tirto.id - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengungkapkan sosok peminta mahar sebesar Rp10 miliar kepada dirinya sebagai syarat penerbitan surat rekomendasi menjadi Cagub Jawa Barat dari DPP Partai Golkar.
"Dia mengaku orang dekat DPP Golkar," kata Dedi usai menemui Ketua Dewan Pembina Golkar, Aburizal Bakrie di Bakrie Tower, Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan pada Jumat (29/9/2017).
Namun, Ketua DPD Golkar Jawa Barat tersebut menolak menjelaskan identitas terang peminta mahar itu. Dedi beralasan pihak yang berwenang untuk mengumumkan identitas orang itu ialah DPP Golkar.
"Kami sudah menyampaikan ke pimpinan DPP Golkar. Kepada Pak Sekjen (Idrus Marham). Jadi orangnya gak boleh saya sebut di depan umum," kata Dedi.
Dia mengetahui secara pasti identitas peminta mahar itu karena tak sekadar berbicara melalui telepon dengan orang tersebut, melainkan juga sempat bertemu.
Hanya saja, Dedi menyayangkan sikap DPP Partai Golkar yang sampai saat ini belum mengungkap identitas terang orang tersebut. Padahal, Dedi menegaskan siap mempertanggungjawabkan kebenaran informasinya tersebut dengan bukti-bukti kuat.
"Barangkali dianggap gurauan. Atau tidak dipercaya ucapan itu. Biasa kan bisa dipercaya kalau disampaikan di depan umum, karena harus dipertanggungjawabkan," kata Dedi.
Saat ditanya mengenai daerah lain yang kemungkinan mengalami hal serupa, Dedi mengaku tak mengetahuinya. "Saya hanya tahu yang saya alami saja," kata Dedi.
Menanggapi pengaduan Dedi ini, Ketua Bidang Politik dan Hukum DPP Golkar Yorrys Raweyai sudah menyatakan pihaknya akan menindak tegas peminta mahar pencalonan gubernur kepada Dedi tersebut sesuai ketentuan partainya.
"Kami sudah sepakat dengan ketua harian (Nurdin Halid), ini tidak bisa dibiarkan dan harus diekspos (diumumkan ke publik)," kata Yorrys pada Rabu (27/9/2017) lalu.
Menurut Yorrys, DPP Golkar akan segera mencari data-data lain terkait kasus serupa di daerah lain. “Tidak bisa dibiarkan dan digerayangi oleh oknum yang selama ini memakai nama partai, untuk jadi benteng, untuk melakukan hal di luar komitmen reformasi," kata Yorrys.
Dia menganggap praktek semacam ini sangat merugikan Golkar karena merusak citra partainya di mata publik. "Apalagi Pilkada 2018 ini yang terakhir cukup signifikan. 171 daerah (kabupaten/kota), 8 gubernur," kata Yorrys.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Addi M Idhom
