Demokrasi Zonder Oposisi, Prabowo Mereguk Semua Kekuatan Politik

tirto.id - Kediaman Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024), ramai layaknya perusahaan yang sedang melakukan proses seleksi penerimaan karyawan. Sebanyak 49 tokoh dari berbagai macam latar belakang silih berganti menyambangi.

Mereka disebut-sebut sebagai calon menteri yang akan mengisi jajaran kabinet pemerintahan baru. Semua kompak mengenakan batik beragam motif.

Mereka di antaranya adalah para perwakilan partai politik yang mengusung dan mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, seperti Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, hingga Ketum PAN, Zulkifli Hasan.

Selain itu, ketua umum partai politik yang beralih mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran meskipun berbeda sikap politik pada saat kontestasi pilpres, seperti Ketum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Sejumlah anak buah Presiden Jokowi, seperti Sri Mulyani, Tito Karnavian, Bahlil Lahadalia, Airlangga Hartarto, Pratikno, hingga Erick Thohir, turut dipanggil Prabowo.

Dari kalangan aktivis ada Natalius Pigai, pegiat HAM asal Papua. Sementara dari kalangan akademisi ada Satryo Soemantri Brodjonegoro dan Yassierli. Lalu ada pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.

Perwakilan NU dan Muhammadiyah juga ikut masuk dalam daftar nama jajaran calon menteri. Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dan Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, turut dipanggil.

Selain itu, Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, serta mantan istri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Veronica Tan, juga ikut dipanggil Prabowo.

Singkatnya, para tokoh yang dipanggil Prabowo merepresentasikan semua kekuatan politik nasional, mulai dari tokoh partai politik, NU, Muhammadiyah, pengusaha, agamawan, dan ilmuwan, nyaris tanpa oposisi.

Sejauh pengamatan Tirto, hari ini perwakilan PDIP yakni Pramono Anung, juga turut merapat ke Kertanegara. Kendati demikian, puluhan nama yang dipanggil itu belum tentu akan mengisi jajaran kabinet Prabowo-Gibran.

Dalam dunia politik, taktik Prabowo dikenal sebagai the winner takes all atau pemenang mengambil semuanya. Strategi ini dilakukan pemenang pemilu dengan tujuan memegang kendali pemerintahan alias mendominasi kekuasaan.

Sistem ini sejatinya diterapkan di Amerika Serikat yang hanya menganut sistem dua partai, tetapi tetap memiliki oposisi, yakni mereka yang kalah dalam kontestasi.

Sementara gaya Prabowo merangkul semua lawan politik terkesan membunuh oposisi yang mengawasi kinerja pemerintahannya lima tahun ke depan.

Prabowo Hanya Akomodasi Kepentingan Parpol

Kabinet Zaken yang mengutamakan kalangan profesional dibanding partai politik, yang kerap digaungkan Prabowo rasanya terkesan sebatas formalitas. Terbukti, kue kekuasaan yang akan dibagikan kepada calon menterinya mengakomodasi semua partai politik.

Pengamat politik Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengamini bahwa langkah yang ditempuh Prabowo ihwal calon pembantunya hanya mengakomodasi kepentingan elite partai politik. Menurutnya, Prabowo mengutamakan kepentingan elite dan mengabaikan profesionalitas serta kompetensi calon menteri yang akan membantunya lima tahun ke depan.

"Sepertinya kalau dilihat-lihat banyak mengakomodasi kepentingan-kepentingan partai koalisi," kata Usep saat dihubungi Tirto, Selasa.

Ia pun mempertanyakan komitmen Prabowo membentuk kabinet zaken. Padahal, kabinet zaken memprioritaskan profesionalitas dengan mempertimbangkan kompetisi dibanding kepentingan politik.

Calon menteri Prabowo saat ini didominasi kepentingan elite politik yang berpotensi mematikan fungsi check and balances atau penyeimbang.

"Jadi atas nama rakyat enggak ada lagi, karena pertimbangannya kepentingan elite. Itu yang menurut saya bahaya dalam demokrasi. Demokrasi tanpa oposisi itu bukan demokrasi," tukas Usep.

Ia menilai gaya Prabowo mengadopsi sistem AS dengan the winner takes all, salah kaprah. AS, kata dia, menerapkan sistem itu karena sejak awal sudah ada oposisi. Partai yang kalah pemilu otomatis berada di barisan oposisi.

"Kalau di Amerika [sistem] the winner takes all karena memang sudah menyisakan oposisi sejak awal. Sehingga yang kalah tidak bergabung, yang menang saja yang berkuasa," kata Usep.

Sementara Pengamat politik dari Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, memandang sistem presidensial Indonesia tak menjamin partai yang kalah dalam pemilu akan menjadi oposisi. Terbukti ketika PKB, PKS, dan Nasdem yang kalah di pilpres justru memilih bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kita dalam sistem presidensial, tapi kita memiliki partai yang besar di parlemen. Artinya, tidak menjadi jaminan ketika beberapa partai kalah dalam pilpres, dia akan oposisi," kata Arifki kepada Tirto, Selasa.

Arifki juga menyoroti pemecahan sejumlah kementerian oleh Prabowo seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Ristek. Padahal, kata dia, sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, tetapi pendidikan di Indonesia tak mengalami kemajuan.

Di sisi lain, ia meminta agar tak terlebih dahulu memandang negatif langkah yang ditempuh Prabowo dengan menggandeng semua kalangan. Apalagi, kata dia, Prabowo dan Jokowi telah berada dalam satu haluan sejak sebelum Pilpres 2024.

Menurutnya, ini baru pertama terjadi setelah reformasi 1998. Konsep keberlanjutan Prabowo, jelas dia, tentu akan berdampak pada penyusunan kabinet. Hal itu terlihat sejumlah menteri era Jokowi yang kembali dipinang Prabowo.

