Masuk tirto.id
tirto.id - Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Kaltim, Samarinda pada Selasa (21/4/2026). Unjuk rasa yang diikuti sekitar 3.000 orang itu terdiri dari mahasiswa, ormas dan masyarakat adat.
Mereka menuntut audit terhadap seluruh kegiatan Pemprov Kalimantan Timur serta menghentikan praktik politik dinasti hingga praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di daerah tersebut.
Masyarakat membawa poster saat unjuk rasa, beberapa di antaranya bertuliskan "Jabatan Publik bukan Warisan Keluarga #StopNepotisme #PemimpinBukanPewaris".
Aksi sempat diwarnai kericuhan, massa terlibat adu dorong dengan polisi. Namun, Polda Kaltim memastikan aksi berjalan tuntas dan kondusif hingga massa membubarkan diri.
Daftar Kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud
Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud bersama wakilnya, Seno Aji terpilih dalam Pilkada 2024. Rudy sebelumnya merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
Berikut ini beberapa kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, seperti dirangkum dari berbagai pemberitaan media massa.
1. Dinasti politik
Publik menyoroti posisi strategis saudara-saudara Rudy Mas'ud di Pemerintahan Kaltim, yaitu:- Hasanuddin Mas'ud menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim
- Rahmad Mas'ud sebagai Wali Kota Balikpapan
- Syahariah Mas'ud sebagai anggota DPRD Kaltim
- Abdul Gafur Mas'ud (mantan Bupati Penajam Paser Utara)
- Hijrah Mas'ud sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).
2. Mobil Rp8,5 miliar
Rudy kembali menuai kritik saat Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas jenis Range Rover.Di tengah upaya efisiensi anggaran, alokasi barang mewah ini memicu kemarahan publik. Merespons kritik publik dan arahan pusat, Rudy mengembalikan unit Range Rover kepada penyedia dan memasukkan kembali dana pengadaannya ke kas daerah.
Dinas Kominfo Kaltim menegaskan langkah ini adalah bukti nyata komitmen gubernur terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan kerendahan hati dalam menerima masukan.
3. Renovasi rumah Rp25 miliar
Rudy juga sempat menganggarkan Rp25 miliar untuk renovasi rumah dinas gubernur dan wakil gubernur. Pemprov Kaltim memberikan klarifikasi terkait hal ini.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal pada 10 April 2026 menegaskan bahwa angka tersebut merupakan akumulasi untuk berbagai keperluan fasilitas pimpinan daerah, bukan hanya satu objek bangunan.
Faisal menjelaskan bahwa total anggaran tersebut mencakup tiga poin utama yakni renovasi rumah jabatan gubernur, perbaikan rumah jabatan wakil gubernur, serta penataan ruang kerja di Kantor Gubernur Kaltim.
Dari sisi pembiayaan, lanjut Faisal, bahwa anggaran ini tidak dikucurkan sekaligus dalam satu waktu, melainkan terbagi dalam beberapa tahun anggaran dan skema, meliputi APBD Murni 2024 dan 2025.
"Kami ingin meluruskan persepsi agar tidak dianggap anggaran tersebut habis hanya untuk satu rumah dinas. Ini adalah bagian dari perawatan aset negara dan persiapan fasilitas kerja pimpinan daerah yang baru," jelas Faisal, dikutip Antara News.
4. Isu Kebebasan Pers
Selain beberapa kebijakan yang menuai kontroversi itu, Pemprov Kaltim sebelumnya juga pernah viral karena isu kebebasan pers.Pada Juli 2025, aspri Rudy Mas'ud bernama Senja viral karena mengucapkan "tandai, tandai" dengan nada intimidatif kepada jurnalis saat wawancara doorstop di Kantor Gubernur, 21 Juli 2025.
Insiden ini memicu kecaman dari AJI dan PWI Kaltim karena dinilai menghalangi tugas pers. Aspri tersebut kemudian meminta maaf, beralasan kelelahan, dan kesalahpahaman.
Tindakan tersebut dinilai sangat merendahkan profesi wartawan dan mencederai iklim demokrasi sehat yang seharusnya dirawat oleh pejabat publik.
Editor: Fahreza Rizky
