tirto.id - Organisasi keagamaan Muhammadiyah adalah satu dari sedikit lembaga yang menyuarakan kritik dan skeptis dengan kebijakan Presiden Joko Widodo soal penanganan pandemi COVID-19. Mereka menghimpun data lapangan sebagai dasar argumen.
Muhammadiyah dan organisasi perempuan di bawahnya, Aisyiyah, sedikitnya memiliki 107 rumah sakit. 80 persen di antaranya berada di Pulau Jawa, sisanya tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan Maluku. Per Jumat (29/5/2020) lalu, rumah sakit ini merawat 77 pasien berstatus orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan positif.
"Mereka melakukan laporan setiap jam 4 sore," kata Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) Agus Samsudin kepada reporter Tirto, Jumat (29/5/2020).
Sebagaimana Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yang dibuat pemerintah, MCCC juga mengumpulkan data secara nasional dari jaringan rumah sakit mereka. Berdasarkan laporan terakhir pada 26 Mei 2020 lalu, jumlah kasus yang ditangani jaringan rumah sakit Muhammadiyah sebanyak: ODP 3.126, PDP 1.623 dan positif 235. Berdasarkan data itu, Muhammadiyah menyimpulkan saat ini kurva COVID-19 belu menunjukkan tren penurunan.
Data Muhamadiyah sebetulnya bisa jadi pembanding data yang dirilis pemerintah setiap hari, termasuk angka kematian. Namun Agus menegaskan tidak ingin mengeluarkannya karena "tidak ingin jadi polemik" dan "menambah masalah."
Menolak Berdamai
Dalam berbagai kesempatan sejak beberapa pekan terakhir, Presiden meminta masyarakat memulai kehidupan baru berdampingan dengan COVID-19 karena sampai sekarang vaksinnya belum juga ditemukan. Pada Kamis (7/5/2020) lalu, misalnya, ia mengatakan: "Kita harus hidup berdamai dengan COVID-19."
Agus mengatakan ajakan tersebut "bukanlah suatu sikap yang tepat" mengingat pergerakan kasus positif baru terus naik dari hari ke hari. Ajakan tersebut juga tidak tepat karena "di sisi lain ada nasib para tenaga kesehatan dan warga yang terpapar dipertaruhkan."
Per 29 Mei 2020, kasus positif COVID-19 mencapai 25.216, dengan penambahan harian sebanyak 678. Penambahan tertinggi terjadi pada 21 Mei lalu, jumlahnya 973 kasus. Penambahannya memang menurun sejak hari itu, tapi tak mengindikasikan kurva bakal melandai.
Pernyataan itu juga dikeluarkan pada waktu yang tidak tepat, yaitu jelang Idulfitri. Dengan mendengar pernyataan itu, masyarakat akan cenderung memilih pulang kampung dan salat Idulfitri di masjid, ujar Agus. Situasi ini memungkinkan virus tersebar secara masif.
Penolakan terhadap anjuran berdamai dengan COVID-19 kembali Muhammadiyah pertegas dengan mengeluarkan pernyataan resmi Kamis (28/5/2020) lalu.
Kepada reporter Tirto, Jumat (29/5/2020), Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan "belum waktunya berdamai dengan Corona" dan "tagar lawan Corona masih harus diberlakukan" karena "menurut laporan tim MCCC, keadaan daerah masih belum aman dari pandemi COVID-19."
Keadaan belum kondusif karena konsistensi dan koordinasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang lemah, kata Agus.
Selain itu, pemerintah juga bikin bingung masyarakat karena masih memberlakukan PSBB ketika pada saat yang sama kampanye soal new normal atau kelaziman baru--istilah ringkas dari hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan menerapkan berbagai protokol kesehatan seperti tidak berkerumun dan senantiasa pakai masker serta sering cuci tangan.
Presiden mengatakan siap menerapkan new normal di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota pada 1 Juni nanti.
Kesimpangsiuran ini menurutnya potensial menjadi sumber konflik antara masyarakat dan aparat. Abdul Mu'ti memberi contoh: "Di satu sisi, mal mulai dibuka, sementara masjid dan tempat ibadah masih harus ditutup. Ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara aparat dengan umat dan jemaah."
New Normal dengan Pengerahan Aparat
Juru bicara Jokowi Fadjroel Rachman mengklaim ada dua keuntungan dari new normal. Pertama, menjaga Indonesia dari ancaman pandemi COVID-19. "Kedua, bangsa Indonesia tidak terpuruk pada masalah baru sebagai dampak wabah seperti masalah krisis ekonomi, ketahanan pangan, dan pendidikan anak-anak bangsa," katanya via keterangan tertulis, Rabu (27/5/2020).
Agar masyarakat patuh dengan norma baru ini, pemerintah akan menerjunkan TNI dan Polri di titik-titik keramaian. Jumlah aparat yang dikerahkan mencapai 340 ribu di 25 kabupaten/kota tadi dan mungkin diperluas.
TNI-Polri akan memperingatkan siapa saja yang tidak patuh, atau seperti yang dinyatakan Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan, petugas lapangan akan "mengedepankan upaya-upaya persuasif."
Kepala Biro Penelitian, Pemantauan dan Dokumentasi Kontras Rivanlee Anandar yang sangsi dengan janji tersebut mengatakan pengerahan aparat justru "membentuk situasi tidak normal" dan cenderung "menyusutkan kebebasan sipil."
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Rio Apinino