"Ini menyebabkan bahwa mau tidak mau akan terjadi sebuah konsolidasi dalam penentuan kabinet dengan merangkul banyak kalangan. Bahkan ini tidak hanya partai politik, tetapi beberapa orang yang memiliki kekuatan dan peran besar yang di ormas dan politik," tutur Arifki.

Kompromi partai politik karena kepentingan juga menjadi pemicu demokrasi menjadi lemah. Ia mencontohkan PKS yang berada di barisan oposisi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Ia menduga, langkah PKS itu lantaran tak lagi ingin berpuasa lima tahun ke depan.

Padahal, partai pengusung dan pendukung Prabowo-Gibran yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah gemuk.

"Ini yang kita lihat. PDIP yang memang dianggap jagoan oposisi selama era Pak SBY, bahkan berpotensi masuk kabinet dengan simbol Puan jadi ketua DPR," kata Arifki.

Prabowo Sudah Pertimbangkan Kredibilitas Para Calon Pembantunya?

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Cheryl Tanzil, memandang langkah Prabowo merangkul semua kekuatan politik dengan menggandeng tokoh dari berbagai kalangan telah mempertimbangkan kualitas dan kredibilitas figur-figur tersebut.

"Ini, kan, bicara untuk kesuksesan program-program Pak Prabowo-Gibran. Pastinya yang dipilih adalah orang-orang yang punya kapasitas di bidangnya masing-masing, dan track record-nya dinilai mumpuni," kata Cheryl kepada Tirto, Selasa (15/10/2024).

PSI, kata dia, sebagai partai pendukung selalu mendukung keputusan Prabowo dan Gibran. Sementara itu, Waketum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, mengaku dirinya belum diizinkan untuk mengomentari kabinet Prabowo-Gibran. Namun, ia berjanji, akan berkomentar bila sudah mendapat lampu hijau.

"Pokoknya kita belum ada komentar sih kalau soal kabinet. Kalau misalnya saya sudah dapat lampu hijau untuk ngomong dari koordinator jubir, nanti saya kabari," kata Rahayu kepada Tirto, Selasa.

Prabowo Subianto mengatakan dirinya mengundang puluhan kandidat calon menteri dan wakil menteri untuk ditanyakan komitmennya menyukseskan pemerintahan mendatang. Prabowo mengatakan proses yang dilakukannya itu sudah berjalan lama. Sebelum pada tahap pemanggilan, Prabowo sudah melakukan pemantauan serta diskusi panjang.

"Sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka," katanya.

Prabowo akan melanjutkan pertemuan dengan kandidat menteri dan wakil menteri pada Selasa siang ini. Terkait calon menteri dari PDI Perjuangan, ia belum bisa mengonfirmasi secara detail.

"InsyaAllah," jawabnya singkat.

Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, para tokoh yang dipanggil Prabowo belum tentu semuanya akan mengisi jajaran kabinet. Ia menyebut Prabowo akan mempertimbangkan kembali puluhan tokoh yang hadir tersebut.

"Ya, ada yang pasti, ada yang masih dipertimbangkan. Kalau yang keluar mukanya cerah itu sudah pasti," kata Dasco di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin sore.

Wakil Ketua DPR RI itu berkata, para calon menteri yang terpilih bakal menerima pembekalan dari Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, besok atau lusa. Prosesi pembekalan calon menteri oleh Prabowo akan turut didampingi Wapres Terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

Tanggapan Para Calon Menteri

Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, mengaku kaget mendapat panggilan mendadak dari Prabowo. Menurutnya, dia baru saja pulang dari Mesir pada Minggu (13/10/2024) kemarin, tiba-tiba mendapat panggilan dari Prabowo untuk masuk ke dalam jajaran kabinet.

"Tiba-tiba saya dapat undangan dari presiden terpilih, Pak Prabowo, saya diminta untuk membantu beliau di periode yang akan datang," ucap Nasaruddin.

Sementara Sekretaris Umum (Sekum) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengaku diminta Prabowo menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Tadi Pak Prabowo menyampaikan memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. InsyaAllah saya didampingi oleh wakil menteri,” kata Mu'ti di lokasi.

Mu'ti berjanji siap melaksanakan amanah yang diberikan Prabowo serta memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan Indonesia lima tahun ke depan.

Sementara Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan dirinya dan kader PKB lainnya yang dipanggil Prabowo siap ditugaskan dan diperintah oleh presiden terpilih itu lima tahun ke depan. Namun, Cak Imin enggan memberikan posisi dirinya dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mengaku ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Hukum dan HAM. Menurut Yusril, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) akan dipecah menjadi dua, yakni Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan serta Kementerian Koordinator Hukum dan HAM.

Tito Karnavian yang saat ini menjabat Menteri Dalam Negeri, turut dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara. Ia enggan membocorkan dirinya akan ditugaskan pada kementerian apa oleh Prabowo. Kendati demikian, Tito mengaku diminta Prabowo untuk mengurusi inflasi yang sudah berjalan baik. Ia mengatakan dirinya telah menandatangani pakta integritas sebagai syarat menjadi menteri Prabowo-Gibran pada pekan lalu.

Lalu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengaku diminta kembali menjadi menteri keuangan di kabinet Prabowo-Gibran.

"Kami diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau (Prabowo). Oleh karena itu, pada saat untuk pembentukan kabinet, beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali," ucap Sri Mulyani usai menemui Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sri Mulyani juga berdiskusi banyak hal terkait keuangan negara. Salah satunya soal kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Sri Mulyani mengakui Kemenkeu saat ini kerap berkoordinasi dengan Prabowo untuk mengetahui program prioritas kepemerintahan presiden dan wapres terpilih.