proyek strategis nasional (PSN) dibangun di pulau paling padat ini. Jumlahnya melampaui Sumatera dengan 53 proyek, Sulawesi 27, Kalimatan 17, Bali dan NTT 13, dan Maluku-Papua 12.

Tidak hanya itu, pada penetapan PSN 2020, Presiden masih mengalokasikan tambahan PSN terbanyak bagi Jawa dengan jumlah 25 proyek. Lebih besar dari Kalimantan sebanyak 17 proyek, Bali-NTT 12, Sulawesi 6, dan Sumatera 7.

Peningkatan kemiskinan tertinggi di Jawa juga tentu ironi karena selama lima tahun terakhir pulau ini masih menjadi fokus pembangunan pemerintah. Namun menurut peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartarti itu tak mengherankan sebab selama ini proyek yang dibangun memang tak benar-benar menjawab persoalan masyarakat.

“Karena orientasinya politik lima tahunan dan konstituennya saja. Selama masih itu, ya akan terjadi kekurangan terus menerus,” ucap Enny saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (16/7/2020).

Enny pun tak heran bila jumlah penduduk akhirnya terus terkonsentrasi di Jawa. Sekalipun Jawa terus dibangun, jumlah penduduk 150,4 juta jiwa atau mencapai separuh penduduk Indonesia sebagian besar tak ikut terkerek nasibnya.

Enny mencatat data ketimpangan baru-baru ini juga menunjukkan persoalan. Rasio gini Maret 2020 tercatat membaik tipis dari 0,380 menjadi 0,381. Namun kenaikan itu disebabkan karena penurunan pendapatan 40% masyarakat terbawah dan diganti kenaikan 20% penduduk teratas.

Saat COVID-19 menerjang, mereka pun praktis mudah jatuh dalam kemiskinan. Lalu diperburuk dengan penyaluran bantuan sosial yang kerap tak tepat sasaran karena kendala akurasi data, bahkan sebelum pandemi sekalipun.

Jika benar pembangunan telah merata, kata dia, maka jumlah penduduk akan ikut tersebar termasuk dampak perekonomiannya juga. “Yang tidak ada penduduk, kalau dibangun dan berkembang, nanti pada ke sana. Jadi bukan follow population,” kata Enny, lalu menegaskan semua ini semestinya menjadi bahan evaluasi.

Reporter Tirto telah berupaya menghubungi Deputi IV Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo, namun belum memperoleh tanggapan.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rabu (15/7/2020) lalu menyatakan kenaikan angka kemiskinan ini tak terhindarkan sebagai dampak pembatasan sosial dan perlambatan ekonomi karena pandemi COVID-19.

Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan kenaikan yang totalnya 1,2 juta orang ini masih dalam range pemerintah.

Sebagai respons, pemerintah katanya akan berupaya memberi perhatian lebih terhadap kelompok paling bawah dan UMKM. “Kami akan memfokuskan bansos yang sekarang sudah ditambah dan diperpanjang,” ucap Sri Mulyani di DPR RI.