tirto.id - Tujuh belas hari sebelum Pemilu pertama di Indonesia digelar pada 29 September 1955, Njoto—wakil ketua II CC PKI—menerbitkan satu naskah pendek di Harian Rakjat (12/9/1955). Naskah berkepala “Pers dan Pemilihan Umum” itu lebih cocok disebut sebagai instruksi.
“Di-pabrik2, bengkel2, pelabuhan2, perkebunan2, gudang2, toko2, semua fungsionaris serikat buruh harus giat menggunakan tiap2 saat jang ada–sebelum mulai bekerdja, diwaktu mengaso, sesudah habis waktu bekerdja, dsb.- untuk menerangkan kepada anggota2-nja, ja, mengagitasi seluruh kaum buruh ditempatkerdjanja, bahwa mereka wadjib turut memilih, lalu bagaimana tjaranja memilih, dan partai mana jang akan dipilih, dengan djalan membatjakan berita2 dan artikel2 Harian Rakjat,” demikian pembukaannya.
Tak hanya kepada kaum buruh perkotaan, Njoto juga menyeru kaum tani di perdesaan. Pokoknya semua daya upaya harus dikerahkan untuk kemenangan Palu-Arit dalam pemilu. Jangan sampai “partai-partai tuan tanah” dapat suara.
Saat itu oplah Harian Rakjat sekira 23.000 eksemplar. Itu bukan jumlah yang besar jika dibandingkan penduduk Indonesia yang mencapai 85,4 juta jiwa pada 1955. Jangkauannya tak luas dan nisbi terkonsentrasi di kota-kota. Lagi pula, efektivitas kampanye pers tak berlaku sama di semua daerah.
Indonesianis Herbert Feith dalam Pemilihan Umum 1955 di Indonesia (1999, hlm. 37) pernah menulis, “Di dalam masyarakat desa, media massa nyaris tidak berguna, karena lazimnya pilihan orang bergantung pada keputusan kolektif.”
Sadar tak bisa bergantung pada kampanye media, Njoto selaku kepala Departemen Agitasi dan Propaganda merasa perlu menerbitkan instruksi macam itu. Intinya, selain mengharapkan kader lebih militan, ia hendak mendongkrak partisipasi dari massa rakyat.
Instruksi itu bukan sekadar monolog Njoto. Seorang simpatisan PKI bernama Herry berbagi pengalaman bagaimana ia mencoba melaksanakan instruksi itu di kantor tempatnya bekerja.
“Tiap2 hari kalau Harian Rakjat datang, segera HR tsb. saja bawa kekantin (sesudah dibatja sebentar), dan saja titipkan kepada penunggu kantin. HR itu sengadja saja taruhkan di atas medja dengan maksud supaja siapa sadja jang datang ke kantin dapat membatjanja,” kisahnya sebagaimana terbit di Harian Rakjat (18/10/1955).
Tak hanya itu, Herry juga meminjamkan Harian Rakjat miliknya ke warung kopi di belakang kantornya. Di warung kopi itu kadang-kadang Harian Rakjat dibaca keras-keras oleh salah seorang pelanggan agar pelanggan lainnya tahu. Bahkan, “Setibanja di rumah, maka HR itu saja batja lagi bagian2 jang belum sempat saja batja, kemudian saja pindjamkan kepada tetangga sebelah rumah.”
Lagi-lagi efektivitasnya boleh jadi tak signifikan, tetapi setidaknya relasi antara partai dan massa tetap terjaga. Ini hal penting bagi PKI karena mereka adalah partai massa. Selain kampanye yang all out, relasi kuat dengan massa akar rumput di perdesaan adalah salah satu strategi PKI mengamankan Pemilu 1955.
Kala itu PKI berhasil meraup 18 persen suara nasional. Itu mengantarnya jadi urutan keempat dalam Pemilu, setelah PNI, Masyumi, dan NU. Sebanyak 39 kadernya berhasil melenggang ke DPR dan 80 wakilnya dapat kursi di majelis Konstituante.
Apa hanya itu cara PKI mengamankan suara di perdesaan? Tentu tidak dan PKI mengatur strateginya bukan hanya untuk sekadar menang Pemilu, tapi untuk benar-benar mengakar di masyarakat pelosok.
Dipersiapkan Sejak 1951
Semua orang tahu, PKI babak belur gara-gara Konflik Madiun 1948. Untunglah pemerintah tak melikuidasinya. Rezim Aidit yang naik pada 1951 lantas mencanangkan strategi jangka panjang untuk menghidupkan kembali partai. Hal pertama yang dilakukan adalah memperbaiki citra partai yang remuk itu.
Seturut Yozar Anwar, mantan aktivis mahasiswa ’66, PKI memulai proyek pencitraan partainya dengan menyusun interpretasi baru terhadap Peristiwa Madiun. Bagi Aidit dan kawan-kawan yang terjadi di Madiun 1948 adalah usaha PKI mempertahankan diri dari serangan pemerintah. Narasi ini kemudian berkembang dengan menyudutkan Mohammad Hatta, Sukiman, dan Natsir sebagai provokator yang membikin PKI berontak.
