tirto.id - Ketua Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), Maimon Herawati, menyuarakan kritik tajam terhadap sikap negara-negara dunia yang dinilainya belum menunjukkan langkah konkret dalam merespons situasi di Palestina.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Konferensi Global Sumud Parlemen di Brussels, Rabu (22/4/2026). Maimon tidak hadir secara langsung, melainkan melalui sambungan video karena masih berada di Laut Mediterania sebagai bagian dari pelayaran Global Sumud Flotilla (GSF) 2026.
Dalam forum tersebut, ia menyoroti kegagalan kolektif pemerintah dunia dalam menghentikan kekerasan yang terus berlangsung di Gaza.
“Saya berada di sini saat ini karena pemerintah di seluruh dunia telah gagal menghentikan genosida. Ketika mereka yang memiliki kekuasaan memilih diam, maka menjadi tanggung jawab moral bagi masyarakat biasa untuk bertindak," kata Maimon dalam forum melalui video, Rabu (22/4/2026).
Dari posisinya sebagai warga negara Indonesia, Maimon menilai ada ruang yang lebih besar bagi pemerintah Indonesia untuk memainkan peran dalam isu ini. Ia mengaitkan hal tersebut dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sekaligus dengan landasan konstitusional yang dimiliki.
“Konstitusi kita, UUD 1945, secara tegas mengamanatkan sikap menentang kolonialisme dan penindasan. Ini bukan sekadar posisi politik, melainkan komitmen moral dan historis yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap tindakan kita hari ini," katanya.
Forum parlemen di Brussels, menurut Maimon, seharusnya tidak berhenti pada diskursus politik semata, melainkan menjadi titik tekan bagi perubahan sikap negara-negara peserta.
“Saya juga menaruh harapan pada kongres parlemen di Brussels agar menjadi titik balik, yang mendorong pemerintah di seluruh dunia mengambil sikap yang lebih jelas dan tegas terhadap kolonialisme, serta bertindak secara nyata untuk menghentikan kekejaman yang terus berlangsung, sejalan dengan mandat yang tercermin dalam putusan ICJ 2024," ucap dia.
Di tengah argumen politik yang ia bangun, Maimon juga menyisipkan pengalaman emosional sebagai seorang ibu yang melihat dampak konflik secara langsung terhadap anak-anak di Gaza.
“Di luar itu semua, saya adalah seorang ibu. Hati saya hancur setiap kali melihat anak-anak dibunuh, bahkan di ruang kelas mereka. Seperti Ritaj Rihan, seorang anak perempuan berusia sembilan tahun dari Gaza, yang ditembak dan dibunuh saat sedang belajar di kelasnya," katanya.
“Ruang kelas yang seharusnya menjadi tempat belajar, aman, dan penuh harapan akan masa depan. Tidak ada anak yang seharusnya mengalami kekejaman seperti itu. Tidak ada ibu yang seharusnya merasakan kehilangan seperti itu," ujarnya lagi.
Pengalaman tersebut, menurut Maimon, menjadi latar belakang keterlibatannya dalam misi Global Sumud Flotilla—sebuah inisiatif yang ia anggap sebagai bentuk aksi langsung di tengah kebuntuan diplomasi.
“Inilah alasan saya memilih untuk berdiri, bersuara, dan bertindak, dengan bergabung dalam Global South Flotilla, karena diam dalam situasi seperti ini bukanlah pilihan," pungkasnya.
Konferensi Global Sumud Parlemen di Brussels sendiri dihadiri oleh sejumlah delegasi dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Sejumlah nama yang tercatat hadir antara lain aktivis kemanusiaan Wanda Hamidah, General Manager Dompet Dhuafa Arif Rahmadi Haryono, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim, akademisi sekaligus pakar hukum tata negara Feri Amsari, Prof Heru Susetyo dari Universitas Indonesia, serta Gustika Hatta.
Editor: Hendra Friana
Masuk tirto.id