Agar lebih meyakinkan, PKI juga menunjukkan penghormatan pada simbol-simbol nasional. Perlahan, PKI membangun citra sebagai partai nasionalis, anti-kolonial, bertanggungjawab, anti-kekerasan, dan demokratis.
“Selain menampilkan diri sebagai patriot, nasionalis, maka PKI pun menjelaskan, bahwa dia tidak bersikap memusuhi agama,” tulis Yozar dalam Protes Kaum Muda (1982:124).
Dalam kurun 1950-1953 PKI juga menjalankan strategi politik yang berbeda dari partai-partai macam PNI, Masyumi, NU—yang keluar dari Masyumi pada 1952, atau PSI. Partai-partai ini relatif mapan karena memegang kuasa di pemerintahan pusat dan daerah. Tapi, hanya sebatas itulah jangkauan efektivitas politik mereka.
Karena terlalu sibuk bersaing di level atas, partai-partai ini kehabisan daya di akar rumput. Celah inilah yang dimanfaatkan PKI. Alih-alih ikut bersaing mengincar jabatan penting di pemerintahan seperti partai lain, PKI justru fokus menggarap massa proletariat kawasan perdesaan.
“PKI mulai kembali melakukan kegiatan di kalangan petani, yang terhenti setelah pemberontakan Madiun dipadamkan,” tulis Feith dalam laporannya (hlm. 14).
Ketika UU Pemilu disahkan pada April 1953 dan masa kampanye bergulir PKI sudah memiliki ancangan yang lebih mantap dibanding partai lain. PKI lebih siap dengan membedakan isu kampanye yang berbeda untuk level nasional dan perdesaan.
Dalam amatan Feith (hlm. 22) PKI memainkan isu kemiskinan dan cengkeraman asing atas perekonomian untuk tingkat nasional. Sementara di daerah, terutama yang dekat dengan perkebunan, isu agraria jadi jualan utama. Di desa-desa, selain menjanjikan pembagian tanah, aktivis PKI giat mengadvokasi penggarap liar di daerah sekitar perkebunan.
Namun, isu agraria itu tak pernah di angkat di Jakarta. Pasalnya, PKI tak ingin mengusik Kabinet Ali Sastroamidjojo dan PNI yang mereka sokong. Selama ini PKI dan PNI jadi mitra politik karena punya musuh yang sama: Masyumi.
Kegiatan Sosial dan Kesenian Rakyat
Selain isu populis, yang membuat daya tarik PKI melejit di kalangan akar rumput adalah konsistensi kegiatan sosial mereka. Aktivis PKI di desa-desa tak hanya lantang menyerukan jargon politik, tapi juga ikut memimpin perbaikan jalan dan irigasi, mengorganisasi pemakaian alat-alat pertanian secara kolektif, hingga membantu korban kebakaran dan banjir.
“Bagi Partai Komunis, kegiatan semacam itu dimaksudkan tidak hanya untuk menang dalam pemilihan umum, tetapi juga untuk membangun basis massa yang lebih permanen. Sifat jangka panjang kegiatan kesejahteraan sosial ini membedakan PKI dari partai-partai lain, yang umumnya mencontoh PKI,” tulis Feith dalam laporannya (hlm. 36).
Satu lagi kampanye kreatif PKI yang juga punya pengaruh kuat adalah melalui kesenian tradisi. Kampanye macam ini umumnya melibatkan Lembaga Kebudayaan Rakyat alias Lekra. Daripada pidato politik yang biasanya hanya sambil lalu, kesenian tradisi lebih mudah masuk dalam benak warga perdesaan yang bersahaja.
Laiknya, para walisongo yang menyisipkan dakwah dalam wayang, Lekra pun menyusupkan propaganda dan jargon-jargon revolusioner. Seniman-seniman Lekra juga piawai menggubah tarian atau lakon ketoprak jadi punya pesan revolusioner.
Contohnya adalah lakon Suminten Edan yang populer di Jawa Tengah bagian selatan. Aslinya lakon itu mengisahkan anak seorang warok bernama Suminten jadi gila karena tak jadi dinikahi putra Adipati Trenggalek bernama Subroto. Ia malah menikah dengan putri warok lain bernama Wartiyah. Ayah Wartiyah lalu menyembuhkan Suminten yang kemudian diperistri pula oleh Subroto.
Pakem ini lantas dikembangkan oleh kelompok ketoprak Kridomardi yang berafiliasi dengan PKI. Jadinya, adalah sebuah lakon tentang penolakan atas poligami yang memang tak disetujui PKI.
“Gilanya Suminten justru membuat para warok bersatu. Para warok menuding Subroto memilih Wartiyah dengan tujuan mengadu domba warok. Akhirnya, warok mengepung kadipaten,” tulis majalah Tempo edisi 30 September-6 Oktober 2013.
Editor: Suhendra
